tirto.id - Isu nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggantikan Airlangga Hartarto di kursi Ketua Umum (Ketum) Golkar kian santer. Hal itu juga mencuat seiring akan diselenggarakannya munas partai berlogo pohon beringin itu.
Sejumlah nama lain seperti Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, hingga putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, turut berpeluang menduduki kursi Ketum Golkar.
Anggota Dewan Pakar Golkar, Ridwan Hisjam, mengklaim mayoritas kader partainya di daerah menginginkan Jokowi menjadi ketum menggantikan Airlangga.
"Jadi, kalau Pak Jokowi mayoritas kader di daerah menginginkan Jokowi untuk menjadi Ketua Umum Golkar. Jadi, termasuk mengendalikan Partai Golkar secara langsung," kata Anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ridwan Hisjam saat dihubungi Tirto, Senin (18/3/2024) malam.
Menurut Ridwan, arah pembangunan yang telah dicanangkan Jokowi sejak 2014 hanya bisa diawasi ketika memimpin Partai Golkar. Ridwan mengatakan, hanya Golkar salah satu partai yang mengusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang meraih suara terbanyak di Pemilu 2024.
"2 itu, kan, programnya lanjutkan, harus ada yang ngawal, siapa yang ngawal, Pak Jokowi sendiri, bukan orang lain. Karena Koalisi Indonesia Maju itu, kan, Golkar suara paling besar," ucap Ridwan.
Meskipun Jokowi saat ini masih berstatus kader PDIP, Ridwan memandang orang nomor 1 di Indonesia itu pernah menjadi ketua asosiasi di bawah naungan Golkar di Orde Baru. Kala itu, kata dia, yang bisa menjabat sebagai ketua hanya kader Golkar.
"Siapa bilang bukan kader Golkar? Pak Jokowi itu adalah kader Golkar sebelum dia menjadi walikota Solo. 1997 Pak Jokowi ketua yang namanya Asosiasi Mabel Indonesia Solo Raya (Asmindo). Pada saat itu kalau orang bukan kader Golkar enggak bisa jadi asosiasi pengusaha. Kalau anggota boleh-boleh saja tetapi mayoritas pengusaha adalah Golkar," tutur Ridwan.
Dihubungi terpisah, Ketua DPP Golkar, Dave Laksono mengatakan, seluruh DPP partainya menginginkan Airlangga Hartarto kembali menjadi ketua umum. Hal itu dinilai melalui peran Airlangga dalam perolehan suara Golkar dalam Pemilu 2024.
"Kemarin di Bali seluruh DPP Golkar menginginkan Pak Airlangga Hartarto untuk maju sebagai Ketum. (Golkar) menang di 15 provinsi pada Pemilu 2024," kata Dave saat dihubungi Tirto, Selasa (19/3/2024).
Kendati demikian, Dave mengatakan, pihaknya terbuka bagi Jokowi untuk masuk ke partai berlogo pohon beringin tersebut. Menurut Dave, semua warga negara Indonesia (WNI) diberikan ruang yang sama untuk masuk ke Partai Golkar.
"Siapa pun itu selama semua warga negara Indonesia terbuka untuk partai Golkar. Tidak ada hambatan apapun untuk masuk Golkar. Apalagi Pak Jokowi," tutur Dave.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya tak mempersoalkan Jokowi merapat ke Golkar. Hasto menyinggung konsistensi Jokowi di PDIP selama Pemilu 2024. Menurutnya, Jokowi terkesan lebih berpihak kepada Prabowo-Gibran dibandingkan Ganjar-Mahfud.
Oleh karena itu, kata dia, PDIP tak mempersoalkan jika Jokowi hengkang dari partai yang dinahkodai Megawati Soekarnoputri.
"Kalau kita lihat seseorang, jati diri seseorang diukur dari konsistensinya terhadap pilihan parpol secara normatif, memang seseorang bebas menentukan pilihannya secara merdeka," kata Hasto di Kampus Universitas Indonesia, Depok, kepada wartawan, Kamis (7/3/2024).
Tirto juga berusaha menghubungi politikus PDIP, Deddy Sitorus terkait nama Jokowi diisukan menjadi Ketum Golkar. Namun, usaha konfirmasi Tirto masih belum mendapatkan respons.
Penulis: Fransiskus Adryanto Pratama
Editor: Anggun P Situmorang
