Indeks Defisit Anggaran

Soal kenaikan PPN 11%, pemerintah dinilai menghadapi dilema. Sebab pada dasarnya, pajak mempunyai dua fungsi utama.

Sri Mulyani memperkirakan rasio utang negara akan meningkat menjadi 43,76-44,28 persen PDB pada 2022.

Menkeu Sri Mulyani memaparkan capaian penerimaan pajak yang sudah dikumpulkan sampai hari ini masih 85,65 persen.

Kemenkeu mencatat realisasi pembiayaan utang menyentuh Rp1.065,1 triliun per November 2020 atau naik 140,2 persen.

Menkeu Sri Mulyani menyatakan defisit anggaran RAPBN 2021 bisa mencapai 5,7 persen PDB  atau lebih tinggi 0,2 persen.

Defisit 2021 ini lebih rendah dibandingkan defisit anggaran 2020 sekitar 6,34% dari PDB atau sebesar Rp1.039,2 triliun.

Capaian defisit selama Januari-Juni 2020 ini relatif lebih lebar 90,7 persen dari posisi 2019 secara year on year (yoy).

Wapres Ma'ruf Amin mengatakan alasan pemerintah bisa memperbesar defisit tersebut karena saat ini risiko utang luar negeri belum mencapai titik yang membahayakan.

Pelaku pasar khawatir burden sharing menyebabkan monetisasi utang tidak terkendali dan memengaruhi independensi bank sentral.

Kemenkeu memperkirakan kebutuhan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) atau utang bakal mencapai Rp1.002 triliun sebagai imbas melebarnya defisit APBN 2020 menjadi 6,34 persen.

Penyebab defisit ini terjadi karena pendapatan negara hanya terealisasi Rp549,5 triliun setara 31,2 persen dari target Rp1.760 triliun.

Realisasi defisit APBN 2019 memburuk ketimbang tahun sebelumnya yang hanya berkisar Rp 269,4 triliun atau 1,82 persen dari PDB.

PBB mengalami krisis keuangan yang akan berpengaruh pada 37.000 karyawannya.

Iuran BPJS Kesehatan tak naik sejak empat tahun terakhir. BPJS Watch menilai ada kepentingan politis di balik itu.

Kebijakan yang telah digulirkan pemerintah pada awal tahun akan dapat terealisasikan pada semester II 2018 untuk mengendalikan defisit anggaran.

Menteri Keuangan mengatakan bahwa defisit lebih rendah senilai Rp345,8 Triliun mencerminkan APBN lebih sehat, kredibel, dan berkesinambungan.

Anggaran Dana Jaminan Sosial (DJS) yang dikelola BPJS Kesehatan terus mengalami defisit sejak 2014.

BPJS Kesehatan terus mengalami defisit sejak 2014 hingga semester pertama tahun 2017. Meningkatnya angka defisit disebabkan sistem yang kurang maksimal hingga iuran jadi tidak optimal.

Menkeu Sri Mulyani mengklaim penetapan asumsi pemerintah mengenai defisit anggaran di RAPBN 2018 untuk menyehatkan APBN.

Pemerintah merencanakan RAPBN tahun 2018 mengalami defisit Rp325,9 triliun. Defisit terjadi sebab pendapatan hanya Rp1.878,4 triliun sementara belanja negara mencapai Rp2.204,4 triliun.