tirto.id - Andrian Dwi berencana pulang ke kampung halamannya di Brebes, Jawa Tengah, lima hari sebelum Idulfitri. Andrian akan melakoni tradisi mudik yang biasa masyarakat Indonesia lakukan jelang Lebaran. Dia mengaku keberatan dengan rencana pemerintah menerapkan rekayasa ganjil genap di jalan tol untuk mengantisipasi kemacetan mudik.
“Saya memang baru tahun ini nyetir sendiri mobil pribadi, tahun lalu ikut kawan yang sekampung. Pengalaman saya, ganjil genap nggak efektif karena nanti macetnya di jalan-jalan tikus menuju tol,” kata Andrian kepada reporter Tirto, Senin (18/3/2024).
Pria berusia 26 tahun yang bekerja di bidang produk kesehatan kulit ini, juga menyoroti sanksi tilang bagi kendaraan yang melanggar ganjil genap. Ia pesimistis sanksi itu akan efektif diterapkan. Dengan jumlah kendaraan pribadi yang membludak, sebaiknya pemerintah fokus pada strategi mengurai kemacetan tanpa embel-embel sanksi bagi pemudik.
“Ganjil-genap itu riskannya ada yang tidak terinfokan dan ujungnya pelanggar banyak. Misal tilangnya elektronik, apakah efektif sanksinya? Balik ke tujuan, banyak pelanggar sama saja tidak mengurai macet kan?” ujar Andrian.
Rencana ganjil genap dikemukakan pemerintah sebagai salah satu strategi menghadapi penumpukan kendaraan yang berujung macet di jalur tol. Hal ini disampaikan oleh Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri pada konferensi pers tentang Persiapan dan Rencana Operasi Angkutan Lebaran 2024 bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Kabag Ops Korlantas Polri, Kombes Eddy Junaedi, menyatakan pengemudi kendaraan roda empat yang melanggar ganjil genap saat mudik akan langsung dikenakan sanksi tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement (ETLE).
Menurut Eddy, ETLE yang diberlakukan bukan hanya pada titik kamera yang ada di gerbang tol. Nantinya, Korlantas akan mengerahkan ETLE mobile di jalur tol saat berlaku sistem ganjil genap.
“Tidak ada putar balik, namun kita akan terapkan gakkum (penegakan hukum) dengan ETLE,” ujar Kombes Eddy Junaedi saat dikonfirmasi reporter Tirto.
Sementara itu, warga Kota Tangerang bernama Gerdiansyah (32), mengaku mendukung penindakan ganjil genap diikuti dengan ETLE. Menurut dia, penindakan otomatis ini bakal menghemat waktu yang diperlukan aparat kepolisian.
Pasalnya, dia memperkirakan pengemudi yang melanggar ganjil genap tergolong banyak. Melalui ETLE, penindakan terhadap pengemudi bakal memakan waktu lebih singkat.
“Pakai ETLE jelas lebih cepat, enggak perlu ada interaksi antara polisi sama [pengemudi mobil] yang melanggar,” kata Gerdiansyah kepada reporter Tirto.
Dia turut meyakini, penggunaan ETLE bakal mengurangi praktik pungli yang dilakukan aparat kepolisian. Sebab, surat tilang langsung dikirimkan oleh sistem kepada pengemudi mobil yang melanggar. Namun, dia berharap tak banyak pemudik yang melanggar penerapan ganjil genap saat sudah diberlakukan.
“Polisi kalau bisa nanti imbauannya [soal penerapan ganjil genap] dikencangkan lagi, biar enggak ada pengemudi [mobil] yang ngelanggar peraturan,” sebutnya.
Ketentuan ini tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat, Kepala Korps Lalu Lintas Polri dan Dirjen Bina Marga Nomor KP-DRJD 1305 Tahun 2024, SKB/67/II/2024, 40/KPTS/Db/2024 yang terbit pada 5 Maret 2024.
