tirto.id - Panitia Khusus (Pansus) Pemindahan Ibu Kota menyoroti ancaman keamanan dan pertahanan wilayah Kalimantan Timur sebagai calon ibu kota baru, menggantikan Jakarta. Pansus meminta pemerintah harus bisa menjamin tidak ada gangguan keamanan di wilayah tersebut.
"Kalau geser ke Kalimantan Timur, ada beberapa hal yang sudah disampaikan namun harus dijelaskan antisipasi yang harus dilakukan kalau terjadi ancaman," kata Anggota Pansus Pemindahan Ibu Kota, Sarmudji dalam rapat pansus di Gedung DPR/MPR, Kamis (26/9/2019).
Sarmudji juga mempertanyakan kajian geostrategi ibu kota baru di Kaltim. Politikus Partai Golkar itu menilai lokasi Kaltim akan semakin dekat dengan perairan Natuna Utara.
Wilayah ini merupakan wilayah rentan terjadinya konflik antara Indonesia dengan negara lain seperti China yang tak mau wilayah tersebut diganti namanya oleh pemerintah Indonesia dari sebelumnya Laut China Selatan menjadi perairan Natuna Utara.
Tak hanya laut, Sarmudji juga memgingatkan adanya ancaman serangan yang berasal dari udara.
"DKI Jakarta kan letaknya jauh dari Natuna namun sekarang dengan kebijakan yang akan dijalankan, lokasinya semakin dekat," ujarnya.
Sementara itu, Anggota Pansus dari Fraksi Partai Gerindra, Bambang Haryo juga mengingatkan TNI-Polri untuk menyiapkan pengamanan lebih ketat daripada di Jakarta. Pasalnya, wilayah Kalimantan Utara juga berbatasan langsung dengan Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina.
Namun, pengamanan ekstra ini kata Bambang sebaiknya tak berkumpul di satu tempat saja, mengingat luasnya wilayah Kalimantan Utara.
"Pertahanan dan keamanan kita harus ekstra, namun bukan semua dikumpulkan dalam satu tempat. Karena kalau kita diserang di satu titik, maka kita bisa habis," kata Bambang.
Menanggapi hal itu, Kepala Staf Umum TNI Letjen Joni Supriyanto mengatakan TNI telah mengantisipasi kekhawatiran para wakil rakyat itu.
Menurut Joni sistem pertahanan udara melalui TNI Angkatan Udara akan memayungi wilayah Kalimantan Timur, khususnya Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.
"Ibu kota ini nanti terpayungi jadi tugas satuan pertahanan udara memberikan payung pada ibu kota, makanya ada satuan udara dan radarnya melengkapi itu," ucap Joni.
Selain itu, nantinya akan ada penambahan kekuatan lainnya, seperti Lanud Tipe A, skuadron tempur, skuadron angkut, skuadron teknik, skuadron pengamanan ibu kota, resimen pertahanan udara, detasemen pertahanan udara hingga rumah sakit, dan rumah dinas akan disiapkan.
Pemindahan ibu kota juga akan diiringi dengan pemindahan Markas Besar (Mabes) TNI. Joni menyebut jumlah personel TNI yang akan disiapkan untuk pengamanan ibu kota mencapai 5.000 orang.
"Adapun jumlah personel yang mengikuti pemindahan Mabes TNI ke ibu kota baru sekitar 5.737 orang," pungkasnya.
Penulis: Bayu Septianto
Editor: Irwan Syambudi
