tirto.id - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, menyiapkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 di kisaran 2,45 sampai 2,82 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB).
Menurutnya, defisit tersebut telah dirancang dengan mempertimbangkan program-program pemerintahan baru yang akan dipimpin Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
“Kebijakan APBN 2025 akan terus didesain ekspansif, namun terarah dan terukur. Defisit yang kami sampaikan antara 2,45-2,82 persen membiayai program-program prioritas pemerintah baru,” kata Sri Mulyani dalam Tanggapan Pemerintah atas Pandangan Fraksi-Fraksi terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2025, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (4/6/2024).
Ia menambahkan, pembiayaan program-program prioritas itu akan dijaga dan dikelola melalui pembiayaan inovatif, pruden, dan sustainable, melalui berbagai manajemen Indonesia yang terus di-banchmark secara global agar menciptakan kepercayaan dan transparansi.
Dengan itu, imbuhnya, pemerintah akan menjaga rasio utang pada batas yang prudent, yaitu di kisaran 37,98 sampai 38,71 persen dari total PDB.
“Kita akan menggunakan vehicle atau instrumen fiskal seperti kekayaan negara yang dipisahkan, yaitu BUMN, BLU, special mission vehicle, dan sovereign wealth fund untuk bisa menciptakan inovatif pembiayaan, namun tetap terjaga,” ujar Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.
Pada saat yang sama, pemerintah juga akan menggunakan sisa anggaran lebih (SAL) untuk mengantisipasi ketidakpastian. Upaya ini sekaligus dilakukan untuk menciptakan akses pembiayaan untuk usaha kecil dan menengah, termasuk masyarakat berpendapatan rendah melalui berbagai skema kerja sama pemerintah dan badan usaha yang berkelanjutan.
Untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045 melalui program-program pemerintah baru, menurut Sri Mulyani, Indonesia perlu mencapai pertumbuhan tinggi antara 6-8 persen, dengan kualitas dan inklusivitas yang terus diperbaiki.
Namun, untuk mencapai pertumbuhan itu, kontribusi produktivitas harus ditingkatkan melalui investasi SDM dan transformasi ekonomi untuk menciptakan nilai tambah ekonomi yang semakin tinggi.
“Dengan demikian, program perbaikan SDM melalui makanan bergizi, perbaikan dan reformasi kesehatan, pendidikan dan jaring pengaman sosial menjadi sangat penting,” pungkasnya.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Irfan Teguh Pribadi
