tirto.id -
Pertemuan inter-Korea ini kelanjutan dari pertemuan sebelumnya, dan pada medio Februari lalu, Kim Jong-un sempat mengundang Moon Jae-in untuk bertandang ke Pyongyang. Sebelumnya, pertemuan bersejarah antara kedua pemimpin negara Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Kim Jong-un juga telah dihelat di Singapura pada 12 Juni 2018.
Pada pertemuan Rabu (19/9), Moon Jae-in dan Kim Jong-un menandatangani perjanjian "perdamaian", termasuk di dalamnya persetujuan soal inspeksi senjata nuklir. "Kami sepakat untuk aktif membuat Semenanjung Korea jadi damai tanpa senjata nuklir," kata Kim dikutip dari South China Morning Post.
Korea Utara bagaimana pun punya kepentingan terhadap Korea Selatan maupun AS. Segala pertemuan pemimpin yang sudah berlangsung bagian dari tak terpisahkan dari upaya Korea Utara mencoba membuka diri untuk perbaikan pertumbuhan ekonomi, yang dikenal sebagai salah satu negara terisolir di dunia.
Surat Kabar The New York Times menulis, beberapa investor yang memiliki cukup nyali mulai mempertimbangkan untuk berinvestasi di Korea Utara. Beberapa perusahaan besar tengah berusaha menjangkau kontak di Korea Utara. Wook Yoo, seorang mitra di firma hukum Bae, Kim & Lee, Korea Selatan menyatakan “Kami telah menerima permintaan dari beberapa perusahaan yang cukup tertarik untuk mempersiapkan bisnis masa depan dengan Korea Utara,” ucap Yoo seperti dilansir dari The New York Times.
Masih melansir The New York Times, tertariknya investor asing untuk menggelontorkan dana di Korea Utara lantaran beberapa faktor yang menarik di negara tersebut. Di antaranya adalah banyaknya populasi penduduk dengan usia relatif muda atau angkatan kerja produktif, serta kewirausahaan yang memiliki potensi berkembang.
Hampir tiga perempat dari pebisnis Korea Selatan akan bersedia untuk melakukan investasi di Korea Utara setelah sanksi dari berbagai dunia internasional dicabut, menurut survei terhadap 167 perusahaan yang sempat diterbitkan oleh Surat Bisnis Maeil di Korea Selatan. “Di sinilah (Korea Utara) uang itu harus dibuat,” kata Justin Hastings, seorang profesor di Universitas Sydney seperti dikutip dari The New York Times.
Pertumbuhan Ekonomi Korea Utara
Pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong-un pada April 2018 sebelumnya secara resmi mengumumkan perubahan fokus strategi rezim dari senjata nuklir ke pembangunan ekonomi. “Kami telah mengamati kecemerlangan pencapaian sejarah pada pembangunan ekonomi dan senjata nuklir secara bersamaan. Dan strategi itu berakhir dengan kemenangan besar,” kata Kim Jong-un seperti dilansir Hankyoreh.
Untuk mewujudkan keterbukaan ekonomi eksternal itu, Kim Jong-un juga telah menetapkan strategi pembangunan ekonomi nasional lima tahun (2016-2020) dengan menetapkan lebih dari 20 zona pengembangan ekonomi yang melibatkan desentralisasi ke wilayah perbatasan Korea Utara-Cina dan juga daerah lainnya.
Keterbukaan ekonomi eksternal atau yang sering disebut sebagai “langkah-langkah 30 Mei”, dilakukan pemerintah Korea Utara dengan pendekatan terhadap manajemen ekonomi yang dikenal dengan “sistem manajemen tanggung jawab perusahaan sosialis”. Perubahan fokus tersebut dilakukan dengan keterbukaan ekonomi eksternal, yang dilakukan lantaran pemerintahan Korea Utara yang sudah tidak bisa lagi menyembunyikan kesulitan ekonomi yang membelit negara tersebut sejak tahun 2013.
Hasil laporan Badan Intelijen AS atau Central Intelligence Agency (CIA) yang dipublikasi dalam World Factbook menyatakan, Korea Utara yang memiliki rezim ekonomi sentralisasi menghadapi masalah ekonomi kronis. Persediaan modal industri hampir tidak dapat diperbaiki sebagai akibat dari kurangnya investasi, kekurangan suku cadang, dan pemeliharaan yang buruk.
Pengeluaran militer skala besar dan pengembangan program rudal balistik dan nuklirnya sangat mengurangi sumber daya yang diperlukan untuk investasi, konsumsi masyarakat, industri telah stagnan selama bertahun-tahun.
Pada Desember 2009, Korea Utara melakukan redenominasi mata uangnya, membatasi jumlah mata uang won Korea Utara. “Redenominasi dan larangan penggunaan mata uang asing di negara tersebut menghasilkan tingkat inflasi yang parah, sehingga memaksa Pyongyang untuk meringankan pembatasan uang pada Februari 2010,” tulis laporan tersebut.
Pada 2016, Korea Utara mendapat sanksi tegas dari Dewan Keamanan PBB atas uji coba nuklir yang dilakukan. Sanksi ini berujung pada pengetatan ekspor dan impor negara tersebut. Namun, pertumbuhan ekonomi Korea Utara saat mendapat sanksi DK PBB justru melonjak menjadi 3,9 persen yang menjadi capaian pertumbuhan ekonomi tertinggi sejak 1999 yang sempat mencapai 6,1 persen.
