Menperin Akui Nilai Tambah Manufaktur RI Masih Kalah dari India

tirto.id - Bank Dunia (World Bank) dan United Nations Statistics mencatat, nilai tambah manufaktur Indonesia mencapai 265,07 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp4.400 triliun (asumsi kurs Rp16.600 per dolar AS) pada 2024. Meski angka tersebut berhasil menempatkan Indonesia pada peringkat ke-13 dunia, namun masih kalah dari Cina, Jepang, India, dan Korea Selatan.

Dari data yang dipaparkan Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita, nilai tambah manufaktur Cina tercatat senilai 4.661,44 miliar dolar AS; Jepang sebesar 867,11 miliar dolar AS; India sebesar 490,40 miliar dolar AS, sementara MVA Korea Selatan senilai 416,38 miliar dolar AS.

“Angka Indonesia 265 (miliar dolar), kita bandingkan dengan Brazil, Rusia dan UK (United Kingdom), itu hampir-hampir sama. Jadi, tinggal sedikit saja kita perlu melakukan berbagai upaya agar kita bisa meningkatkan peringkat kita,” kata Agus, dalam acara Business Matching Produk Dalam Negeri, di Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan, Senin (15/12/2025).

Sebagai informasi, UK yang berada pada peringkat 10 memiliki nilai tambah manufaktur mencapai 291,80 miliar dolar AS; Rusia yang berada pada peringkat 11 memiliki MVA senilai 288,11 miliar dolar AS; dan Brazil memiliki nilai tambah manufaktur sebesar 269,83 miliar dolar AS yang kemudian menempatkannya satu peringkat di atas Indonesia. Sedangkan, di bawah Indonesia ada Turki dengan nilai tambah manufaktur sebesar 218,58 miliar dolar AS dan Saudi Arabia dengan MVA senilai 192,87 miliar dolar AS.

“Sedangkan di Asia, kita masih di posisi 5. Masih di bawah Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan India. Tapi, saya yakin, kalau kita konsisten dalam menjalankan policy kita, tidak dalam waktu yang lama lagi, kita bisa menyusul salah satu dari 4 negara di atas kita. Saya tidak perlu menyampaikan, negara mana yang lebih mudah kita disusul,” sambung Agus.

Untuk memastikan permintaan nasional tetap tumbuh tinggi, sehingga nilai tambah manufaktur Indonesia tidak kalah dari sejumlah negara besar di dunia, pemerintah telah menjalankan kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

“Kebijakan P3DN ini berhasil memastikan bahwa permintaan nasional, khususnya belanja pemerintah dan BUMN terserap melalui industri domestik, sehingga nilai tambahnya stay atau tetap berada di Indonesia. Tidak pindah ke negara lain nilai tambahnya,” tutur Agus.