MUI Tegaskan Golput di Pemilu 2024 Hukumnya Haram

tirto.id - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Cholil Nafis, menegaskan bahwa tidak menggunakan hak pilih dalam Pemilu alias golongan putih (golput) hukumnya haram. Cholil menyampaikan bahwa fatwa haram tersebut telah dikeluarkan pada Ijtima' Ulama seluruh Indonesia di 2009 lalu.

"Dalam fatwa yang dikeluarkan pada Ijtima' Ulama II se-Indonesia pada 2009 menegaskan memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan imamah (kepemimpinan) dan imarah (pemerintahan) dalam kehidupan bersama," kata Cholil dikutip dari laman resmi MUI, Minggu (17/12/2023).

Dalam fatwa 2009 tersebut MUI mengingatkan bahwa golput diharamkan dalam konteks urusan kenegaraan yang dapat berdampak pada masalah keagamaan. Fatwa yang dikeluarkan dalam Ijtima' Ulama di Padang Panjang, Sumatra Barat tersebut diharapkan menjadi dasar hukum bagi para ulama di setiap wilayah Indonesia untuk menyiarkan bahaya golput dan kriteria pemimpin terbaik versi Islam.

“Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam butir empat atau tidak memilih sama sekali padahal ada calon yang memenuhi syarat hukumnya adalah haram.” Demikian kutipan dari fatwa MUI tahun 2009.

Poin nomor empat berisikan para pemimpin harus memiliki sifat beriman dan bertakwa, jujur (shiddiq), terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif (tabligh), mempunya kemampuan (fathanah), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam.

Melalui fatwa itu, Cholil menegaskan bahwa mudarat ketiadaan pemimpin lebih besar dibandingkan adanya pemimpin meskipun jauh dari ideal.

"Indonesia tanpa presiden pasti kita kacau. Kacau itu lebih buruk daripada pemimpin yang tidak ideal itu, karena pemimpin yang tidak ideal itu masih bisa kita kontrol melalui DPR, isu masyarakat masih bisa," tutur Cholil.

Dia menambahkan agar setiap masyarakat juga mau menyempatkan waktunya untuk menganalisa visi dan misi setiap pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dia berharap masyarakat mau mengawal proses pemilihan dari kampanye, debat hingga pencoblosan di kotak suara.

"Kita meminta pilihlah salah satu dari yang tiga. Mau nomor satu, dua, dan tiga silahkan mana yang sesuai, kita sudah lihat dari visi-misinya, debatnya siapa yang ngomongnya lebih bagus, mana yang lebih konsisten melaksanakannya," pungkas Cholil.