tirto.id - Pihak Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok yang menuduh Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Ma'ruf Amin menyembunyikan identitasnya dalam persidangan kasus dugaan penistaan agama, sangat kental dengan nuansa politis.
Hal tersebut disampaikan oleh Khatib Syuriyah PBNU, Asrorun N Sholeh di Jakarta, Jumat (3/2/2017).
"Tuduhan BTP (Ahok) dan penasehat hukum BTP kepada ketua umum MUI menyembunyikan (identitas) sebagai mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden adalah tindakan yang sangat politis," kata Sholeh dikutip dari Antara.
Lebih lanjut Sholeh menjelaskan, pekerjaan Ma'ruf yang disebutkan sebanyak 12 kali dalam BAP adalah yang sedang dijalaninya. Sementara yang sudah tidak dijabat Ma'ruf, menurutnya, tidak disebutkan, termasuk jabatan di Dewan Pertimbangan Presiden, anggota DPR dan ketua Komisi VIII DPR. Hal tersebut menurut Sholeh sangat politis.
"Ini yang dipolitisir, hingga keluar tuduhan menyembunyikan status," kata dia.
Sholeh yang juga menjabat sebagai sekretaris Komisi Fatwa MUI menyampaikan tuduhan tim Ahok yang menyebutkan Ma'ruf menyembunyikan identitas, tidak pantas jadi saksi, hingga kesaksian bohong adalah tuduhan tak berdasar, menghina dan merendahkan Ma'ruf.
"Dan pasti melukai perasaan umat," tegas Sholeh.
Dia mengatakan Ma'ruf Amin dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memang melakukan perbincangan melalui telepon.
Namun, komunikasi via telepon itu juga telah dikonfirmasi Ma'ruf ke media jauh-jauh hari. Ma'ruf dan SBY, kata dia, juga tidak merahasiakan peristiwa itu.
Meski demikian dia mengatakan bahwa pembicaraan dua belah pihak yang berisi pengaturan pertemuan dan percepatan fatwa soal penodaan agama oleh Ahok merupakan fitnah dan merendahkan martabat ulama.
"Framing ini mengesankan fatwa keluar karena pesanan dan berdimensi politik," kata Sholeh.
Penulis: Alexander Haryanto
Editor: Alexander Haryanto
