Menko Airlangga Rahasiakan Positif COVID-19: Mengecoh Publik-Istana

tirto.id - “Alhamdulillah 243 WNI yang pulang dari Wuhan...dinyatakan bersih dari Corona. Dalam kelakarnya, Menko Perekonomian Airlangga bilang "Karena perizinan di Indonesia berbelit-belit, maka virus Corona tak bisa masuk..”

Cuitan di atas dibuat oleh Mahfud MD, menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM pada 15 Februari 2020 ketika Cina jadi episentrum Corona. Pemerintah akhirnya mengevakuasi WNI dari Wuhan, pusat penyebaran COVID-19. Indonesia baru mengumumkan kasus pertama Corona pada 3 Maret 2020, setelah pejabat berlomba-lomba menyangkal seperti cuitan Mahfud MD.

Kemunculan pertama sebagai penyintas terjadi saat Airlangga donor plasma konvalesen, Senin (18/1/2021). Dimintai tanggapan apakah apakah Airlangga pernah positif COVID-19, Susiwijono Moegiarso, sekretaris Kemenko Perekonomian tak menjawab. Ia hanya menegaskan bosnya sebagai pendonor konvalesen. Padahal sudah jelas, kriteria utama pendonor adalah pernah kena COVID-19.

Setelah jadi polemik, hari berikutnya Airlangga mengakui terkena COVID-19, tapi kini sudah sembuh.

"Ini adalah ungkapan rasa syukur saya, karena termasuk orang-orang yang mampu bertahan dari serangan COVID-19. Dengan mendonorkan plasma konvalesen, saya berharap bisa menolong pasien COVID lainnya untuk segera sembuh," kata Airlangga, Selasa (19/1/2020).

Airlangga kemudian mendorong para penyintas COVID-19 untuk donor darah seperti dirinya. Bersama instansi pemerintah dan Palang Merah Indonesia, gerakan donor plasma ditargetkan menggelinding di level nasional.

Dianggap Membohongi Publik

Tampaknya ‘ucapan syukur’ Airlangga tak cukup sebagai pejabat publik untuk menyikapi situasi pandemi. Pengakuan Airlangga dianggap telat dan justru telah membohongi publik.

Irma Hidayana, koordinator LaporCovid19, organisasi relawan pemantau Corona, menilai cara Airlangga hanya mengumumkan saat sembuh adalah tindakan tidak jujur dan tidak bertanggung jawab secara moral sebagai seorang pejabat.

"Pak Airlangga bukan contoh pemimpin atau menteri yang baik. Dia tidak memegang prinsip demokrasi ya, sebab tidak jujur, tidak terbuka. Artinya membohongi publik bahwa dia pernah terinfeksi. Ini namanya tidak bertanggung jawab," kata Irma kepada Tirto, Selasa (19/1/2021).

Saat ini, pasien positif COVID-19 kerap mendapat stigma, sehingga banyak yang menyembunyikan atau menyangkal penyakitnya.

Irma menilai, tindakan Airlangga justru mengukuhkan stigma Corona sebagai aib dan mengendorkan kewaspadaan masyarakat. Hal ini bertentangan dengan anjuran pemerintah tentang protokol kesehata seperti jujur mengakui bila terkena Corona agar memudahkan pelacakan hingga perawatan.

"Itu pengaruhi tracing. Orang-orang sekitar dia yg mungkin kontak erat kan jadi enggak tahu. Nah ini malah menyengsarakan orang lain," ungkap Irma.

Apalagi posisi Airlangga adalah Ketua Komite Penangulangan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo pada 20 Juli 2020. Tapi pihak Istana Negara justru tidak tahu, Airlangga pernah positif.

Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono mengaku, tidak punya kewajiban untuk mengumumkan menteri positif Corona. Bila diumumkan pun harus dari menteri sendiri atau juru bicara kementerian.

"Kami tidak tahu juga kalau positif, kalau saya dan jajaran Setpres tidak tau. Tidak ada pemberitahuan resmi," kata Heru.

Selama pandemi, tercatat Istana Negara baru mengumumkan satu dari tiga menteri yang diketahui positif Corona. Tiga pejabat itu yakni Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi; Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (sekarang tersangka korupsi benur dan sudah diganti); dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Dari ketiganya, Istana hanya mengumumkan Budi Karya Sumadi positif Corona pada bulan pertama pandemi. Edhy Prabowo dan Airlangga justru sebaliknya, mengumumkan sendiri usai sembuh. Kabar Edhy Prabowo positif Corona muncul dari koleganya di DPR RI. Sedangkan positifnya Airlangga tak terkonfirmasi meski pada tahun lalu muncul rumor ia positif tapi dibantah oleh sekretaris kementeriannya.

Cara para menteri pilihan Jokowi ini disesalkan. Epidemiolog menilai saat masa pandemi, seharusnya pejabat publik mengumumkan jika terjangkit virus SARS-CoV-2.

"Karena beliau pejabat publik, sehingga paling tidak bisa memberikan contoh kepada masyarakat bahwa bagaimana jika positif apa yang harus dilakukan," kata Epidemiolog dari Universitas Airlangga Surabaya, Laura Nabila Yamani kepada Tirto, Selasa (19/1/2021).

Di tengah polemik pejabat melawan pandemi, kini Indonesia memasuki tahapan vaksinasi. Bersamaan dengan itu telah terjadi lonjakan kasus tinggi. Kasus Corona di Indonesia totalnya sudah lebih dari 900 ribu selama 10 bulan pandemi.