tirto.id - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyiapkan anggaran senilai Rp347,5 miliar untuk bagi-bagi rice cooker gratis atau alat masak berbasis listrik (AML) pada tahun ini. Anggaran tersebut diperuntukan bagi 500.000 kelompok rumah tangga miskin.
Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana menjelaskan, salah satu dasar pertimbangan pemerintah dalam kebijakan ini adalah ingin mendorong terjadinya pemanfaatan energi bersih di seluruh sektor. Baik yang ada di industri, transportasi hingga lainnya.
“Di rumah tangga juga kita dorong salah satunya dengan menggeser pemanfaatan yang misalnya sekarang dengan bahan bakar yang lain digeser kepada listrik, itu akan kita lakukan tahun ini,” kata Dadan di Gedung Kementerian ESDM, Jumat (6/10/2023).
Dasar kebijakan pembagian rice cooker telah diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penyediaan Alat Memasak Berbasis Listrik bagi Rumah Tangga. Salah satu pertimbangan lainnya untuk mendukung peningkatan penggunaan teknologi memasak yang lebih bersih, maka perlu menyediakan alat masak berbasis listrik bagi rumah tangga dengan kriteria tertentu.
Dalam pasal 3 aturan tersebut dijelaskan bahwa calon penerima alat masak listrik merupakan rumah tangga dengan kriteria pelanggan PT PLN (Persero) atau PT PLN Batam dengan berbagai ketentuan.
Pertama, mereka adalah golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil pada tegangan rendah dengan daya 450 (empat ratus lima puluh) volt-ampere (R-l/TR). Kedua, golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil pada tegangan rendah dengan daya 900 (sembilan ratus) volt-ampere dan 900 (sembilan ratus) volt-ampere RTM (R-l/TR).
Ketiga, golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil pada tegangan rendah dengan daya 1.300 (seribu tiga ratus) volt-ampere (R-l/TR), yang berdomisili di daerah yang tersedia jaringan tenaga listrik tegangan rendah yang memperoleh pasokan listrik selama 24 (dua puluh empat) jam per hari. Dan keempat merupakan rumah tangga yang tidak memiliki AML.
“Calon penerima AML sebagaimana diusulkan berdasarkan validasi kepala desa/lurah setempat atau pejabat yang setingkat," tulis aturan tersebut sebagaimana dikutip Tirto, Senin (9/10/2023).
Anggaran untuk program rice cooker gratis kali ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2023. Anggaran itu juga sudah direstui oleh Kementerian Keuangan.
“Anggaran yang disiapkan untuk program peningkatan konsumsi listrik masyarakat melalui AML bersumber dari DIPA Kementerian ESDM TA 2023,” ujar Staf Ahli Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo saat dikonfirmasi reporter Tirto, Senin (9/10/2023).
Direktur Eksekutif Energy Watch, Daymas Arangga Radiandra berpandangan, kebijakan ini sebagai salah satu langkah pemerintah dalam mengurangi beban impor LPG untuk kebutuhan rumah tangga. Karena saat ini kebutuhan memasak rumah tangga sangat bergantung pada gas LPG.
“Dengan insentif ini diharapkan terjadi bauran penggunaan energi dan pengurangan beban impor LPG," katanya kepada Tirto, Senin (9/10/2023).
Namun, sayangnya saat ini ia melihat pemberian insentif tersebut kurang efektif dan tak tepat sasaran. Lebih baik, kata Daymas, pemerintah memberikan alternatif yang lebih kontekstual bergantung pada lokasi target masyarakat yang mau diberikan insentif.
"Karena kondisi alam dan geografis Indonesia yang begitu beragam," imbuhnya
Sebagai contoh untuk masyarakat yang di area perkebunan/pertanian bisa diberikan insentif alat masak dari bahan bakar charcoal/biochar yang sumber dayanya lebih mudah didapatkan. Lalu, masyarakat di pesisir bisa diberikan alat masak tenaga surya/kompor surya. Sehingga tidak melulu bergantung dari sumber-sumber yang justru sulit penyediaannya dari rumah masyarakat setempat.
“Saat ini kami tidak melihat adanya urgensi untuk pemberian rice cooker, masyarakat kita terbiasa menggunakan rice cooker hanya untuk memasak nasi dan jarang yang memanfaatkan untuk keperluan masak yang lain, justru yang menjadi urgensi adalah percepatan sambungan jargas di tiap kota sehingga kebergantungan terhadap gas LPG juga dapat berkurang,” tutupnya.
