tirto.id - Partai politik koalisi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka saat ini sibuk memperebutkan jatah kursi menteri jelang penetapan pemenangan pemilu. Saling klaim siapa yang paling berjasa memenangkan Prabowo-Gibran.
Golkar salah satunya yang mengeklaim paling berjasa memenangkan Prabowo-Gibran. Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, mengeklaim sebanyak 80-90 persen pemilih Golkar ikut memilih Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Dia juga menuturkan partainya terdepan mendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 lalu.
Airlangga pun dikabarkan sudah meminta jatah 5 kursi menteri untuk partainya. Tetapi, kabar tersebut pun langsung ditepis Airlangga. Dia mengakui soal jatah kursi menteri masih dalam pembahasan sambil menunggu hasil dari KPU. Sementara itu, dia juga mengeklaim belum meminta jatah kursi menteri kepada Prabowo dan Gibran.
"Kita belum minta, terima kasih," kata Airlangga.
Permintaan jatah lima kursi menteri untuk Golkar pun dinilai wajar oleh Wakil Ketua Umum Golkar, Melchias Markus Mekeng. Alasannya, partainya merupakan pertama yang mengusung Prabowo-Gibran dan memiliki kursi dominan di parlemen 2024-2029. Tidak hanya itu, dia juga menuturkan terdapat 19 juta pemilih Golkar juga memilih Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.
"Prinsipnya Golkar pendukung yang awal Prabowo-Gibran. Kita boleh dibilang kursinya kan cukup dominan di Parlemen karena Kontribusi yang dilakukan Partai Golkar," kata Mekeng kepada Tirto, Senin (18/3/2024).
Kabar permintaan jatah kursi menteri dari Golkar dalam pemerintahan Prabowo-Gibran pun enggan ditanggapi Partai Amanat Nasional (PAN). Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan menyerahkan proses pemilihan kursi kepada presiden terpilih.
Sama seperti Zulkifli Hasan, Wakil Ketua PAN, Viva Yoga Mauladi, juga mengeklaim partainya saat ini fokus untuk mengawal rekapitulasi perolehan suara Prabowo-Gibran. Koalisi juga saat ini masih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) jika hasil Pilpres disengketakan.
Partai Demokrat pun enggan merespons soal permintaan Golkar yang meminta jatah 5 kursi menteri. Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, memilih untuk tidak mau menjawab terkait hal itu.
Kabar permintaan Golkar untuk jatah lima kursi menteri pun sudah sampai ke telinga Partai Gerindra. Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco, mengakui partai-partai yang bekerja maksimal bisa saja mendapatkan lebih dari lima. Tetapi, dia mengakui pembahasan kursi menteri merupakan hak prerogatif presiden.
Komposisi Kabinet Paling Banyak Politisi Muncul Benturan Politik
Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia, Arif Nurul Imam, memprediksi kursi menteri dalam kabinet Prabowo-Gibran bakal diisi para politikus. Dia menjelaskan terdapat 3 proses rekrutmen yang biasanya dilakukan.
Pertama, merekrut berbasis akomodasi politik. Terlihat menteri yang dipilih adalah menteri yang mendorong kemenangan capres-cawapres, termasuk partai politik. Kedua, proses rekrutmen menteri berdasar kompetensi dan pengalaman selama ini.Umumnya, menteri-menteri yang berbasis kompetensi adalah menteri Keuangan, menteri luar negeri, menteri BUMN.
Tetapi dia menilai ada konsekuensi saat kabinet full diisi parpol. Hal itu terjadi di pemerintahan Jokowi dua periode. Nantinya, dia melihat ada banyak kepentingan dalam pemerintahan.
"Jokowi juga banyak akomodasi politik di periode 1 maupun kedua di mana setiap partai politik pengusung ada menteri yang duduk di kabinet sbg representasi politik mereka berada di pemerintahan," kata Arif, Selasa (19/3/2024).
Arif menjelaskan, basis situasi ke depan lebih baik dengan pendekatan campuran tetapi tetap melihat kekuatan kandidat secara politik. Dia mencontohkan seperti ada tiga menteri basis akomodasi politik berbasis demokrasi. Kemudian, basis campuran yaitu profesional dan basis akomodasi politik.
Sama seperti Arif, Peneliti PRP-BRIN, Wasisto Raharjo Jati Lipi, menilai kabinet Prabowo-Gibran berpeluang besar diisi oleh mayoritas politisi. Hal ini tidak lepas banyak partai mendukung nomor 02 itu.
Dia menilai ada keuntungan ketika menteri diisi banyak politik. Pertama, dukungan besar partai untuk beragam program pemerintah. Tetapi, parpol juga akan merugikan pemerintah akibat potensi benturan politik.
"Negatifnya adalah rawan konflik kepentingan," kata Wasisto.
Menteri dari Profesional Penting dalam Pemerintahan
Wasisto menilai keberadaan profesional penting sebagai upaya menjaga proporsionalitas kabinet dan juga kualitas kinerja lembaga yang akan dipimpin karena ada faktor merit dan idealisme yang menjadi dasar.
"Sebenarnya tidak ada rumusan pasti soal jumlah karena itu lebih pada hak prerogatif presiden. Jadi kembali lagi pada komitmen dan agenda politik dari presiden terpilih," kata Wasisto.
Wasisto menekankan, publik lebih menagih hasil kerja daripada latar belakang partai. Namun hal itu tidak bisa dibahas saat ini karena Prabowo belum dilantik.
Sementara itu, Analis politik Universitas Padjadjaran, Kunto Adi Wibowo, menilai jika komposisi menteri diisi politisi bakal berimbas pada citra pemerintah ke depan. Sebab itu, dia berharap sebaiknya komposisi kursi menteri diisi profesional. Alasannya, keberadaan profesional menjadi penting terutama untuk memberikan kepercayaan pada pasar.
Kunto menilai, kondisi kabinet tanpa profesional bisa mengganggu stabilitas ekonomi. Sebab itu, Perlu formulasi tepat agar pemerintah mendapat kepercayaan publik, terutama dari politik dan ekonomi.
"Jadi butuh formulasi yang tepat Berapa banyak apalagi kan ini di awal pemerintahan pasar punya apa ekspektasi bahwa pemerintahan yang baru akan lebih kuat akan memberikan angin segar ekonomi dan itu pasti ditunjukkan dengan komitmen memilih menteri-menteri yang punya kapasitas dan kompetensi yang bagus," kata Kunto.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Intan Umbari Prihatin