Pertumbuhan ekonomi yang menyentuh angka tiga persen ini dalam dekade terakhir terjadi pada 2008 yaitu sebesar 3,1 persen. Laporan bank sentral Korea Selatan atau Bank of Korea (BoK) (PDF) menyebutkan, pertumbuhan ekonomi Korea Utara yang tinggi pada 2016 ditopang oleh meningkatnya produksi di seluruh sektor industri. Industri sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi 2,5 persen dibanding minus -0,8 persen di tahun sebelumnya.
Sektor pertambangan juga tumbuh sebesar 8,4 persen dibanding 2015 yang tumbuh -2,6 persen, yang ditopang oleh produksi batu bara, timah dan seng ekstraksi. Sedangkan industri manufaktur tumbuh 4,8 persen dikarenakan peningkatan produksi industri kimia berat.
Industri ringan juga mencatat kenaikan sebesar 1,1 persen yang didorong oleh peningkatan produksi tekstil, produk pakaian dan sepatu. Industri kimia berat juga naik menjadi 6,7 persen yang ditunjang oleh berbagai produksi di sub-sektor logam dasar.
Di sektor energi, produksi listrik, gas dan air meningkat sebesar 22,3 persen. Kenaikan utamanya disebabkan oleh produksi listrik rebound hidroelektronik dan pembangkit listrik. Dua industri lain yang mengalami pelemahan adalah sektor konstruksi yang hanya naik sebesar 1,2 persen dibandingkan 4,8 persen di tahun 2015 dan sektor jasa yang hanya naik 0,6 persen dibanding sebelumnya yang sebesar 0,8 persen.
“Pertumbuhan ekonomi Korea Utara tahun lalu dikarenakan kondisi iklim yang menguntungkan sehingga meningkatkan produksi tanaman. Selain itu, negara-negara asing juga memberikan bantuan energi kepada Pyongyang,” tulis BoK (PDF) dalam laporan tersebut.
Namun, perdagangan bilateral antara Korea Utara dengan Korea Selatan juga mengalami penurunan sebesar 87,7 persen dari tahun ke tahun menjadi hanya sebesar $33 juta pada 2016. Berdasarkan catatan Ministry of Unification, volume perdagangan Korea Selatan ke Korea Utara menyusut drastis karena penutupan pusat industri Kaesong pasca Korea Utara melakukan tes uji misil nuklir.
The Economist dalam salah satu tulisannya menyebutkan, pertumbuhan ekonomi Korea Utara di tengah berbagai sanksi yang dihadapi, dikarenakan ekspor batu bara ilegal yang dilakukan oleh Cina. Meski berjanji untuk menghentikan seluruh impor dari Korea Utara, namun Cina masih membeli 99 persen batu bara produksi Korea Utara.
Pertumbuhan ekonomi Korea Utara di tengah sanksi dunia internasional juga didapat dengan cara penjualan mata uang asing, obat-obatan, senjata dan barang palsu yang seluruhnya dilakukan secara ilegal. “Pemerintahan Kim Jong-un menghasilkan lebih dari $1 miliar setahun dengan mengirim paksa buruh ke luar negeri,” tulis laporan The Economist tersebut.
Meski masih secara ilegal, namun ekonomi Korea Utara mampu menahan beberapa tekanan yang meningkat. Reformasi fokus pada pertumbuhan ekonomi yang dilakukan Kim Jong-un sejak 2016, mendorong pertumbuhan perusahaan swasta yang memungkinkan masyarakat untuk membuka usaha dan memperoleh keuntungan.
“Di luar apa yang harus rakyat hasilkan untuk negara, petani dan pabrik kini memiliki kebebasan untuk menemukan pelanggan mereka sendiri. Citra satelit menunjukkan pasar tumbuh baik dalam ukuran dan jumlah di seluruh kota. Usaha kecil dan menengah berkembang baik,” kata Rüdiger Frank dari Universitas Wina, seperti yang dipublikasi oleh The Economist.
Masahiro Kawai dalam tulisannya yang dipublikasi ADB Institute berjudul Financing Development Cooperation in Northeast Asia menyebutkan, diperlukan dana investasi dengan senilai $53 miliar bagi Korea Utara untuk membangun berbagai jenis infrastruktur selama 2011–2020.
Tiga sektor infrastruktur utama yang perlu dibangun di Korea Utara adalah transportasi publik berupa bandar udara, pelabuhan, kereta api serta jalanan beraspal, sektor energi berupa pembangkit listrik, saluran pipa gas dan minyak, serta fasilitas ramah lingkungan untuk pembuangan dan pengelolaan limbah.
Pembiayaan infrastruktur di Korea Utara ini tentu tidak bisa dipenuhi oleh investor domestik. Pendanaan eksternal perlu dimobilisasi untuk sebagian besar pembangunan proyek infrastruktur nasional di Korea Utara. Oleh karena itu, negara pimpinan Kim Jong-un ini mau tak mau harus membuka diri kepada dunia internasional, dan yang paling logis adalah berdamai dengan saudaranya, Korea Selatan.
Editor: Suhendra