Aturan ganjil genap dimulai dari Jakarta hingga Semarang, tepatnya mulai Km 0 ruas Tol Dalam Kota Jakarta sampai Km 414 ruas Tol Semarang-Batang. Sementara untuk arus balik diberlakukan dari Km 414 ruas Tol Semarang-Batang sampai Km 0 ruas Tol Dalam Kota Jakarta.
Pemberlakuan ganjil genap arus mudik akan diterapkan pada tanggal 5-9 April 2024 dengan rentang waktu berbeda-beda. Untuk arus balik mulai berlaku pada 12-16 April 2024. Selain rekayasa ganjil genap dengan sanksi ETLE, pemerintah juga menerapkan rekayasa skema satu arus (one way) dan skema lawan arus (contra flow). Upaya-upaya ini dilakukan untuk mengurangi kemacetan di jalan tol saat arus mudik dan arus balik Lebaran berlangsung.
Pro Kontra Ganjil Genap saat Mudik
Ketua Institusi Studi Transportasi (Instran), Darmaningtyas, berpendapat bahwa ganjil genap tidak akan efektif mengurangi kemacetan. Hal ini berkaca dari evaluasi dia atas pelaksanaan mudik Lebaran tahun lalu.
“Tilang elektronik sampai sekarang tidak efektif karena belum terdigitalisasi secara penuh. Sehingga surat pemberitahuan dikirim via surat dan kemampuan kirim suratnya terbatas,” kata dia kepada reporter Tirto.
Menurut Darmaningtyas, arus mudik tahun ini tidak akan jauh berbeda dengan tahun lalu. Malah, kata dia, berpotensi terjadi penurunan arus mudik dari tahun lalu.
“Tahun lalu banyak caleg dan pendukungnya perlu mudik untuk bertemu dengan konstituennya. Tapi tahun ini uangnya sudah habis untuk kampanye. Maka strategi rekayasa lalu lintas seperti tahun lalu masih tetap relevan diterapkan,” jelasnya.
Darmaningtyas menilai kebijakan satu arah berpotensi memberatkan pengendara. Menurut dia, kebijakan itu dapat mengganggu laju kendaraan dari arah Timur menuju Jabodetabek. Begitupun sebaliknya, pada arus balik kendaraan dari arah jabodetabek menuju Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dapat terganggu.
Di samping itu, kelancaran lalu lintas juga mesti dipikirkan strateginya di jalan umum yang dikendarai oleh kendaraan umum. “Kalau mengutamakan pemudik doang tapi tidak memperhatikan pengguna jalan umum itu namanya manipulatif,” tutur dia.
Sementara itu, Pakar transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Revy Petragradia menilai, kebijakan ganjil genap dengan sanksi ETLE bisa jadi efektif namun tidak berpengaruh signifikan pada kemacetan. Pasalnya, secara umum pengguna kendaraan pribadi tetap akan lebih banyak daripada pengguna angkutan umum untuk mudik.
“Kita paham bahwa sekarang ini orang-orang cenderung memiliki kendaraan ada ganjil dan genap sehingga mereka harus berpikir jadwal yang tepat [untuk mudik]. Saya melihat efektivitasnya ada tapi tidak terlalu signifikan berpengaruh,” kata Revy kepada reporter Tirto.
Revy memandang, pemerintah seharusnya mampu menambah armada angkutan umum bagi pemudik. Minimal, kata dia, frekuensi dan ketersediaan angkutan umum mampu melayani 30-40 persen pemudik tahun ini.
“Angkutan umum secara jumlah belum memadai untuk mendukung bepergian sehingga kita bisa melihat bahwa memang kemacetan ini terjadi akibat demand yang sangat besar tidak dibarengi supply yang ada,” jelas Revy.
Hasil survei Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan bertajuk “Potensi Pergerakan Angkutan Lebaran Tahun 2024” memperkirakan akan ada mobilisasi sebanyak 193,6 juta orang atau sekitar 70 persen penduduk Indonesia di masa libur Lebaran. Pemudik juga terlihat cukup banyak memilih menggunakan moda transportasi umum.
