tirto.id - Presiden Prabowo Subianto telah merampungkan kunjungan kenegaraan ke enam negara sejak Jumat (8/11/2024). Prabowo tiba di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 05.00 WIB, Minggu (24/11/2024).
Selama dua pekan lawatan, Prabowo dilaporkan membawa pulang komitmen investasi senilai US$18,57 miliar atau sekitar Rp293,41 triliun (kurs Rp15.800 per dolar AS).
“Saya pulang bawa komitmen [investasi] total US$18,5 miliar, agak melebihi [target]. Jadi, saya kira ini cukup bagus menunjukkan kepercayaan global terhadap ekonomi Indonesia,” ujar Prabowo dipantau dari Youtube Sekretariat Presiden, dikutip Senin (25/11/2024).
Jika dirinci, komitment senilai US$10 miliar atau setara Rp158 triliun berasal dari kesepakatan yang diteken oleh Kamar dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Komite Tiongkok bersama 20 perusahaan Cina.
Dari kesepakatan ini, para pengusaha dari dua negara sepakat untuk mengerjasamakan program prioritas Kabinet Merah Putih, terutama di sektor ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi 26 komoditas utama Indonesia, serta pengembangan sains dan teknologi.
Dari AS, Prabowo dan rombongan berhasil mendapat komitmen investasi di sektor kesehatan dan tenaga kerja senilai US$1,1 miliar atau sekitar Rp17,7 triliun. Selain itu, Gedung Putih juga menyambut tawaran Prabowo untuk berinvestasi di sekitar 12 proyek panas bumi di Tanah Air dengan nilai mencapai US$2,16 miliar dolar AS setara dengan Rp33,7 triliun.
Selain itu, dari lawatannya ke Inggris, melalui CEO Roundtable Forum yang digelar di Lancaster House, London, pada Kamis (21/11/2024), Prabowo mengaku berhasil mengantongi komitmen investasi senilai US$8,5 miliar atau sekitar Rp134,3 triliun dari 19 perusahaan yang hadir.
"Barusan saya bertemu dengan pemimpin-pemimpin perusahaan besar di sini. Ada 19 tokoh. Mereka sudah berkomitmen investasi US$8,5 miliar. Ini menunjukkan optimisme mereka terhadap ekonomi kita," kata Prabowo dalam keterangan pers di London, Inggris, Kamis (21/11/2024).
Satu narasi yang terus digaungkan selama perlawatan kenegaraan itu adalah bahwa kepercayaan sejumlah negara besar itu terhadap perekonomian Indonesia. Itu tercermin dari besarnya nilai komitmen investasi yang dibawa pulang Prabowo.
"Saya kira ini cukup bagus menunjukkan kepercayaan global terhadap ekonomi Indonesia. Tentunya, pemerintah yang bersih, mereka sangat menghargai itikad kita," imbuh Prabowo.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani, yang mendampingi Prabowo menambahkan bahwa para investor menyoroti peningkatan kualitas pendidikan, khususnya dalam bidang science, technology, engineering, and mathematics (STEM) dan kesehatan sebelum berinvestasi di Indonesia. Para investor juga dinilai tertarik pada berbagai sektor prioritas di Indonesia, termasuk transisi energi, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
"Mereka ingin melihat bagaimana arah kebijakan dan komitmen Presiden terhadap investasi. Banyak yang sangat, tentu saja, surprise dalam artian positif mendengar sendiri dari Bapak Presiden mengenai prioritas dan komitmen terhadap clean dan efficient government. Itu sangat-sangat diapresiasi betul," kata Sri Mulyani.
“Oleh-oleh” komitmen investasi tersebut lantas mendapat acungan jempol dari Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jazilul Fawaid. Pasalnya, komitmen investasi itu datang di saat Indonesia sangat membutuhkannya. Belum lagi dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah indikator ekonomi nasional menunjukkan perlambatan.
“Kita saat ini mengalami deflasi, tren PHK naik, hingga peningkatan jumlah penduduk miskin. Masuknya investasi dari luar negeri akan menjadi darah segar bagi pertumbuhan ekonomi kita,” kata Jazilul dalam keterangannya, dikutip Senin (25/11/2024).
Jazilul lantas berkaca padarangkaian lawatan luar negeri Presiden Indonesia ke-4, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, yang berhasil menggaet dukungan global dan mampu menyelamatkan Indonesia dari ancaman disintegrasi di sekitar 1999-2001.
Maka “oleh-oleh” komitmen investasi yang dibawa Prabowo itu juga diharapkan mampu mendukung Pemerintah Indonesia mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen.
