Indeks Angka Kemiskinan

Klasifikasi kemiskinan berdasarkan kepemilikan hunian seperti usulan Maruarar dinilai tidak tepat. Mengapa?

Menurut Cak Imin, sebagian pelaku judi online adalah korban penipuan judi online, sehingga harus ada sosialisasi pada masyarakat terkait bahaya judi online.

Gus Ipul menerangkan saat ini masing-masing kementerian dan lembaga masih memegang data terkait kesejahteraan sosial.

Peningkatan angka kemiskinan justru disebabkan kebijakan ekonomi dan sosial yang keliru, alih-alih karena pertambahan jumlah penduduk.

Pemprov Jateng pada 2024 mengalokasikan anggaran Rp240 juta untuk pengembangan Desa B2SA di 15 kabupaten/kota.

Penyelewengan terhadap penggunaan dana desa memang masih cukup rawan dan tidak bisa dihindarkan.

Muhadjir sebut faktor ketidakcapaian target kemiskinan tersebut didorong oleh adanya pandemi COVID-19, konflik global hingga masalah El Nino berkepanjangan.

Selama hampir 10 tahun kepemimpinan Jokowi, kemiskinan hanya berkurang sebesar 2,22 basis poin.

BPS sebut tingkat kemiskinan ini lebih rendah dibanding Maret 2023 yang mencapai 25,90 juta penduduk atau sekitar 9,36 persen.

Saat ini terdapat sekitar 3,3 juta orang masuk dalam kategori miskin ekstrem. Jumlah itu terkonsentrasi di Indonesia bagian timur.

Bhima Yudhistira menilai, target kemiskinan Jokowi di 2024 cukup ambisius. Sebab, saat ini saja angka kemiskinan mencapai 9,36 persen per Maret 2023.

Ada empat syarat agar Indonesia bisa merdeka dari kemiskinan. Salah satunya pemerintah harus memperbesar porsi anggaran jaring pengaman sosial.

Tingkat kemiskinan pada Maret melanjutkan tren penurunan menjadi 9,36 persen setelah sempat menyentuh angka dua digit akibat krisis pandemi.

BPS mencatat garis kemiskinan Indonesia pada Maret 2023 sebesar Rp550.548 per kapita per bulan.

Bank Dunia menilai Indonesia sedang dalam tren baik menuju pengentasan kemiskinan ekstrem pada 2024.

Pemerintah akan menggunakan dana zakat untuk membantu upaya pemberantasan kemiskinan.

Desa diminta verifikasi dan melaporkan ke pemerintah daerah. Data tersebut dikirim ke Kemenko PMK untuk ditindaklanjuti.

Sekjen FITRA melihat ada inkonsistensi dalam pernyataan Menpan-RB Anas. Hal ini rentan bikin bingung masyarakat.

Wapres Ma'ruf mengaku pemerintah terus menggenjot aksi demi memenuhi target tersebut meski waktu tinggal sekitar setahun.