Kebijakan Populis, tapi Boros Anggaran
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira melihat, kebijakan bagi-bagi rice cooker gratis ini justru menjadi pemborosan anggaran jelang pemilihan umum. Kebijakan ini, menurutnya tidak berguna dan sifatnya hanya populis saja.
"Hanya menghabiskan anggaran, tapi tujuan besarnya apa yang mau dicapai targetnya juga tidak clear," ujarnya kepada Tirto, Senin (9/10/2023).
Bhima menuturkan, jika kebijakan ini diarahkan ke rumah tangga miskin atau rentan miskin, tidak akan menyelesaikan masalah dan malah justru membebankan mereka. Karena ketika barang tersebut rusak, masyarakat harus mengeluarkan biaya untuk perawatan beli suku cadangnya.
Harusnya, kata Bhima, jika mau membantu masyarakat kelompok miskin agar tagihan listrik berkurang, berikan saja solar panel setiap rumah tangga miskin. Menurutnya itu jauh lebih bermanfaat. Karena mereka bisa gunakan listrik dari energi terbarukan tanpa perlu membayar tagihan listrik atau tanpa menghabiskan subsidi pemerintah.
“Sekarang masyarakatnya harga berasnya terus naik, inflasi berasnya sudah 18 persen secara tahunan. Kemudian kalau ditambah dengan adanya program pemerintah yang aneh tidak menyelesaikan masalah justru nambah beban bagi keluarga miskin," ujarnya.
Dia mengatakan, jika dasar pemikiran pemerintah adalah untuk transisi energi juga belum ada urgensinya. Dia menduga kebijakan ini justru sebenernya untuk menyerap kelebihan pasokan listrik milik PT PLN terutama di Jawa dan Bali.
“Dari awal solusi untuk mengurangi pasokan listrik itu, ya hulunya penutupan PLTU batu baranya dipercepat. Karena akar masalahnya ada kelebihan pasokan listrik itu ada di hulu,” kata dia.
Terlebih, lanjut Bhima, sasaran dari target pemerintah dalam program ini adalah mereka yang umumnya adalah menggunakan LPG 3 Kg. Seharusnya untuk menyerap kelebihan listrik PLN sasarannya adalah masyarakat menengah ke atas.
“Silakan saja mengubah menengah ke atas, tapi kalau untuk orang miskin untuk apa?” kata Bhima mempertanyakan.
Dari segi tujuan, program ini juga dinilai membingungkan publik. Sehingga ini bisa masuk ke dalam kerugian negara dan harus ada audit lagi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) apakah program ini sebenarnya sia-sia tidak memiliki manfaat atau sebaliknya.
Hanya Menguntungkan Perusahaan?
Di sisi lain, pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Fahmy Radhi menduga, tujuan pembagian rice cooker gratis jangan-jangan hanya untuk membagikan cuan kepada perusahaan yang ditunjuk untuk pengadaan dan pembagian rice cooker gratis.
Mengingat, berlakunya Permen 11/2023 bersamaan dengan tahun politik. Sehingga patut diduga cuan itu akan mengalir untuk pemenangan pilpres dan pileg. Kalau dugaan tersebut benar, kata Fahmy, maka Menteri ESDM Arifin Tasrif harus didesak untuk membatalkan Permen pembagian rice cooker gratis tersebut.
“Jangan sampai dana APBN digunakan untuk bagi-bagi cuan kepada perusahaan yang berkedok pembagian rice cooker gratis," kata Fahmy kepada Tirto, Senin (9/10/2023).
Fahmy mengatakan, penggunaan rice cooker memang menggunakan listrik yang merupakan energi bersih. Tetapi rice cooker hampir tidak memberikan kontribusi terhadap pengurangan emisi karbon karena kapasitasnya sangat kecil.
“Apalagi, listrik yang digunakan dihasilkan dari pembangkit listrik yang masih menggunakan energi kotor batu bara," katanya.
Pembagian rice cooker, lanjut Fahmy, juga tidak bisa menggantikan gas LPG 3 kg. Alasannya, rice cooker hanya untuk menanak nasi, mengukus dan memanaskan. Sedangkan memasak lauk dan lainnya masih menggunakan kompor gas dengan LPG 3 Kg.
“Dengan demikian, program pembagian rice cooker tidak efektif sama sekali dalam menggantikan LPG 3 kg," tutupnya.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Abdul Aziz