“Saat itu, dukungan global mampu menyelamatkan Indonesia dari ancaman disintegrasi dan menguatkan gerakan demokratisasi di Tanah Air. Saat ini, kita butuh dukungan global untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan bisa mencapai 8 persen per tahun," ujar Jazilul.
Harus Segera Direalisasikan
Hasil yang diraih Prabowo dari lawatan kenegaraannya bisa diapresiasi. Kendati demikian, harus diingat juga bahwa komitmen investasi itu belum pasti akan terealisasi dalam waktu singkat. Oleh karena itu, para penggawa ekonomi di pemerintahan Prabowo harus dapat segera memproses “oleh-oleh” ini agar segera masuk ke dalam negeri.
“Misalnya, di bidang kerja sama transisi energi, butuh disiapkan dulu mekanisme kerja sama teknisnya. Apa lewat INA SWF [Indonesia Investment Authority—lembaga pengelola investasi/sovereign wealth fund yang dimiliki pemerintah] atau Danantara [Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara]. Atau via PLN langsung dan mitra pelaku usaha lokal,” kata Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, kepada Tirto, Senin (25/11/2024).
Setelah itu, perangkat regulasi, mulai dari perizinan sampai insentif, harus disiapkan untuk menjamin kepastian hukum saat investasi tersebut masuk ke Tanah Air. Pun, masalah ketersediaan lahan juga menjadi isu krusial yang selama ini menghambat realisasi investasi.
Soal ini, pemerintah perlu memastikan di sektor mana saja investasi akan direalisasikan dan menyesuaikannya dengan ketersediaan lahan. Dalam hal ini, apakah perusahaan asing yang membawa modalnya ke Indonesia diperkenankan untuk membangun perusahaan atau pabrik di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) atau Kawasan Ekonomi lainnya yang sudah ada, atau apakah perlu membangun kawasan baru.
“Biasanya, tim due diligence atau uji kelayakan dari calon investor akan datang meninjau kesiapan di indonesia. Ketika mereka temukan masalah teknis maupun regulasi maka prosesnya bisa molor. Oleh karena itu, spesifik komitmen investasi hasil perjalanan Prabowo perlu tim khusus semacam task force lintas kementerian lembaga untuk melakukan tindak lanjut,” jelas Bhima.
Terpisah, Peneliti Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas), Muhammad Anwar, menilai bahwa komitmen investasi muncul karena kepercayaan dunia terhadap Indonesia yang merupakan negara dengan populasi besar dan letaknya yang berada di kawasan strategis. Belum lagi, Indonesia saat ini juga merupakan pemain penting di kawasan.
Pada saat yang sama, meski terbilang baru, pemerintahan Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga dianggap proaktif dalam membuka peluang kerja sama global, menciptakan citra stabil dan optimistis terhadap perekonomian Indonesia.
“Target ambisius pertumbuhan 8 persen yang diproyeksikan dalam roadmap pemerintah turut menjadi sinyal bahwa Indonesia sedang berjibaku untuk menjadi negara dengan daya tarik investasi yang lebih besar,” jelas Anwar, saat dihubungi Tirto, Senin (25/11/2024).
Daya tarik tersebut tidak lepas dari insentif yang diberikan kepada investor asing. Seperti negara-negara lain yang bersaing untuk menarik investasi, Indonesia juga menawarkan berbagai kemudahan, mulai dari keringanan pajak, penyederhanaan birokrasi, hingga akses ke sektor-sektor strategis.
Dari sisi pajak, Menteri Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PMK No. 130/PMK.010/2020 secara resmi memperpanjang fasilitas tax holiday hingga 31 Desember 2025.
Sementara dari sisi birokrasi, pemerintah selalu mengelu-elukan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) yang berada di bawah Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk mempercepat proses pengajuan berusaha.
Senada dengan Bhima, Anwar juga menilai bahwa realisasi komitmen-komitmen yang didapat masih menjadi tantangan besar bagi Prabowo dan para penggawanya. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa investasi yang masuk berdampak nyata bagi perekonomian nasional serta masyarakat.
“Insentif ini memang menjadi pemikat utama bagi investor, tetapi jika tidak dikelola dengan hati-hati, ada potensi pengorbanan jangka panjang berupa hilangnya pendapatan negara atau dampak lingkungan yang tidak diantisipasi,” wanti-wanti Anwar.
Dalam hal ini, pemerintah harus memprioritaskan pengelolaan investasi ke sektor-sektor yang memiliki dampak luas, seperti energi terbarukan, manufaktur, dan infrastruktur yang merupakan industri padat karya. Karena itu, mekanisme pengawasan ketat agar investasi tidak hanya menguntungkan pihak asing juga diperlukan.
