Masuk tirto.id
tirto.id - Mari kita awali tulisan ini dengan kenyataan bahwa siapa saja dan di mana saja bisa mengalami kekerasan. Di tengah jalan menuju pertemuan di Kementerian Pendidikan, Selasa (4/11/2025) lalu, Presiden Meksiko, Claudia Sheinbaum, mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang pria mabuk.
Dalam sebuah unggahan video yang viral di media sosial, seorang lelaki paruh baya terlihat merangkul presiden perempuan pertama Meksiko tersebut, menyentuh payudaranya, dan mencoba menciumnya. Sheinbaum kemudian tampak menepis tangan pelaku, sebelum seorang ajudan turun tangan.
Sehari setelah kejadian itu, Sheinbaum mengatakan bahwa dia akan mengajukan tuntutan hukum terhadap pria tersebut.
"Ini adalah sesuatu yang saya alami sebagai seorang perempuan, juga sesuatu yang dialami semua perempuan di negara kita," ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (5/11/2025).
Sheinbaum turut menyinggung soal nasib semua perempuan Meksiko bilamana dirinya tidak melakukan pengaduan.
"Jika mereka melakukan ini kepada presiden, apa yang akan terjadi pada semua perempuan lain di negara ini?" katanya lagi dinukil dari The Guardian.
Kasus pelecehan seksual dan krisis femisida (pembunuhan perempuan karena gendernya) sejak lama marak di Meksiko. Oleh karena itulah, pelecehan seksual yang dialami Presiden Sheinbaum ini menghangatkan kembali diskursus tentang keselamatan perempuan di Meksiko.
Hal ini juga menimbulkan pertanyaan: seberapa efektif hukum di Meksiko terhadap kasus pelecehan seksual?
Apalagi, sebuah laporan dari Institut Statistik dan Geografi Nasional mengungkap bahwa pada 2021, setidaknya 70,1 persen perempuan Meksiko berusia 15 tahun ke atas pernah mengalami berbagai jenis kekerasan setidaknya sekali seumur hidup. Bentuknya mencakup termasuk kekerasan seksual, psikologis, ekonomi, hingga fisik.
Sementara itu, Komisi Ekonomi PBB untuk Amerika Latin dan Karibia (UN ECLAC) pada 2023 juga melaporkan bahwa di Meksiko terjadi 1,3 kasus pembunuhan perempuan per 100 ribu perempuan. Itu berarti ada sekira 852 perempuan atau lebih dari dua perempuan setiap hari telah terbunuh di El Tri.
Mirisnya, Meksiko tidak sendirian di kawasan Amerika Latin dalam perkara tingginya angka femisida. UN ECLAC mencatat kasus pembunuhan perempuan di Brasil mencapai 1,4 kasus per 100 ribu perempuan, sementara di Republik Dominika lebih tinggi, yakni menyentuh 2,4 kasus per 100 ribu perempuan dan Honduras 7,2 kasus per 100 ribu perempuan.
Meskipun tingkat pembunuhan perempuan di Meksiko tercatat sedikit menurun selama 2021-2023, pada Mei tahun ini, isu kurangnya perlindungan bagi perempuan Meksiko kembali mengemuka. Seperti dilaporkan Al-Jazeera, Kamis (7/11/2025), isu itu menjadi perhatian setelah penembakan terjadi pada seorang perempuan muda saat dia sedang melakukan siaran langsung di TikTok.
Kepada 113 ribu pengikutnya dari sebuah salon kecantikan di Guadalajara, Negara Bagian Jalisco, Valeria Marquez sedang melakukan siaran langsung ketika dibunuh oleh seorang pria yang melarikan diri dengan sepeda motor. Sejauh ini, belum ada yang ditangkap, tetapi kantor kejaksaa Jalisco mengatakan kasus ini tengah diselidiki.
Kejahatan Kekerasan Seksual Lintas Ruang
Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia, Mike Verawati, menekankan bahwa kejahatan kekerasan seksual bersifat lintas ruang. Dengan kata lain, ia tidak mengenal status, ekonomi, politik dan semuanya. Hal ini kemudian diperkuat oleh konteks relasi kuasa.
“Meskipun yang menjadi korban bahkan presiden, tetapi ini menjadi bagian yang terbangun bahwa kekerasan atau tindakan kekerasan seksual itu sesuatu yang normal, lazim, bahwa perempuan biasa menjadi korban kekerasan seksual,” terang Mike kepada jurnalis Tirto, Jumat (7/11/2025).