Survei menunjukkan pengguna kereta api diperkirakan sebesar 20,3 persen dan bus 19,4 persen. Di sisi lain, pemudik dengan mobil pribadi juga masih tinggi yakni sebesar 18,3 persen. Diikuti dengan sepeda motor 16,1 persen dan mobil sewa 6 persen.
Koordinator Indonesia Toll Road Watch (ITRW), Deddy Herlambang, setuju pemerintah menerapkan rekayasa ganjil genap untuk mudik Lebaran 2024. Dia menilai, ganjil-genap akan membantu mengurai penumpukan kendaraan pada puncak arus mudik dan arus balik Lebaran.
“Jadi tidak ada puncak mudik karena mobil itu akan terurai sesuai dengan plat kendaraan ganjil genapnya jadi para pengguna jalan tol bisa me-manage waktu pulang sesuai dengan tanggal dan waktu sesuai kalender ganjil atau genap,” ujar Deddy kepada reporter Tirto.
Di sisi lain, Deddy menyoroti bahwa kebijakan satu arah akan berpotensi merugikan pengguna angkutan umum untuk mudik. Sebab, jalur satu arah akan lebih banyak dinikmati oleh kendaraan umum sehingga angkutan umum akan mengalah mencari jalan nasional dan arteri yang berpotensi akan memperlambat waktu tempuh.
“Rekayasa one way otomatis akan melewati jalur non-tol, ini yang menyebabkan pengguna angkutan umum yang dirugikan. Sementara untuk pengguna kendaraan pribadi memang diuntungkan inilah yang kadang-kadang memang tidak ada keadilan,” tutur Deddy.
Ganjil Genap Batal Dilakukan
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, menyatakan pemerintah menimbang tidak akan menerapkan kebijakan ganjil-genap untuk mudik Lebaran tahun ini. Dia berpendapat, kebijakan ganjil-genap tidak efektif diterapkan dalam rekayasa lalulintas mudik tahun lalu.
“Mungkin ganjil genap enggak diberlakukan ya. Yang kita berlakukan biasanya one way dan contra flow saja. Kemarin ganjil genap nggak efektif,” kata dia di Gedung Kemenko PMK dalam agenda Rapat Tingkat Menteri, Senin (19/3/2024).
Selain itu, Muhadjir menyatakan pemerintah melalui Kementerian PUPR telah menyiapkan beberapa ruas tol yang nantinya akan difungsionalkan untuk memperlancar arus mudik dan balik. Kementerian PUPR telah menyiapkan dan menambah 6 ruas tol baru.
Tol baru itu meliputi Tol Cimanggis-Cibitung Seksi 2B Cikeas-Cibitung 19,65 kilometer; Tol Jakarta-Cikampek II Selatan Ruas Kutanegara-Sadang 8,5 kilometer; Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulonprogo Ruas Colomadu-Klaten 22,3 kilometer; dan Tol Bangkinang-Koto Kampar 24,7 kilometer.
Ditambah, Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat Seksi 2 Kuala Tanjung-Indrapura 9,47 kilometer dan Seksi 3-4 Tebing Tinggi-Sinaksak 47,15 kilometer; serta Tol Indrapura-Kisaran Seksi 2 Lima Puluh-Kisaran 32,15 kilometer.
Pemerintah memperkirakan puncak mudik Lebaran Idul Fitri 2024 terjadi pada 5-7 April dan puncak arus Balik pada 14-15 April 2024. Lebih lanjut, pemerintah kembali menyediakan program mudik gratis yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan dan Kementerian BUMN sebagai upaya pelayanan masyarakat yang hendak mudik.
“Untuk mudik gratis kita upayakan nanti mereka yang berkendaraan roda dua itu kita siapkan sendiri kendaraan pengangkutnya termasuk yang akan mudik melalui kapal laut jadi untuk mudik kapal laut itu roda dua bisa dimasukkan di kapal,” tutur Muhadjir.
Penulis: Mochammad Fajar Nur
Editor: Anggun P Situmorang
