tirto.id - Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Melchias Markus Mekeng, menyebut wajar bila Partai Golkar mendapat jatah 5 kursi menteri dalam kabinet capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Sebab, kata dia, kontribusi parpol beringin sangat signifikan dalam pemenangan paslon nomor urut 2 tersebut.
Pernyataan Mekeng sebagai respons atas keinginan Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto, yang menginginkan partainya mendapatkan jatah lima kursi menteri. Airlangga sebut keinginan itu karena Golkar menang di 15 dari 38 provinsi. Hal itu diungkapkan Airlangga di Nusa Dua, Bali, Jumat (15/3/2034).
“Prinsipnya Golkar pendukung awal Prabowo-Gibran. Kami boleh dibilang kursinya kan cukup dominan di parlemen. Karena kontribusi yang dilakukan Partai Golkar,” kata Mekeng kepada Tirto, Senin (18/3/2024).
Politikus asal NTT itu klaim 19 juta pemilih Golkar juga memilih Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Karena itu, menurut dia, wajar jika Golkar menginginkan jatah 5 kursi itu. “Kita sama-sama Prabowo membangun bangsa ini," tutur Mekeng.
Sementara itu, Ketua DPP Partai Golkar, Dave Laksono, mengaku belum mendapatkan arahan untuk mengomentari pernyataan Airlangga itu. Oleh karena itu, Dave meminta agar menanyakan langsung kepada Airlangga.
“Belum ada arahan. Tanya langsung ke beliau saja," kata Dave kepada Tirto, Senin (18/3/2024).
Di sisi lain, Wakil Ketua Umum DPP PAN, Viva Yoga Mauladi, memilih enggan mencampuri urusan keinginan Golkar perihal jatah lima menteri. Bagi PAN saat ini hanya ingin menjaga fatsun politik.
“PAN membatasi diri untuk berkomentar karena itu adalah urusan partai lain. PAN cukup menjaga fatsun politik,” kata Viva kepada Tirto, Senin (18/3/2024).
Respons PAN dan Demokrat
Di sisi lain, lanjut Viva, partainya dan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran masih mengawal rekapitulasi perolehan suara Prabowo-Gibran yang saat ini sedang diplenokan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurut Viva, urutan komposisi kabinet merupakan kewenangan presiden dan wakil presiden terpilih.
“Soal komposisi kabinet, jumlah kabinet PAN belum berpikir apa-apa. Karena masih bekerja dengan TKN Prabowo-Gibran, untuk mengawal suara di Pilpres sampai 20 Maret," ucap Viva.
Viva memastikan TKN Prabowo-Gibran juga masih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bila hasil Pilpres 2024 disengketakan ke lembaga yang dinakhodai Suhartoyo itu.
“Jika ada gugatan, kami tunggu putusan Mahkamah Konstitusi karena kabinet itu, kan, urusan presiden dan wakil presiden," tutur Viva Yoga.
Sementara itu, Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, mengatakan partainya tak mempersoalkan keinginan Golkar agar diberi jatah lima kursi di kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.
Namun, kata dia, komposisi kabinet sepenuhnya menjadi hak prerogatif Prabowo sebagai presiden terpilih jika KPU telah menetapkan hasil resmi.
"Jadi, karena saat ini proses rekapitulasi itu masih berlangsung, ada baiknya kita menahan diri menunggu pengumuman resmi KPU," kata Kamhar kepada Tirto, Senin (18/3/2024).
Partai Demokrat, kata dia, taat azas, sehingga menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo sebagai pimpinan koalisi dan capres yang mereka usung. Menurut Kamhar, pembicaraan tentang komposisi kabinet masih menunggu hasil pengumuman resmi KPU.
Dia mengatakan nanti ada saatnya komposisi kabinet akan dibicarakan bersama presiden terpilih dengan pimpinan partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) termasuk terkait konfigurasi dan komposisi koalisi.
"Namun, sekali lagi terkait komposisi kabinet, merupakan hak prerogatif presiden," tutup Kamhar.
KPU hingga kini terus merekapitulasi hasil perolehan suara Pemilu 2024. Tercatat, KPU telah merampungkan 33 provinsi. Hasilnya, Prabowo-Gibran menang di 31 provinsi. Pasangan nomor urut 2 itu hanya kalah dari pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di Provinsi Sumatera Barat dan Aceh.
Penulis: Fransiskus Adryanto Pratama
Editor: Abdul Aziz
