Masuk tirto.id
tirto.id - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, meragukan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) soal data kemiskinan lantaran dinilai tak sesuai dengan realita di lapangan.
"Karena saat ini kan banyak PHK (pemutusan hubungan kerja) besar-besaran, terus ketika dibuka lowongan pekerjaan sedikit, malah banyak yang antre. Artinya berarti ketika saya lihat, oh ternyata garis kemiskinannya itu kan tidak ter-update ya," kata Esther kepada Tirto, Sabtu (26/7/2025).
Garis kemiskinan pada Maret 2025 berdasarkan survei sosial ekonomi nasional (Susenas) sendiri adalah Rp609.160 per kapita per bulan, atau sekira Rp20.305 per hari.
"Nah, sementara kalau kita pakai ukuran itu ya tentu saja banyak orang yang pendapatannya lebih dari Rp600 ribu. Nah, pendapatan orang Rp1 juta saja mereka dapat apa? Mereka kan tetap miskin gitu. Jadi ini ukuran kemiskinannya yang nggak benar," sambung Esther.
Menurutnya, tingkat kemiskinan merupakan komoditas politik, sehingga pihaknya menanti komitmen pemerintah untuk mengganti standar yang ada. Apalagi, Esther bilang, terkadang orang yang dikategorikan penduduk miskin itu tidak serta merta dia miskin dalam multidimensional aspect.
"Itu saya pernah ukur, karena apa? Karena ada faktor gotong royong di desa-desa. Misalnya, di desa itu kan dia bisa dapat sanitasi, akses air bersih karena ada bantuan pemerintah, dan di situ gotong royong. Makanya dia punya akses sanitasi yang baik dan air bersih. Jadi meskipun mereka tergolong penduduk miskin, tapi secara multidimensional aspect itu tidak miskin.
Harusnya ke depan itu diukur juga indikator kemiskinan," kata Esther.
Kemiskinan di Desa Turun Signifikan
Selaras, Peneliti CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, juga beranggapan data BPS tentang kemiskinan pada Maret 2025 ini perlu ditelaah lebih dalam.
"Karena meskipun angka secara nasional turun, gambaran nyatanya tidak sesederhana itu. Penurunan ini sepenuhnya ditopang oleh perdesaan, sementara kemiskinan di kota justru naik," terang Rendy dalam keterangan tertulis yang Tirto terima, Sabtu (26/7/2025).
Ia bilang, di desa, angka kemiskinan turun signifikan, salah satunya karena petani. Sebagai mayoritas penduduk desa, mereka mendapat angin segar dari naiknya harga gabah dan komoditas perkebunan seperti kopi, karet, sawit, dan kelapa. Kenaikan harga ini meningkatkan pendapatan mereka, dan terlihat dari membaiknya Nilai Tukar Petani (NTP).
"Namun, situasinya berbeda di perkotaan. Di sana, kemiskinan justru meningkat. Penyebabnya adalah naiknya angka setengah pengangguran, meningkatnya informalitas, dan badai PHK yang memang lebih banyak terjadi di kota. Ini mencerminkan bahwa masyarakat miskin di kota semakin tertekan oleh dinamika pasar kerja yang tidak stabil," sambung Rendy.
Sebelumnya, BPS mengumumkan, jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 sebanyak 23,85 juta orang, setara 8,47 persen dari total penduduk pada September 2024. Angka itu turun 0,10 persen atau sekitar 200 ribu orang, jika dibandingkan dengan September 2024 yang mencatat jumlah penduduk miskin sebanyak 24,06 juta orang atau 8,57 persen dari total penduduk.
Angka ini dikatakan terendah selama dua dekade terakhir. Tak hanya itu, jumlah penduduk miskin Maret 2025 juga mengalami penurunan setelah sempat melonjak pada September 2022 lalu, di mana saat itu mencapai 26,36 juta orang atau setara 9,57 persen dari total penduduk masuk dalam kategori miskin.
Jika dirinci, jumlah penduduk miskin di perkotaan pada Maret 2025 sebesar 6,73 persen, naik dari posisi September 2024 yang hanya sebanyak 6,66 persen. Sementara itu, jumlah penduduk miskin di pedesaan turun dari September 2024 sebanyak 11,34 persen menjadi 11,03 persen.
Penulis: Fina Nailur Rohmah
Editor: Alfons Yoshio Hartanto
