Pemerintah Tetap Kejar Target Kemiskinan Ekstrem 0% pada 2024

tirto.id - Wakil Presiden Maruf Amin menegaskan, pemerintah tetap mengejar target kemiskinan ekstrem 0 persen hingga 2024. Ia mengaku pemerintah terus menggenjot aksi demi memenuhi target tersebut meski waktu tinggal sekitar setahun.

“Sisa waktu ini kita genjot terus, optimis kita bisa [capai target]," kata Maruf Amin di Istana Kepresidenan Yogyakarta, sebagaimana dikutip dari Youtube Setwapres, Minggu (5/2/2023).

Wapres Maruf menekankan bahwa target penurunan angka kemiskinan sudah ditentukan sebelum pandemi COVID-19 yang terjadi 2020. Pandemi COVID-19 dinilai pemicu sulitnya pemerintah untuk mencapai target tersebut. Akan tetapi, pemerintah tetap akan berusaha memenuhi target.

“Kami masih berkeinginan dengan berbagai cara melakukan langkah-langkah [yang] lebih efektif dan juga terobosan-terobosan dengan mempercepat gerakan, mengkoordinasikan semua langkah, dan kemudian membuat sasaran-sasaran prioritas di mana [angka] kemiskinan itu tinggi,” ujar dia.

Maruf mencontohkan, saat ini terdapat 12 provinsi yang telah menjadi sasaran prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem.

“Kami inginkan masih tetap 2024 itu 0 persen. Artinya kita masih tetap berkeinginan. Bahwa itu karena adanya pandemi memang terhambat, sehingga memang lebih berat,” ungkapnya.

Ketika ditanya tentang pernyataan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi, Azwar Anas bahwa anggaran penanggulangan kemiskinan lebih banyak digunakan untuk rapat dan perjalanan dinas serta tembus Rp500 triliun., Maruf menegaskan dana penanggulangan kemiskinan harus tepat sasaran.

“Jadi mungkin maksudnya itu jangan sampai, imbauan Menteri PAN dan RB itu, terlalu besar kepada anggaran yang sifatnya [untuk] biaya perjalanan studi banding, sehingga menyedot, jangan terlalu besar,” ujar Maruf.

“Memang kita selalu [jaga] jangan sampai terlalu [besar untuk rapat dan perjalanan dinas], tapi justru tepat sasaran pada kemudian koordinasi programnya yang benar kemudian konvergensi anggarannya,” imbuhnya.

Lebih jauh, Maruf Amin menjelaskan bahwa anggaran penanggulangan kemiskinan pada dasarnya digunakan untuk dua program, yaitu perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

“Perlindungan sosial supaya mereka bisa kita tahan supaya jangan sampai lebih turun, lebih jauh, [dan supaya] mereka bisa survive,” sebut wapres.

“Kedua, [anggaran untuk] pemberdayaannya supaya mereka bisa tidak lagi miskin. Dua [anggaran] itu memang besar dan tersebar di berbagai kementerian lembaga,” tambahnya.

Menurut Wapres Ma’ruf, anggaran tersebut wajar apabila jumlahnya besar. Namun yang terpenting adalah ketepatan sasaran, koordinasi progam, dan konvergensi anggaran pada tiap kementerian/lembaga.

“Anggaran ini jangan sampai masing-masing [kementerian/lembaga] menjalankan sendiri-sendiri, tapi ada konvergensi sehingga anggaran itu efektif,” pintanya.

Maruf menambahkan, pemerintah memiliki target yang berat terutama menurunkan angka kemiskinan ekstrem 0% pada 2024, sehingga penggunaan anggarannya harus lebih efisien.

“Masalah penanggulangan kemiskinan itu bukan masalah anggaran, karena anggarannya sudah besar. Tapi pada kinerja yang lebih efektif, ini yang harus dibenahi betul,” pesannya.