tirto.id - Puluhan organisasi masyarakat (ormas) di DKI Jakarta terlibat penegakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pelibatan mereka ditetapkan lewat seremoni resmi di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Senin (14/9/2020), dipimpin langsung oleh Pangdam Jaya/Jayakarta Mayjen Dudung Abdurachman.
"Melalui kegiatan ini, peserta apel dapat memahami dan berperan dalam menghadapi permasalahan yang sedang dihadapi bangsa sekaligus memberikan solusi pencegahan dan penanggulangan COVID-19," kata Dudung. Ia juga meminta mereka bertindak profesional, sopan, santun, humanis, dan edukatif.
Ormas yang terlibat meliputi Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI Indonesia (FKPPI), Pemuda Panca Marga (PPM), Himpunan Putra-Putri Keluarga Angkatan Darat (Hipakad), juga ormas terkenal seperti Pemuda Pancasila (PP) dan Forum Betawi Rempug (FBR).
Mereka akan bertugas mendisiplinkan masyarakat di tempat keramaian seperti pasar, perkantoran, stasiun, hingga terminal.
Di tempat terpisah, di Pasar Tanah Abang, sebanyak 18 ormas juga secara resmi direkrut. Mereka diberikan rompi berwarna kuning yang di bagian depannya terdapat lambang Polda Metro Jaya dan Komando Daerah Militer Jayakarta serta bagian belakang tertulis 'Penegak Disiplin Protokol Kesehatan COVID-19'.
Kapolda Metro Jaya, Irjen Nana Sudjana mengatakan jangkauan ormas akan diperluas. "Nanti dari setiap komunitas akan kami tunjuk beberapa orang. Yang ditunjuk akan melakukan pengawasan dan pendisiplinan terkait protokol kesehatan. Tapi sebelumnya tentu akan diberi pelatihan," ujar Nana.
Sebelumnya Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono mengatakan akan memberdayakan "kepala keamanan", "mandor", "jeger" alias preman di setiap komunitas masyarakat karena itu dianggap efektif. Mereka-mereka ini dinilai pemimpin informal yang didengar karena punya pengaruh.
"Polri tidak patroli tiap hari bersama TNI. Tapi mereka (pemimpin komunitas) di sana ada 24 jam. Nanti pimpinannya mengingatkan, akhirnya timbul kesadaran kolektif saling mengingatkan," katanya.
Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) DKI Jakarta, Miftahuddin tak sepakat dengan pendapat Gatot. Menurutnya, sudah ada paguyuban yang mengingatkan sesama pedagang, dan itu lebih efektif. "Jauh lebih efektif pengawasan itu dilakukan oleh paguyuban atau ketua-ketua blok pasar. Keterlibatan pedagang justru memperkuat disiplin pedagang," kata dia, Sabtu (12/9/2020).
Ia bahkan mengatakan pelibatan ormas justru bisa menimbulkan keresahan pedagang.
Kedisiplinan para pedagang juga diakui oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Para pedagang sadar kalau mereka tak disiplin dan terjadi penyebaran virus, maka pemerintah bakal menutup sumber usaha mereka selama tiga hari. Anies bahkan bilang kedisiplinan para pedagang melebihi kantor swasta.
Ide Jokowi
Pelibatan ormas bukan ide baru. Presiden Joko Widodo sudah mengusulkan itu jauh-jauh hari, ketika pandemi baru muncul di Indonesia sekitar satu bulan. Jokowi ingin para gubernur, bupati, dan wali kota mengajak ormas-ormas, termasuk yang ditokohkan dalam komunitas.
"Pelibatan tokoh-tokoh agama, tokoh ormas untuk memberikan pendidikan, mengedukasi masyarakat [soal] disiplin, jaga jarak aman, betul-betul bisa dikerjakan," kata Jokowi, 2 April lalu.
Selaras dengan itu, beberapa hari kemudian, Doni Monardo, berperan sebagai Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, mengatakan "rujukan kami ke depan adalah peran tokoh non-formal di daerah." "Penting sekali tokoh-non formal ini," katanya.
Hal serupa ia tegaskan lagi setelah ormas-ormas direkrut di Jakarta. Senin kemarin (14/9/2020), ia menegaskan tim yang ia pimpin memang "berupaya mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam penegakan hukum di komunitas." "Termasuk pelibatan tokoh non-formal, ulama, agama, budayawan menjadi bagian tak terpisahkan dalam program perubahan perilaku," ujar Doni.
Editor: Rio Apinino
