tirto.id - Presiden Prabowo Subianto masih melanjutkan kunjungannya ke sejumlah negara sampai 23 November 2024 mendatang. Belum genap sebulan sejak keberangkatannya pada 8 November 2024, Prabowo sudah berhasil merayu Cina dan Amerika Serikat (AS) untuk mendukung program-program prioritas Kabinet Merah Putih, dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) salah satunya.
Dari Cina, kedua negara menyepakati pendanaan ‘Food Supplementation and School Feeding Programme in Indonesia’. Meski tak diungkapkan berapa nilai pendanaan yang diberikan untuk Program MBG ini, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menilai bahwa pendanaan ini diberikan karena Tiongkok telah terlebih dulu melaksanakan kebijakan ini untuk rakyat mereka, apalagi pembacaan isi kesepakatan kerja sama disaksikan langsung oleh Prabowo dan Presiden Cina, Xi Jinping.
“Ya mereka (pemerintah Tiongkok) akan men-support karena mereka juga sudah melaksanakan makan bergizi di sini," kata Airlangga, dikutip dari keterangan resminya, Selasa (19/11/2024).
Selain pendanaan Program MBG, Indonesia juga berhasil membawa pulang komitmen investasi sebesar 10,07 miliar dolar AS atau sekitar Rp157,64 triliun. Investasi ini didapat dari Forum Bisnis Indonesia-Tiongkok yang diinisiasi oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan para pengusaha Tiongkok.
Dalam forum itu, para pengusaha menyepakati sejumlah perjanjian kerja sama yang sejalan dengan program prioritas pemerintah, antara lain di bidang ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi 26 komoditas utama dalam negeri, serta di bidang kemajuan sains dan teknologi.
Selain itu, Indonesia dan Cina juga menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang persyaratan fitosanitari untuk ekspor buah kelapa segar dari Indonesia ke Tiongkok, promosi perikanan tangkap berkelanjutan, penguatan kerja sama ekonomi biru, kerja sama di bidang Sumber Daya Mineral, mineral hijau, serta bidang Sumber Daya Air, dan kerja sama penilaian kesesuaian.
Pada hari terakhir kunjungan di Cina, Prabowo menilai bahwa kerja sama ini akan menjadi faktor penting untuk menstabilkan dan menaikkan atmosfer kerja sama di kawasan. Pada saat yang sama, kerja sama antara dua negara ini juga memberikan contoh bagi dunia bahwa kolaborasi menjadi jalan yang tepat untuk menciptakan perdamaian.
“Kolaborasi, bukan konfrontasi, adalah jalan untuk perdamaian. Indonesia sangat jelas, kita selalu nonalign (tidak memihak). Kita selalu menghormati semua kekuatan besar di dunia,” ujar Prabowo.
Selepas lawatannya ke Cina, Prabowo dan beberapa menteri Kabinet Merah Putih langsung bertolak ke AS untuk memenuhi undangan Presiden AS, Joe Biden. Sama halnya dengan Cina, pada kesempatan ini Negeri Paman Sam juga sepakat untuk mendukung Program MBG.
"Presiden Biden juga menyatakan dukungannya terhadap program nasional Indonesia untuk menyediakan makanan bergizi dan sehat bagi anak sekolah dan ibu hamil," kata Biden tanpa menjelaskan dukungan dalam bentuk apa yang akan diberikannya untuk Indonesia, dikutip dari keterangan pers Gedung Putih, Amerika Serikat! Selasa (19/11/2024).
Bersamaan dengan dukungan tersebut, AS juga berkomitmen mendukung ketahanan pangan Indonesia melalui pertanian berkelanjutan serta promosi praktik pengelolaan akuakultur dan peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan lindung laut Indonesia. Kemudian ada juga dukungan untuk mempercepat transisi energi yang bakal terus dilakukan melalui Kemitraan Transisi Energi yang Adil (Just Energy Transition Partnership/JETP).
