Menuju konten utama

Menteri PU: Pembangunan IKN Era Prabowo Tak Akan Secepat Jokowi

Presiden Prabowo mengkhawatirkan terjadinya permasalahan sosial akibat dari swasembada pangan yang belum dilakukan.

Menteri PU: Pembangunan IKN Era Prabowo Tak Akan Secepat Jokowi
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo (kiri) bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (kanan) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2024). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/Spt.

tirto.id - Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, mengungkap ihwal kemungkinan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang prosesnya tidak akan dilakukan secepat sebelumnya. Dia menyebut hal ini berdasarkan diskusi dengan Presiden Prabowo dalam beberapa kesempatan.

“Dari hasil diskusi dengan Pak Presiden dalam beberapa kesempatan, untuk IKN tetap akan kita teruskan, mungkin kecepatannya nggak seperti dulu,” kata Dody dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Dody mengatakan, Presiden Prabowo mengkhawatirkan terjadinya permasalahan sosial akibat dari swasembada pangan yang belum dilakukan. Oleh karena itu, ketahanan pangan akan menjadi fokus utama pada pemerintahan saat ini.

“Karena yang dikhawatirkan perang terjadi secara masif, kemudian kemampuan kita swasembada pangan belum terjadi. Dikhawatirkan terjadi masalah sosial yang besar, ketahanan pangan jadi fokus utama,” ujar Dody.

Dody menjelaskan, Kementerian PU hingga saat ini telah membangun puluhan bendungan di seluruh Indonesia sebagai bentuk dukungan terhadap tercapainya swasembada pangan.

"Akan ada beberapa puluh bendungan lagi seluruh Indonesia tapi fokus kita untuk eksisting bendungan adalah revitalisasi plus perbaikan jaringan primer, sekunder, tersiernya, sehingga target pimpinan kami dalam 4-5 tahun, event sebelumnya tercapai swasembada pangan," kata Dody.

Dalam sisi kesehatan, Dody mengaku mendapatkan tugas untuk mengurangi angka stunting dari sisi penyediaan air bersih dan juga sanitasi berbasis masyarakat. Dia kemudian mengaitkan standar hidup bersih masyarakat dengan fenomena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Tanah Air.

“Akan banyak proyek-proyek kita yang berbasis masyarakat, karena kita semua ketahui detik-detik ini banyak banyaknya PHK di sana sini, itu akan jadi tugas pokok kami di kementerian,” jelas Dody.

“Ke depan fungsi (Kementerian) PU akan lebih banyak mensupport pertanian, pendidikan, dan kesehatan,” sambung Dody.

Baca juga artikel terkait IKN atau tulisan lainnya dari Rahma Dwi Safitri

tirto.id - Sosial budaya
Reporter: Rahma Dwi Safitri
Penulis: Rahma Dwi Safitri
Editor: Anggun P Situmorang