“Sebelum merumuskan langkah-langkah strategis, Pemerintahan Prabowo harus memastikan bahwa investasi itu akan berdampak pada kepentingan rakyat kecil. Jadi, hal ini tidak hanya untuk menarik investor, tetapi juga harus memastikan investasi berdampak nyata pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan rakyat kecil,” sambungnya.
Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi
Di sisi lain, agar komitmen investasi tak hanya jadi janji di atas kertas saja, stabilitas politik dan keamanan menjadi faktor kunci. Investor membutuhkan kepastian bahwa investasi mereka berada dalam lingkungan yang stabil, bebas dari konflik sosial, dan memiliki sistem hukum yang melindungi kepentingan mereka secara adil.
Oleh karena itu, pemerintah perlu menjaga hubungan baik dengan semua elemen masyarakat, memastikan penegakan hukum yang tegas dan menciptakan iklim yang kondusif bagi bisnis.
Selanjutnya, reformasi birokrasi harus dipercepat untuk mempermudah proses perizinan dan mengurangi biaya transaksi. Anwar menilai bahwa salah satu hambatan utama investasi di Indonesia adalah regulasi yang berbelit-belit dan tidak konsisten.
“Dengan menyederhanakan prosedur dan meningkatkan transparansi, pemerintah dapat meningkatkan daya tarik investasi sekaligus mencegah praktik korupsi yang sering menjadi penghambat,” katanya.
Selain itu, menurut Anwar, pembangunan infrastruktur, seperti jalan, pelabuhan, jaringan energi, dan telekomunikasi, di wilayah-wilayah yang tersambung dengan pusat-pusat perekonomian juga perlu menjadi prioritas pemerintah.
Pasalnya, selain dapat memastikan keamanan logistik dari aktivitas investasi asing, infrastruktur yang mumpuni sekaligus mempermudah akses industri dari para pengusaha lokal.
Selanjutnya, karena penanaman modal asing (PMA) yang masuk ke Indonesia diharapkan dapat mendorong perekonomian nasional dan membuka lebar lapangan pekerjaan, pemerintah juga memastikan bahwa investasi tersebut dapat menciptakan peluang kerja besar, memungkinkan adanya transfer teknologi, maupun pemberdayaan lokal.
Pada saat yang sama, pemerintah juga bisa melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk memasok bahan baku industri.
Terakhir, pengawasan dan evaluasi menjadi hal penting. Pemerintah harus memastikan bahwa investasi tidak hanya berhenti pada tahap penandatanganan kontrak, tapi benar-benar terealisasi sesuai rencana. Transparansi dalam pelaporan progres investasi juga perlu dijaga agar masyarakat dapat melihat manfaat nyata dari kerja sama tersebut.
“Dengan langkah-langkah ini, investasi yang diupayakan pemerintah Prabowo tidak hanya terealisasi, tetapi juga menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif yang bisa dirasakan masyarakat kecil dan bisa berkelanjutan,” tegas Anwar.
Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, menegaskan bahwa pihaknya akan segera mengawal seluruh implementasi investasi. Ini termasuk juga dengan membenahi apa-apa saja yang sampai saat ini masih menjadi kendala masuknya investasi ke Indonesia.
“Komitmen pemerintah untuk terus memfasilitasi agar proyek ini terimplementasi dengan cepat, yang pada intinya nanti dapat berkontribusi terhadap pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8 persen dan meningkatkan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas di Indonesia,” ungkapnya dalam keterangan resmi, dikutip Senin (25/11/2024).
Sementara itu, untuk mempercepat realisasi investasi, Rosan juga mengaku bakal mengadakan pertemuan lanjutan dengan para pemimpin perusahaan yang menyatakan minatnya kepada Indonesia. Beberapa perusahaan tersebut adalah raksasa minyak bumi dan gas (migas) asal Inggris BP hingga The Swire.
Kemudian, saat membersamai Prabowo dalam lawatannya ke Inggris, Rosan juga berupaya untuk meningkatkan kemitraan strategis dengan bertemu Executive Chairman Tony Blair Institute for Global Change, Tony Blair KG.
“Dalam pertemuan ini di antaranya membahas peluang kolaborasi dan kerja sama dalam hal pengembangan strategi, kebijakan, dan rencana implementasi terhadap roadmaphilirisasi investasi strategis untuk 28 komoditas prioritas yang dimiliki oleh Indonesia,” ceritanya.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