Selanjutnya, Gedung Putih juga berkomitmen untuk mendukung pengembangan rantai pasok mineral kritis dan penguatannya bagi sektor manufaktur dan pertumbuhan ekonomi di kedua negara.
“Mereka (Prabowo dan Biden) menegaskan komitmen mereka untuk mengembangkan rantai pasokan mineral penting di kedua negara melalui kemitraan yang saling menguntungkan, yang mempromosikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, termasuk standar lingkungan dan ketenagakerjaan yang kuat,” tulis keterangan resmi Memperingati 75 Tahun Hubungan Diplomatik AS-RI yang dirilis Gedung Putih, Selasa (12/11/2024).
Sementara dari Peru, di sela-sela kehadiran Presiden Indonesia ke-8 tersebut di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC), pemerintah juga berhasil merampungkan perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Kanada (Indonesia – Canada Comprehensive Economic Partnership/ ICA-CEPA).
Perlu diketahui, ICA-CEPA merupakan perjanjian kemitraan pertama yang dijalin Indonesia dengan Amerika Utara. Selain itu, melalui kemitraan ini hubungan baik antara Indonesia dan Amerika Utara diharapkan akan semakin kuat.
"Kanada memiliki hubungan yang sangat baik dengan Indonesia selama beberapa dekade. Kami ingin memperkuat hubungan ini. Saya pikir, kita sudah menyelesaikan CEPA," jelas Prabowo, dalam keterangan resminya, dikutip Sabtu (16/11/2024).
Kemitraan yang bakal dijalin dengan Kanada beragam antara lain mulai dari sektor perikanan, manufaktur, hingga energi terbarukan. Dengan ICA-CEPA, orang nomor satu di Indonesia itu berharap agar ke depannya dapat membuka peluang untuk meningkatkan peluang perdagangan di Amerika Utara.
"Perjanjian ini akan membuka peluang untuk meningkatkan perdagangan di sektor pertanian, manufaktur, dan serta memperkuat rantai pasok," imbuhnya.
Menurut Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Rahayu Saraswati, kunjungan Prabowo ke Cina sampai Peru dan berencana melanjutkan sampai ke Timur Tengah adalah untuk menarik para investor untuk menanamkan modalnya di Tanah Air. Sebagai negara yang cukup besar, Indonesia jelas membutuhkan investasi jumbo untuk mendorong terbukanya lapangan pekerjaan.
“Ini bukan berarti kita terus menghilangkan lapangan pekerjaan, justru menciptakan lapangan pekerjaan. Dananya itu masuk ke Indonesia, menggenjot lapangan pekerjaan supaya perputaran dananya itu di sini,” jelas perempuan yang karib disapa Sara, dalam keterangannya, dikutip Selasa (18/11/2024).
Meski berniat menjaring investasi sebesar-besarnya, melalui pertemuan 16 hari ini, Sara menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara netral dan tidak memihak. Hal ini dibuktikan dari kunjungan yang dilakukan ke beberapa negara sekaligus.
“Kita clear pesannya adalah silakan berinvestasi, tetapi kita netral dan kita tidak akan berpihak, jika ada konflik geopolitik yang akan terjadi,” tegas Sara.
Sementara itu, Pendiri Lembaga Penelitian dan Pelatihan Synergy Policies, Dinna Prapto Raharja beranggapan, hubungan multilateral dan bilateral akan menguntungkan apabila kedaulatan Indonesia bisa tetap terjaga. Dus, prinsip-prinsip yang dikedepankan oleh Indonesia dalam melakoni Hubungan diplomasi dapat diakui bahkan diikuti oleh negara-negara lain di dunia.
“Tiap negara itu berjuang mempertahankan kedaulatannya, bukan cuma kedaulatan wilayah tetapi nama baik bangsa. Prinsip-prinsip yang dianut bangsa, dan harapan-harapan kita buat dunia. Itu sebabnya Indonesia aktif di kancah multilateral, karena kita harus mengajak negara lain untuk memperjuangkan apa yang kita percayai, harus juga membantu negara lain agar saat kita berjuang,” jelasnya, kepada Tirto, Selasa (19/11/2024).
