tirto.id - Menteri Agraria Tata Ruang Sofyan Djalil menjelaskan sebanyak 30.000 hektare tanah negara di ibu kota baru akan disewakan kepada masyarakat dengan jangka waktu tertentu.
"Jadi bukan dijual dalam bentuk hal milik, namun dalam bentuk konsesi alias izin penggunaan lahan untuk dibangun dalam durasi tertentu," kata Sofyan di Jakarta, Rabu (4/9/2019).
Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo sebelumnya mengatakan lahan yang disediakan untuk dijual ke masyarakat seluas 30.000 hektare. Rencananya, pemerintah mematok harga tanah sekitar Rp2 juta/meter. Jika terealisasi, lanjut presiden, pendanaan ibu kota baru dari APBN bisa jadi tidak diperlukan.
Sampai dengan saat ini, Sofyan belum merinci skema penjualan tanah yang dimaksud presiden tersebut. Namun yang pasti, Bank Tanah akan bertugas mengelola skema perizinan pemanfaatan tanah negara ke swasta tersebut.
"Bank tanah itu bukan memiliki tapi me-manage. Misal nanti kebijakan itu untuk rumah rakyat, kita bisa saja berikan dengan Rp0. Di Jakarta, anak milenial sulit dapat rumah karena mahalnya tanah. Kenapa? karena tanah tidak pernah dikuasai negara selama ini. Tujuan kami seperti itu," jelas dia.
Ia mencontohkan jika nantinya tanah tersebut akan dibangun untuk membuat Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka kepemilikan tanah tersebut tetap milik negara.
"Jadi di sana, kalau pemerintah mau menjual untuk pegawai negeri, itu [tetap] tanah negara. Sehingga yang dibayar PNS adalah biaya pengembangannya saja," jelas Sofyan.
Editor: Ringkang Gumiwang
