Indeks Angka Kemiskinan

Sebelumnya, masalah kemiskinan ini sempat menjadi fokus Ma'ruf Amin saat menjabat sebagai wakil presiden.

Sebagai kementerian koordinator baru di era Kabinet Prabowo Subianto, Kemenko PM memiliki misi khusus untuk menekan kemiskinan ekstrem.

Standar perhitungan angka kemiskinan versi Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik (BPS) diketahui berbeda signifikan.

Perbedaan garis kemiskinan oleh BPS dan Bank Dunia jadi upaya pemerintah untuk melakukan kajian ulang perhitungan.

Fatmawati menyoroti adanya peningkatan kemiskinan di wilayah perkotaan dari 5,08 persen menjadi 5,21 persen.

Menurut pengamat penyesuaian perhitungan tingkat kemiskinan bisa mendorong kebijakan untuk mengatasi masalah struktural.

Bank Dunia menghitung tingkat kemiskinan berdasarkan standar 6,85 dolar AS PPP, membuat jumlah orang miskin RI lebih banyak dari versi BPS.

Usai disorot BPS, Koster sebut segera mengambil langkah mengatasi persoalan kemiskinan yang ada di Provinsi Bali.

Menurut Wali Kota Subulussalam dan Bupati Aceh Singkil, Sekolah Rakyat dapat menanggulangi kemiskinan di daerahnya.

Menurut Cak Imin, Presiden Prabowo Subianto juga menargetkan penurunan angka kemiskinan ekstrem mencapai 0% pada 2026.

Cak Imin mengajak para kepala daerah mencapai target mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan.

Disparitas kota & desa yang masih tinggi menunjukkan program pengentasan kemiskinan belum jangkau desa secara efektif.

Klasifikasi kemiskinan berdasarkan kepemilikan hunian seperti usulan Maruarar dinilai tidak tepat. Mengapa?

Menurut Cak Imin, sebagian pelaku judi online adalah korban penipuan judi online, sehingga harus ada sosialisasi pada masyarakat terkait bahaya judi online.

Gus Ipul menerangkan saat ini masing-masing kementerian dan lembaga masih memegang data terkait kesejahteraan sosial.

Peningkatan angka kemiskinan justru disebabkan kebijakan ekonomi dan sosial yang keliru, alih-alih karena pertambahan jumlah penduduk.

Pemprov Jateng pada 2024 mengalokasikan anggaran Rp240 juta untuk pengembangan Desa B2SA di 15 kabupaten/kota.

Penyelewengan terhadap penggunaan dana desa memang masih cukup rawan dan tidak bisa dihindarkan.

Muhadjir sebut faktor ketidakcapaian target kemiskinan tersebut didorong oleh adanya pandemi COVID-19, konflik global hingga masalah El Nino berkepanjangan.

Selama hampir 10 tahun kepemimpinan Jokowi, kemiskinan hanya berkurang sebesar 2,22 basis poin.