Meski begitu, Dinna mengaku belum bisa melihat bagaimana skema bilateral yang dijalani Indonesia dengan Cina, AS, dan negara-negara lainnya. Apalagi, dalam lawatan ini, Prabowo tak hanya membawa investasi dan kesepakatan dagang sebagai oleh-oleh, melainkan juga pendanaan untuk Program MBG yang belum jelas bentuknya, entah dalam sistem utang atau hibah.
“Kalau utang, tentu ini jadi masalah karena utang oleh negara harusnya untuk produksi barang/jasa. Artinya harus produktif agar bisa lah kita mengembalikan utang tersebut. Makan (Bergizi) Gratis kan bukan hal yang memproduksi barang/jasa,” sambung dia.
Sebaliknya, MBG adalah tugas menjamin gizi, pemenuhan pangan rakyat yang sudah seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Tentunya, dengan anggaran yang tidak berasal dari utang. Pun dengan hibah, Dinna juga merasa tak tepat untuk mendanai kebutuhan pangan masyarakat dan akses masyarakat terhadap pangan. Ia beralasan, pemerintah dapat dibilang sedang menggadaikan kedaulatan Indonesia jika memang utang maupun hibah merupakan cara yang ditempuh pemerintah untuk memenuhi pendanaan Program MBG serta ketahanan pangan nasional.
Alih-alih dari utang dan hibah, seharusnya pemerintah lebih dulu memperbaiki struktur fiskal Indonesia di bidang sosial, khususnya dalam penyaluran bantuan sosial (bansos).
“Karena kalau tidak, kita menggadaikan prinsip kedaulatan tadi. Walaupun hibah, hal-hal yang bisa kita minta dari negara lain harusnya yang bersifat produktif. Itu sebabnya negara-negara lain biasanya memberi hibah dalam bentuk pembangunan infrastruktur desa, beasiswa,” ucap Dinna.
Seperti kata pepatah populer, no free lunch – tidak ada makan siang gratis, bantuan pendanaan yang diberikan Cina dan AS untuk mendukung Program MBG juga pasti tidak diberikan secara cuma-cuma. Ia meyakini pasti ada hal-hal yang dikorbankan untuk mendapat bantuan dukungan tersebut, baik dari sisi politik hingga sumber daya alam (SDA).
“Salah satu yang saya khawatirkan adalah project-project pembangunan termasuk penyedia bahan makanan MBG berasal dari China dan AS. Supplier akan dari kedua negara tersebut,” ujar Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, saat dihubungi Tirto, Selasa (19/11/2024).
Jika ini yang terjadi, efek berganda (multiplier effect) dari Program MBG yang dijanjikan Prabowo jelas akan terbatas bagi petani, peternak, pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan pihak-pihak lainnya.
Dari Kajian yang dirilis Celios berjudul “Makan Bergizi Gratis: Dampak Ekonomi dan Konsekuensi Defisit APBN”, setidaknya ada nilai tambah sebesar Rp23,66 triliun yang bisa didapat oleh tenaga kerja di sektor jasa penyediaan makanan dan minuman. Kemudian, sektor jasa pertanian akan meraup nilai tambah hingga Rp22,19 triliun.
Secara total, surplus usaha yang bisa didapatkan dari program MBG ini ialah mencapai Rp61,68 triliun, dengan pengusaha sektor penyediaan makanan dan minuman mendapatkan keuntungan mencapai Rp11,35 triliun. Petani, yang merupakan sektor derivatif dari penyediaan makanan dan minuman berpotensi mendapat nilai tambah sebesar Rp2,29 triliun. Sedangkan pengusaha yang bergerak di bidang perdagangan mempunyai dampak sebesar Rp4,15 triliun akibat adanya program makan bergizi gratis.
