PBB Soroti Demo di RI, Desak Investigasi Dugaan Pelanggaran HAM

tirto.id - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyoroti aksi kekerasan dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap sejumlah massa di Indonesia. Diketahui, aksi demonstrasi terjadi di Indonesia pada 25-31 Agustus 2025 berakhir ricuh dan menewaskan sejumlah korban.

Juru bicara kantor hak asasi manusia PBB, Ravina Shamdasani, turut mendesak agar dilakukan penyelidikan menyeluruh atas tewasnya sejumlah korban selama protes, yang terjadi di seluruh Indonesia.

"Kami memantau dengan saksama serangkaian kekerasan di Indonesia dalam konteks protes nasional atas tunjangan parlemen, langkah-langkah penghematan, dan dugaan penggunaan kekuatan yang tidak perlu atau tidak proporsional oleh pasukan keamanan," kata Shamdasani, dikutip dari The Straits Times, Selasa (2/9/2025).

Menurut PBB, kondisi yang dialami Indonesia saat ini membutuhkan ruang dialog untuk mengatasi kekhawatiran publik. Kantor hak asasi manusia PBB juga menyerukan penyelidikan yang cepat, menyeluruh, dan transparan terhadap semua dugaan pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional, termasuk yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan.

Dia mengatakan semua pasukan keamanan, termasuk militer, ketika dikerahkan dalam kapasitas penegakan hukum harus mematuhi prinsip-prinsip dasar tentang penggunaan kekuatan dan senjata api oleh polisi.

"Pihak berwenang harus menjunjung tinggi hak untuk berkumpul secara damai dan kebebasan berekspresi sambil menjaga ketertiban, sesuai dengan norma dan standar internasional, terkait dengan pengawasan pertemuan publik," ujar Shamdasani.

Ia juga menekankan pentingnya media diizinkan untuk melaporkan peristiwa secara bebas dan independen, tanpa harus ditekan dan dibungkam.

Menurut laporan The Straits Times, demonstrasi awalnya berlangsung damai, tetapi berubah menjadi kekerasan terhadap satuan polisi paramiliter elit Indonesia setelah rekaman video menunjukkan mobil rantis kepolisian menabrak seorang driver ojek online (ojol) pada 28 Agustus malam.

"Protes sejak itu menyebar dari Jakarta ke kota-kota besar lainnya, dalam kerusuhan terburuk sejak Presiden Prabowo Subianto berkuasa kurang dari setahun yang lalu," tulis The Straits Times.