Menuju konten utama

Partai Buruh soal #KaburAjaDulu: Bentuk Perlawanan Kaum Muda

Fenomena kurangnya tersedia lapangan pekerjaan membuat para lulusan baru berkeinginan untuk mencari pekerjaan ke luar negeri.

Partai Buruh soal #KaburAjaDulu: Bentuk Perlawanan Kaum Muda
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan pidatonya dalam peringatan Tiga Tahun Kebangkitan Klas Buruh di Istora, kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Rabu (18/9/2024). Partai Buruh menyatakan dukungan kepada presiden terpilih untuk masa bakti 2024-2029 Prabowo Subianto. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/Spt.

tirto.id - Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan tren #kaburajadulu yang ramai di media sosial merupakan bentuk perlawanan kaum muda akan kurangnya ketersediaan lapangan kerja di Indonesia. Termasuk, kekecewaan atas usaha anak muda yang tidak terbayarkan dengan baik.

“Nah, kabur aja dulu itu adalah perlawanan oleh kaum muda, oleh anak-anak muda yang sudah sekolahnya mahal, capek-capek belajarnya, tiba-tiba begitu memasuki dunia kerja karena udah lulus, lapangan pekerjaan tidak tersedia, minimal informasi bursa tenaga kerja lemah,” ujar Said dalam Konferensi Pers Rakernas Partai Butuh di Hotel Tavia, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin (17/02/2025).

Said menuturkan fenomena kurangnya tersedia lapangan pekerjaan membuat para lulusan baru berkeinginan untuk mencari pekerjaan ke luar negeri dengan kesempatan yang lebih tinggi. Dengan tujuan Malaysia, Singapura, Jepang, hingga ke Eropa.

“Dan gajinya kan lebih tinggi. Upah kita terlalu murah buat kawan-kawan yang kerja di Sarjana. Orang lulus S1, UI, ITB, IPB saja, UGM, upahnya minimum, kan kurang ajar. Sekolahnya kan capek. Apalagi yang swasta. Kemampuan komputer, kemampuan analisa kan lebih tinggi,” jelas Siad.

Sebagai informasi, netizen X melalui cuitannya banyak yang mengaku hendak mencari pekerjaan di luar negeri. Mereka turut mencantumkan #kaburajadulu dalam cuitan mereka.

Tren ini muncul setelah banyak netizen X resah dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah kebijakan Prabowo yang diresahkan dan dikritik mulai dari pembatasan penjualan gas elpiji tiga kilogram hingga pengurangan karyawan akibat efisiensi anggaran.

Baca juga artikel terkait LUAR NEGERI atau tulisan lainnya dari Rahma Dwi Safitri

tirto.id - Sosial budaya
Reporter: Rahma Dwi Safitri
Penulis: Rahma Dwi Safitri
Editor: Intan Umbari Prihatin