Masuk tirto.id
tirto.id - Badan Gizi Nusantara (BGN) meminta seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk sementara mengurangi penggunaan telur dan ayam dalam hidangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil sebagai upaya mitigasi ancaman lonjakan harga dan kelangkaan bahan pangan, meredam tekanan inflasi dan memastikan program MBG berjalan lancar.
Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG, Nanik Sudaryati Deyang, menyatakan, permintaan bahan pangan terus melonjak seiring operasional 14.773 SPPG di seluruh Indonesia. Setiap SPPG harus menyediakan makanan untuk 3.000 hingga 3.500 penerima manfaat setiap harinya.
“Karena permintaan terus meningkat, harga sayuran, telur, dan daging ayam mulai naik dan dapat memicu inflasi pangan,” ujar Nanik dalam keterangannya, Sabtu (15/11/2025).
Untuk mengatasi potensi kekurangan pasokan telur dan ayam, Nanik telah berkomunikasi dengan Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya, untuk mengambil langkah strategis.
Ia meminta agar menjelang Desember menginstruksikan pengurangan konsumsi telur dan ayam di SPPG-SPPG melalui diversifikasi bahan pangan protein lainnya pada hidangan MBG yang disiapkan.
“Misalnya untuk sementara telur atau ayam diganti dengan ikan,” ucapnya.
Langkah diversifikasi ini dinilai mendesak, terlebih lagi dalam waktu dekat akan memasuki periode puncak konsumsi, yaitu musim liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) serta bulan Ramadan dan Idulfitri tahun depan. Nanik berharap langkah ini dapat menjaga inflasi tetap terkendali.
Sebagai solusi jangka panjang, pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) telah menyiapkan anggaran Rp20 triliun untuk membangun peternakan ayam pedaging dan petelur terintegrasi di seluruh Indonesia.
Pembangunan yang rencananya dimulai Januari 2026 ini bertujuan memastikan pasokan daging ayam dan telur untuk program MBG.
Di sisi lain, Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) membentuk lima Kelompok Kerja (Pokja) untuk percepatan pelaksanaan program MBG.
Pertama, Pokja Pasokan Bahan Baku Pangan untuk mengantisipasi persoalan pasokan bahan baku makanan yang diketuai Tim Pelaksana Harian dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan).
Pokja lain yang dibentuk adalah Pokja Percepatan Kelembagaan dan Infrastruktur Pendukung Program MBG yang diketuai anggota pelaksana harian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Selain itu juga dibentuk Rapat Pokja Keamanan Pangan dan Pemenuhan Gizi yang diketuai anggota dari Kementerian Kesehatan. Salah satu tugas pokja ini adalah membahas dan mencari solusi agar insiden keamanan pangan tidak berlanjut.
Nanik juga meminta Kemenkes mengimbau dinas-dinas kesehatan di daerah untuk mempercepat proses uji dan pemberian Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) kepada SPPG-SPPG. BGN memberikan waktu maksimal satu bulan untuk mendaftarkan diri ke dinas kesehatan. “Kami minta biaya pengurusan SLHS juga tidak terlalu mahal,” kata Nanik.
Menurut Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan, Suyanti, sertifikasi SLHS tidak dipungut biaya, sedangkan uji sampel memerlukan biaya Rp1–2 juta. Biaya uji sampel merupakan ranah daerah karena termasuk retribusi. Adapun proses penerbitan SLHS memerlukan waktu maksimal dua minggu.
Hingga kemarin, sebanyak 5.031 SPPG telah mengajukan proses sertifikasi SLHS, sedangkan 9.249 SPPG belum mengajukan. Untuk Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), sudah 6.717 SPPG dinyatakan lulus, sedangkan 479 SPPG belum lulus.
“Yang tidak lulus dapat mengajukan lagi setelah melakukan perbaikan dengan pendampingan petugas dinas kesehatan,” kata Suyanti.
Pokja lainnya adalah Pokja Pemberdayaan Peran Pemerintah Daerah yang diketuai anggota dari Kementerian Dalam Negeri. Pokja ini akan membahas peran pemerintah daerah dalam mendukung program MBG, termasuk pembangunan dan pengelolaan SPPG-SPPG di daerah 3T.
Adapun, Pokja kelima adalah Pokja Pemberdayaan Penerima Manfaat yang diketuai oleh anggota dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Penulis: Nanda Aria
Editor: Andrian Pratama Taher
