tirto.id - Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, mengingatkan tindakan Partai Golkar yang berupaya merebut kursi partai Golkar melalui upaya perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR dan DPD, dan DPRD (MD3).
Dalam UU MD3 dijelaskan bahwa kursi ketua DPR RI ditentukan dari perolehan kursi terbanyak partai politik di DPR. Menurut Hasto, PDIP berhasil meraih kemenangan pada Pemilu 2024 dan secara otomatis kursi tersebut akan diisi oleh kader PDIP.
"Nah, teman yang dari Golkar itu harus belajar dari 2014, karena seharusnya di dalam norma politik yang kita pegang, tidak bisa undang-undang yang terkait hasil pemilu lalu diubah setelah pemilu berlangsung," kata Hasto dalam keterangan pers di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (25/3/2024).
Hasto mengatakan keberadaan kursi Ketua DPR RI merupakan lambang kepercayaan rakyat terhadap partai pemenang pemilu. Dia juga meminta kepada seluruh partai politik harus membangun kultur politik yang baik, berdasarkan jejak norma-norma hukum dan supremasi hukum.
"Itu menujukan ambisi, nafsu kekuasaan apakah tidak belajar dari dulu, ketika 2014 seharusnya apa yang disuarakan oleh rakyat melalui pemilu itu, one electoral process, yang juga direpresentasikan di DPR," katanya.
Dirinya mencoba berprasangka baik terhadap Golkar. Hasto meminta agar Golkar tak meniru apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan mengubah hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) demi meloloskan sang putra sulung, Gibran Rakabuming Raka lewat pendekatan kekeluargaan.
"Jadi dari Golkar itu melihat Pak Jokowi saja itu bisa mengubah hukum di MK yang seharusnya tidak boleh diintervensi oleh Presiden ternyata terbukti hubungan kekeluargaan, makannya jangan-jangan bisa," kata dia.
Menurutnya, PDIP sudah sabar terhadap konflik politik yang menggunakan UU MD3 sejak 2014. Dirinya mengingatkan selain konflik politik revisi UU MD3 juga berpotensi melahirkan konflik sosial di masyarakat.
"Sehingga jangan pancing sikap dari PDIP yang tahun 2014 sudah sangat sabar, 2014 kan ketua DPR kan bermasalah dan masuk penjara. Ketika etika dan norma diabaikan terjadi karmapala. Itu yang seharusnya menjadi pelajaran," kata dia.
Dirinya juga tak segan mengatakan akan ada perlawanan dari seluruh elemen PDIP kepada siapapun pihak yang berani merevisi UU MD3 demi kursi Ketua DPR RI.
"Tetapi Undang-undang terkait hasil Pemilu seperti UU MD3 akan dilakukan perubahan-perubahan demi ambisi kekuasaan, maka akan ada kekuataan perlawanan dari seluruh simpatisan, anggota kader PDIP dan itu pasti dampaknya tidak kita inginkan," kata dia.
Golkar sebagai parpol pendukung Prabowo-Gibran sekaligus pemenang kedua Pemilu 2024 diprediksi akan bermanuver merebut kursi DPR RI dari PDIP, pemenang Pemilu 2024. Terlebih lagi, Golkar berpengalaman merebut kursi ketua DPR RI dari PDIP pada perioede 2014-2019 melalui revisi UU MD3.
Pada masa itu Golkar berhasil menempatkan tiga kadernya menduduki ketua DPR secara bergantian. Mereka adalah Setya Novanto, Ade Komarudin, dan Bambang Soesatyo (Bamsoet).
Penulis: Irfan Amin
Editor: Bayu Septianto
