Masuk tirto.id
tirto.id - Ketua DPR RI, Puan Maharani, mendesak pemerintah untuk melakukan audit terhadap bangunan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur yang roboh pada Senin, (29/9/2025).
“Aparat terkait, termasuk Kementerian PU, Kementerian Agama, dan pemerintah daerah, harus bekerja sama melakukan audit teknis bangunan. Juga pendampingan psikologis atau trauma healing bagi korban,” ujar Puan dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (1/10/2025).
Seperti diberitakan, Musala di Ponpes Al Khoziny, Sidoarjo ambruk saat sedang digunakan santri untuk salat berjemaah. Bangunan yang masih dalam tahap pembangunan itu ambruk dan mengakibatkan puluhan santri luka-luka dan tiga meninggal dunia.
Berdasarkan data pada Selasa (30/9/2025) pukul 08.00 WIB, total ada 98 santri menjadi korban dalam peristiwa ini. Para korban dirawat di tiga rumah sakit, yaitu RSUD Sidoarjo, RSI Siti Hajar, dan RS Delta Surya.
Saat ini, Tim SAR terus berjibaku menyelamatkan santri yang masih terjebak di reruntuhan Ponpes Al-Khoziny. Di hari kedua evakuasi, 11 korban berhasil dikeluarkan meski bangunan yang rapuh terus mengancam ambruk kembali.
“Tentunya kita berterima kasih atas peran tim SAR dan pihak-pihak yang membantu proses evakuasi ini. Dan yang paling penting, evakuasi harus memprioritaskan keselamatan dan keamanan para santri yang masih terjebak di reruntuhan bangunan,” tutur dia.
Secara keseluruhan jumlah korban yang berhasil dievakuasi ada 102 di mana sebanyak 91 korban di RS dan selamat, dan berdasarkan konfirmasi 10 korban sudah kembali ke keluarga. Sementara korban yang masih terjebak dan belum dievakuasi diperkirakan ada sekitar 38 orang.
Puan pun menegaskan peristiwa ini menjadi peringatan keras untuk pemerintah terkait pentingnya standar keselamatan bangunan fasilitas keagamaan dan pendidikan di Indonesia. Dia menyoroti kurangnya pengawasan konstruksi pada sarana ibadah dan pendidikan berbasis pesantren.
“Negara harus hadir memastikan setiap proses pembangunan, terlebih yang menyangkut fasilitas publik untuk anak- anak, dilakukan sesuai kaidah konstruksi yang benar dan diawasi secara ketat,” tutur Puan.
Selain penanganan darurat bagi para korban, politikus PDIP ini juga meminta Pemerintah menyiapkan langkah jangka panjang berupa perbaikan regulasi dan penguatan pengawasan pembangunan sarana pendidikan dan keagamaan.
Perempuan yang pernah menjabat sebagai Menko PMK ini menekankan, pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang menampung jutaan santri di seluruh Indonesia tidak boleh dibiarkan dengan fasilitas yang rentan membahayakan keselamatan.
“Negara tidak boleh abai terhadap hak dasar anak untuk mendapatkan lingkungan pendidikan dan keagamaan yang sehat serta terlindungi dari risiko bencana dan kecelakaan teknis,” ucap Puan.
Dengan demikian, dia pun menyampaikan duka atas musibah robohnya musala di Pondok Pesantren yang berlokasi di Sidoarjo, Jawa Timur itu. Puan menegaskan perlindungan terhadap santri harus menjadi prioritas utama.
“Dukacita kami sampaikan bagi para korban akibat kejadian ini. Pemerintah harus memastikan setiap santri belajar dan beribadah di tempat yang aman, layak, dan bermartabat,” kata Puan.
Puan menegaskan, proses evakuasi harus memperhatikan keamanan bagi para santri. Puan juga mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan pendampingan bagi Ponpes Al-Khoziny. Termasuk, kata Puan, untuk pihak yayasan dan santri beserta keluarganya.
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Andrian Pratama Taher
