Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Kementerian Keuangan, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah sepakat untuk mendesain ulang skema penyaluran subsidi dalam dua tahun ke depan.
Dengan demikian, penyaluran subsidi kepada masyarakat yang membutuhkan dapat dilakukan lebih tepat sasaran.
“Kita kesimpulkan sih tadi dalam 2 tahun ke depan kita akan redesign strategi subsidi, sehingga betul-betul tepat sasaran,” ujar dia kepada para pewarta usai rapat tertutup dengan Danantara dan Komisi XI DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).
Pemerintah dan DPR juga sepakat untuk secara signifikan mengurangi subsidi yang dinikmati kelompok berpendapatan tinggi, khususnya masyarakat di desil 8-10. Sebaliknya, jika diperlukan, anggaran subsidi yang selama ini masih dinikmati kelompok kaya akan dialihkan untuk memperbesar subsidi bagi masyarakat yang masuk kategori miskin ekstrem maupun miskin.
“Yang kaya sekali, mungkin desil 8, 9, 10, subsidi akan dikurangin secara signifikan. Kalau perlu, uangnya kita balikin ke yang desil 1, 2, 3, 4 yang lebih miskin. Itu kira-kira utamanya itu, dan itu perlu desain macam-macam karena terlibatkan BUMN-BUMN, Danantara,” sambung Purbaya.
Mantan Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (DK LPS) itu mengakui penyaluran subsidi selama ini kurang efektif, salah satunya karena kendala dalam desain skema penyaluran. Hal tersebut membuat sebagian kelompok berada, bahkan super kaya, masih memperoleh subsidi negara.
“Jadi kita lihat masih ada orang yang relatif kaya atau kaya, super kaya di Indonesia mungkin yang masih mendapat subsidi. Nanti ke depan akan kita lihat gimana perbaikannya,” katanya.
Ditemui di lokasi yang sama, CEO Danantara Rosan P. Roeslani mengatakan bahwa dari sisi BUMN, pembenahan akan dilakukan agar penyaluran subsidi lebih efisien.
Sebagai contoh, subsidi pupuk yang sebelumnya menggunakan mekanisme cost plus—dihitung berdasarkan biaya operasional pabrik ditambah margin keuntungan 10 persen—akan diubah melalui penyederhanaan birokrasi penyaluran, penurunan Harga Eceran Tertinggi (HET) mulai Oktober 2025, dan rencana perubahan skema menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Bantuan Langsung Petani (BLP).
“Sekarang kita sesuaikan dengan harga market, sehingga ini memberikan insentif kita untuk lebih efisien. Karena kalau dulu kan tidak efisien, tetap mendapatkan kompensasi yang sesuai dengan cost kami plus berapa persen. Itu terus kita coba lakukan sehingga tidak mengurangi hak-hak masyarakat yang berhak dan membutuhkan,” kata Rosan.
Ia menambahkan bahwa perubahan skema ini diharapkan dapat menurunkan beban kompensasi sekaligus membuat penyaluran subsidi lebih efisien.
“Karena pembayaran juga dari kompensasi dan subsidi itu sekarang sudah sangat baik dan sangat membantu BUMN yang sudah memberikan subsidi dan kompensasi dari beberapa public service obligation yang memang harus kami laksanakan,” tutup Rosan.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Hendra Friana
