tirto.id - Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), mengungkapkan bahwa masalah kemiskinan perlu dilihat bagai tantangan besar bagi peradaban bangsa, bukan sekadar angka dan ekonomi. Pandangan tersebut ia tegaskan saat menjadi pembicara dalam acara Peningkatan Peran Kepala Desa dan Kepala Kelurahan se Jawa Barat di Bandung, Senin (28/4/2025).
“Kemiskinan bukan sekadar masalah angka, juga bukan sekadar ekonomi. Kemiskinan adalah tantangan peradaban. Mengatasi kemiskinan berarti menyelamatkan masa depan bangsa, memperkuat fondasi keadilan sosial, dan menunaikan amanah konstitusi,” kata Gus Ipul.
Gus Ipul tidak lupa mengutip isi pasal 1 ayat (1), Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang mendefinisikan kesejahteraan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mengembangkan diri.
Merujuk pada data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), Gus Ipul mencatat angka kemiskinan di Jawa Barat per Maret 2025 masih sebesar 7,08 persen. Dia pun menggarisbawahi bahwa di balik data statistik tersebut terdapat wajah anak-anak putus sekolah, ibu-ibu tanpa akses kesehatan, dan keluarga yang hidup dalam keterbatasan.
Sebagai bagian dari solusi, Kementerian Sosial mengandalkan dua pilar utama dalam upaya pengentasan kemiskinan, yakni pendirian Sekolah Rakyat dan penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Sekolah Rakyat, menurut Gus Ipul, akan menjadi ruang pendidikan alternatif bagi masyarakat miskin yang mengajarkan pelajaran dasar, keterampilan praktis, kepemimpinan sosial, dan kemandirian. Tahun ini, pemerintah menargetkan pendirian 100 Sekolah Rakyat di berbagai wilayah, termasuk di Jawa Barat.
"Sekolah Rakyat adalah investasi jangka panjang. Sesungguhnya, kemiskinan tidak cukup dilawan dengan bantuan sesaat, tetapi harus diatasi melalui pendidikan yang membebaskan dan memberdayakan," ujarnya.
Sementara itu, DTSEN menjadi instrumen penting untuk memastikan program pengentasan kemiskinan tepat sasaran. Sistem data yang dibuat sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto ini memungkinkan pemerintah melihat kondisi sosial ekonomi warga secara terintegrasi.
"Dengan DTSEN, kita dapat melihat siapa yang betul-betul miskin, di mana mereka berada, apa kebutuhannya, dan bagaimana perubahan kesejahteraannya dari waktu ke waktu," Gus Ipul menjelaskan.
Gus Ipul mengajak pemerintah daerah, kepala desa, lurah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil bersinergi mempercepat pengentasan kemiskinan. Di antaranya dengan mendukung pendidikan keluarga miskin lewat Sekolah Rakyat, mengoptimalkan penggunaan DTSEN, serta memastikan anggaran sosial disalurkan secara tepat sasaran.
"Percepatan pengentasan kemiskinan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera dimulai dari desa, dari kampung, dari Sekolah Rakyat, dan dari data yang akurat," kata dia.
Acara ini dihadiri pula oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Indonesia Kepala BKKBN Wihaji, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, serta ratusan kepala desa dan lurah se-Jawa Barat.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
Masuk tirto.id
































