tirto.id - Ombudsman soroti kebijakan pemerintah yang menaikkan tarif masuk Candi Borobudur hingga Rp 750.000. Menurut Ombudsman kenaikan tarif tersebut sudah selayaknya menjadi perhatian publik.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Tengah, Siti Farida menyoroti rencana kebijakan menaikkan tarif naik ke atas Candi Borobudur hingga Rp750 ribu. Siti berharap baik pemerintah pusat maupun pemangku kepentingan lainnya dapat mempertimbangkan norma-norma yang berkaitan pada sektor pelayanan publik saat menetapkan kebijakan.
"Sesuai Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pariwisata merupakan salah satu ruang lingkup sektor pelayanan publik. Sehingga, segala hal yang berkaitan dengan pelayanan pariwisata, diharapkan pemangku kepentingan dapat memperhatikan norma-norma yang ada di Undang-Undang tersebut," kata Farida dalam siaran pers, Rabu (8/6/2022).
Farida berharap pemerintah dapat segera menyelesaikan polemik kenaikan harga tiket masuk Borobudur tersebut secara arif dan bijaksana.
“Kami berharap pemerintah dapat segera mengambil keputusan yang jelas dan masyarakat dapat memahami apapun yang menjadi kebijakan pemerintah ke depan”, jelas Farida.
Saat ini pemerintah tengah mengkaji tiket khusus bagi wisatawan lokal yang ingin naik ke Candi Borobudur sebesar Rp750.000 per orang. Sementara untuk wisatawan mancanegara dikenakan tarif 100 dolar AS atau setara Rp1,4 juta rupiah per kunjungan.
Direktur Utama Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko (Persero) Edy Setijono menjelaskan bahwa tiket seharga Rp750 ribu per orang bagi turis lokal hanya untuk menaiki ke atas Candi Borobudur. Sementara, harga tiket masuk kawasan candi masih tetap Rp50 ribu per orang untuk wisatawan nusantara.
Lantaran mendapatkan sorotan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sepakat menunda rencana penetapan harga tiket Rp750 ribu untuk naik ke area stupa di Candi Borobudur bagi wisatawan domestik.
"Kita postpone dulu. Tadi Pak Menteri [Luhut Binsar Pandjaitan] sudah menyampaikan, 'Pak Gub itu kita postpone dulu, biar tidak terjadi cerita yang ke mana-mana'," kata Ganjar usai bertemu Luhut Binsar Pandjaitan di Rumah Dinas Gubernur Jateng, Semarang, dalam pernyataannya, ditulis Rabu (8/7/2022).
Penulis: Fatimatuz Zahra
Editor: Bayu Septianto
