tirto.id - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kepada sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyatukan data kemiskinan. Hal itu disampaikan Prabowo dalam rapat terbatas pada Selasa (26/11/2024).
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, mengungkapkan bahwa nantinya seluruh data kemiskinan akan direkonsiliasi dan dikonsolidasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Setelah disatukan oleh BPS, data tersebut akan dipadankan dengan data milik seluruh lembaga dan kementerian, termasuk pemerintah daerah.
"Setelah itu baru diserahkan kembali ke kami, jadi ini arahan presiden dan luar biasa ini," kata sosok yang akrab disapa Gus Ipul di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/11/2024).
Gus Ipul menjelaskan Prabowo menargetkan agar data terpadu tersebut dapat selesai pada akhir tahun ini. Sehingga pada 2025, seluruh kementerian dan lembaga dapat bekerja dengan data yang lebih akurat dan valid.
"Ya ini diharapkan sih, Desember ini sudah selesai lah, diharapkan paling enggak. Jadi tahun depan kita sudah punya data yang tunggal, data yang valid, data yang akurat, data yang nanti bisa diantisipasi dinamikanya di lapangan," kata Gus Ipul.
Dia menjelaskan ada sejumlah tantangan terkait soal data statistik kemiskinan, di antara penyebabnya adalah penambahan warga dengan kelahiran, pengurangan dengan kematian, perpindahan domisili penduduk dan perubahan status sosial.
"Nah itu nanti akan dibicarakan bagaimana kita mengantisipasi dinamikanya," katanya.
Gus Ipul menerangkan saat ini masing-masing kementerian dan lembaga masih memegang data terkait kesejahteraan sosial. Seperti Kementerian Sosial dengan Data Tunggal Kesejahteraan Sosial, BPS dengan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) hingga Kementerian Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan dan PLN juga memiliki datanya masing-masing.
"Presiden mengarahkan untuk dimatangkan, dimantapkan lagi sehingga nanti akan diterbitkan data tunggal sosial ekonomi," pungkas Gus Ipul.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Bayu Septianto