Meski begitu, potensi ini hanya bisa didapat apabila pendanaan Program MBG yang sebesar Rp71 triliun di tahun 2025 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) non pendidikan, apalagi utang.
“Jika pendanaannya adalah utang, bagaimana program ini bisa ‘membayar’ utang dalam jangka pendek, sedangkan program ini program jangka panjang? Jangan sampai kejebak dalam skema pendanaan program pembangunan jangka panjang melalui utang. Berbahaya bagi kesehatan keuangan negara ke depan,” imbuh Huda.
Apalagi, berdasar catatan Bank Indonesia (BI), utang luar negeri (ULN) Indonesia pada triwulan III 2024 telah mencapai Rp427,8 miliar dolar AS atau naik 8,3 persen dari periode yang sama di tahun 2023 sebesar 393,7 miliar dolar AS. Utang luar negeri ini bersumber dari sektor publik dan juga disebabkan oleh pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang dunia, termasuk rupiah.
Dari total ULN, utang pemerintah tercatat senilai 204,1 miliar dolar AS, tumbuh 8,4 persen dibanding posisi kuartal III 2023 yakni 188,3 miliar dolar AS. Setelah sempat mengalami penurunan 0,8 persen di kuartal II 2024 yang sebesar 191,0 miliar dolar AS.
"Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh penarikan pinjaman luar negeri dan peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik, seiring dengan tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, dalam keterangan resminya, dikutip Jumat (15/11/2024).
Meski mengalami peningkatan, Ramdan menekankan utang pemerintah sebaiknya diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor prioritas. Beberapa di antaranya yang bisa menjadi prioritas adalah mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 21,0 persen dari total ULN pemerintah; Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib mencapai 18,9 persen; Jasa Pendidikan 16,8 persen; Konstruksi 13,6 persen; serta Jasa Keuangan dan Asuransi 9,1 persen.
"Posisi ULN pemerintah tetap terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah," imbuhnya.
Berbeda dengan Dinna dan Huda, Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai bahwa pemerintah patut mengapresiasi kunjungan diplomasi 16 hari Prabowo ini. Pasalnya, lawatan dari Cina kemudian berlanjut ke AS, Peru, dan Brasil ini membuahkan hasil konkret, utamanya di bidang ekonomi. Hal ini seiring dengan investasi dan kesepakatan dagang dari beberapa negara yang dibawa pulang Prabowo.
“Selain itu, kunjungan lanjutan ke USA, Peru dan Brazil semakin memperkokoh peran global kita. Ada perbaikan profile internasional dari zaman kepemimpinan sebelumnya,” kata Wijayanto, kepada Tirto, Selasa (19/11/2024).
Ihwal dukungan bagi beberapa program prioritas Prabowo-Gibran, Wijayanto meyakini akan berbentuk utang atau pinjaman dan bukan hibah. Meski begitu, tak masalah jika dukungan yang datang berbentuk utang. Ia pun menilai utang akan memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa program akan berjalan meski pembiayaan tersebut digunakan untuk mendanai program yang penting bagi rakyat.
“Di sisi lain, pemerintah perlu kerja keras agar penerimaan pajak meningkat di masa mendatang,” ucap Wijayanto.
Saat ini, penerimaan pajak Indonesia yang cenderung turun masih menjadi tantangan. Dari data Kementerian Keuangan, sampai 31 Oktober 2024 saja, penerimaan pajak masih terkumpul sebesar Rp1.517,53 triliun atau baru mencapai 76,3 persen dari target. Selain itu, penerimaan pajak pada akhir Oktober ini juga mengalami penurunan jika dibandingkan periode Oktober 2023 yang pada saat itu dapat mencapai Rp1.744,55 triliun atau 86,31 persen dari target.
“Sehingga tidak lagi perlu utang untuk memberi Makan Bergizi Gratis untuk rakyat, Syukur-syukur ada dana lebih untuk bayar utang,” tutupnya.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Andrian Pratama Taher
