Pembantu Prabowo Dinilai Gagal Terjemahkan Kebijakan Zero ODOL

tirto.id - Presiden DPP Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi), Irham Ali Saifuddin, menilai pembantu Presiden Prabowo Subianto tidak bisa menerjemahkan implementasi peraturan terkait zero over dimension over load (ODOL).

Menurut dia, kebijakan Prabowo sejatinya bertujuan untuk kepentingan warga. Akan tetapi, implementasi kebijakan itu justru dinilai jauh dari keinginan Prabowo.

"Kami sangat mendukung wacana zero ODOL, tapi kami juga melihat bahwa penerjemahan dari keinginan beliau [Prabowo] ini oleh pembantu-pembantu beliau tidak begitu baik," ucapnya saat diskusi terkait zero ODOL di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (4/7/2025).

Ia mencontohkan, transportasi logistik Tanah Air masih menggunakan jalan (road). Jalur rel (rai) disebut tidak dioptimalkan untuk transportasi logistik selama ini. Di satu sisi, Irham menilai jalur rel hanya berkembang di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera.

Meski tersedia di Pulau Jawa, jalur rel hanya terbatas di kawasan utara dan selatan. Keterbatasan tersebut dinilai tidak sejalan dengan implementasi zero ODOL yang digagas pemerintah.

Di sisi lain, Irham menyebutkan hambatan lain implementasi zero ODOL yang bertujuan mengurai kemacetan di jalan, yakni potensi penambahan jumlah truk di jalan ketika ada pengurangan volume beban yang diangkut truk.

"Ketika volume itu dikurangi, supply kan banyak nih, rumus supply-demand kan meningkat terus. Ketika dimension load dikurangi, itu nanti akan ada berapa persen penambahan truk yang beredar di jalanan," ujarnya.

"Apakah itu tidak menambah potensi kemacetan berikutnya," sambung dia.

Irham turut mengkhawatirkan adanya dampak ekonomi dari zero ODOL. Peraturan itu dinilai tidak cuma berdampak kepada sopir truk, melainkan juga masyarakat luas.

Pasalnya, pengurangan volume angkutan truk dinilai dapat meningkatkan harga barang sekaligus jasa. Karena itu, Irham menilai Pemerintah Pusat harus menyiapkan langkah transisi untuk pengimplementasian zero ODOL.

"Kami ingatkan ke pemerintah, sembari kita mempersiapkan data, mempersiapkan teknokratik plan, hal yang sudah berjalan, sebaiknya dipertahankan dulu. Kita harus menggunakan pendekatan transisi yang berkeadilan," tutur dia.