Menurut dia, kejadian pelecehan terhadap Presiden Sheinbaum menunjukkan bahwa boleh jadi kekerasan seksualtidak menjadi perhatian serius di Meksiko.
Jika pelecehan seksual yang menimpa pimpinan tertinggi negara di Meksiko ini tidak dijadikan preseden penting, menurut Mike, itu akan makin melemahkan posisi pemimpin perempuan.
“Padahal, kekerasan seksual bahkan bisa terjadi pada siapa pun, pun dia seorang laki-laki. Nah, kasus femisida bisa terjadi karena diawali dengan penyepelean fakta kekerasan berbasis gender dan seksual,” kata Mike.
Jika kekerasan atau pelecehan seksual tidak ditindak secara tegas melalui penegakan hukum, masyarakat dikhawatirkan akan makin tidak peduli bahwa hal itu merupakan tindak kriminal.
“Maka selanjutnya femisida menjadi berpotensi terjadi. Karena, dalam benak masyarakat, jika perempuan tak sesuai nilai patriarki, maka dia layak untuk dihabisi, dibunuh atau dihilangkan, karena kebencian pada sosok perempuan,” terang Mike.
Mike juga menjabarkan bahwa Meksiko—yang tercatat sebagai negara dengan angka kekerasan berbasis gender dan femisida tertinggi—juga tercatat sebagai negara dengan aparat penegak hukum yang kurang memiliki perspektif keadilan gender dalam penangan kasus kejahatan. Hal ini tentu saja turut dipengaruhi oleh kuatnya budaya patriarki.
Meskipun Meksiko sendiri telah memiliki kebijakan penanganan femisida, tetapi ternyata ini tak cukup berdampak pada pengurangan angka femisida di sana.
“Tentu saja hal ini sangat dipengaruhi dengan komitmen negara dalam pengakuan kekerasan berbasis gender dan seksual adalah hal yang fundamental, dan berkaitan dengan perendahan martabat manusia. Jadi, ini juga sangat berkaitan dengan perspektif negara sendiri melihat kekerasan seksual,” kata Mike.
Menempatkan Isu Kekerasan dalam Agenda Nasional
Tingginya angka kekerasan di Meksiko selama ini memang telah memicu menguatnya gerakan feminisme. Puluhan ribu perempuan Meksiko turun ke jalan setiap tahun pada Hari Perempuan Internasional.
Saat Peringatan Hari Perempuan Internasional 2025, misalnya, Meksiko menjadi tuan rumah salah satu pawai feminis terbesar di kawasan Amerika Tengah. Perayaan Hari Perempuan Internasional 2025 di Meksiko disebut ditandai dengan kontras yang tajam—di satu sisi merayakan terpilihnya presiden perempuan pertama, sementara di lain sisi banyak juga yang berduka lantaran tingginya angka korban kekerasan terhadap perempuan, termasuk femisida.
Aktivis feminis bahkan sudah lama mengkritik keras Presiden Sheinbaum lantaran dinilai tidak berbuat banyak untuk mengatasi tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, dalam artian minim melakukan penuntutan dan investigasi femisida.
Dikutip dari Reuters, Kamis (6/11/2025), Ana Yeli Perez dari National Citizen Observatory on Femicide menegaskan bahwa pelecehan terhadap Sheinbaum kembali menempatkan isu kekerasan terhadap perempuan sebagai agenda nasional.
"Ini tercela, harus dikecam, dan diusut karena ini adalah tindakan kekerasan. Ini juga peristiwa penting dan simbolis dari apa yang dialami perempuan setiap hari," ujar Perez.
Menaruh isu kekerasan terhadap perempuan sebagai agenda nasional pun seharusnya diterapkan di Indonesia. Di tengah angka kekerasan berbasis gender yang juga masih menjadi PR, Indonesia mesti turut berefleksi atas darurat kekerasan di Meksiko.
Dari kasus di negara seberang itu, Mike dari KPI menegaskan bahwa negara semestinya memiliki komitmen kuat dalam menekan tingkat kejahatan seksual. Dia mengatakan, selevel presiden saja masih berpotensi mendapatkan pelecehan, apalagi rakyat biasa.
Indonesia harus memandang ini sebagai landasan untuk lebih memperbaiki sistem perlindungan warganya dari kejahatan seksual.
“Indonesia sendiri sudah memiliki UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Maka ini merupakan langkah baik untuk diseriusi sehingga Indonesia memiliki environment yang aman dari kekerasan seksual untuk semuanya tanpa terkecuali,” kata Mike.
Penulis: Fina Nailur Rohmah
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
