Indeks Psbb Jakarta

Satpol PP DKI juga meraup Rp 2,1 miliar dari uang denda 551 tempat usaha yang melakukan pelanggaran selama PSBB.

Perpanjangan ini tertuang dalam Kepgub No. 107 Tahun 2021 terkait Perpanjangan Pemberlakuan Jangka Waktu dan Pembatasan Aktivitas Luar Rumah.

Pemprov DKI kembali memutuskan perpanjangan PSBB Jakarta selama 14 hari hingga 22 Februari 2021.

Masyarakat diminta membatasi kegiatannya pada Sabtu dan Minggu, seperti di rumah saja bila tak ada keperluan yang mendesak.

Aturan PSBB Jakarta terkait transportasi saat PPKM diperpanjang ada di SK Gubernur DKI 51/2021 dan SK Kadishub DKI 177/2020.

Daftar 7 provinsi yang terapkan PPKM diperpanjang 26 Januari-8 Februari 2021.

Pemprov DKI Jakarta bakal memperkuat Satgas Penanganan COVID-19 pada tingkat Rukun Warga (RW).

Aturan terkait PSBB dan kewajiban pelaksanaan protokol kesehatan di DKI Jakarta yang terbaru ada di Pergub 3/2021.

Ada 569 pelanggaran ditemukan selama 6 hari operasi yustisi PPKM di Jakarta, sejak 11 sampai 16 Januari 2021.

Daftar kebijakan PSBB Jakarta 11-25 Januari 2021 menanggapi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa dan Bali.

Mengikuti PPKM Jawa-Bali, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan detail aturan PSBB yang berlaku 11-25 Januari 2021.

Muncul COVID-19 di belasan panti di Jakarta. Mobilitas petugas yang tinggi diduga jadi penyebabnya.

Kebijakan PSBB Transisi dengan PPKM Jawa-Bali menurut Wagub DKI Riza Patria hanya sedikit perbedaannya.

DKI Jakarta dan 23 kabupaten/kota sekitar akan menerapkan pembatasan aktivitas masyarakat mulai 11 Januari 2021 sampai 25 Januari 2021.

Aturan PSBB Jawa-Bali terbaru yang berlaku 11-25 Januari 2021 di DKI dan 23 wilayah lain.

PSBB Jawa Bali mulai 11 Januari hingga 25 Januari 2021 akan diberlakukan di sejumlah kawasan di 7 provinsi. 

Sebanyak 523 tenaga kesehatan gugur sepanjang 2020, 66 di antaranya berasal dari DKI Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta menutup sejumlah tempat wisata selama libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021.

Perpanjangan masa PSBB kali ini akan difokuskan untuk mengendalikan mobilitas penduduk usai gelaran Pilkada serta momen libur akhir tahun.

Kebijakan itu dilakukan untuk mencegah lonjakan kasus COVID-19 saat libur Natal dan tahun baru 2021.