tirto.id - Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang mengatur mengenai investasi, ekspor, simplifikasi, dan insentif. Aturan ini untuk menjangkau target defisit anggaran 2018 sebesar Rp325,9 triliun atau 2,19 persen PDB.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa kebijakan yang telah digulirkan pemerintah pada awal tahun tersebut akan dapat terealisasikan pada semester II 2018 mendatang untuk mengendalikan defisit anggaran.
"Kebijakan seperti investasi, ekspor, simplifikasi, insentif itu bisa berjalan dan kita ingin melihat itu mulai muncul pada semester dua," ucap Sri Mulyani di kompleks DPR RI Jakarta pada Rabu malam (11/4/2018).
Jika keseluruhan kebijakan dapat berjalan dengan baik, maka pada 2019 ekonomi nasional pun dapat semakin menguat. "Makanya, seluruh policy yang kami lakukan pada tahun ini. APBN itu adalah instrumen dari keseluruhan pengelolaan ekonomi," katanya menjelaskan.
Pada Selasa (10/4/2018), Sri Mulyani telah mengungkapkan dalam keterangan resminya bahwa pemerintah memproyeksikan defisit pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019 di bawah 2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Untuk mencapai target hingga 2019, lanjutnya, pemerintah berusaha dengan hati-hati memperhitungkan sisi penerimaan dan belanja negara. Ini dilakukan kendati menurutnya Indonesia masih membutuhkan adanya defisit anggaran untuk memenuhi kebutuhan pembangunan ekonomi.
Cara agar defisit anggaran tetap terkendali, Sri Mulyani menuturkan, di sisi penerimaan akan tetap dibuat proyeksi yang kredibel. Terkait anggaran belanja, pemerintah akan menyisir dengan lebih memprioritaskan program yang dapat langsung menyasar kepada masyarakat. Dengan begitu, diharapkan nantinya defisit pembiayaan bisa ditekan.
"Itu sesuai dengan aspirasi masyarakat, supaya kita makin menurunkan primary balance, supaya kita mendekati 0 dan bisa segera mencapai surplus [penerimaan negara]," ujarnya.
Kapasitas Sumber Daya Manusia dikatakannya menjadi fokus Presiden Joko Widodo untuk menghadapi era keterbukaan ekonomi global.
"Rakyat kita paling penting. Mereka membutuhkan pendidikan, lihat jumlah anggaran akan naik," ungkapnya.
Anggaran pendidikan dalam APBN 2018 telah ditetapkan sebesar Rp444,1 triliun. Sri Mulyani menyebutkan jumlahnya akan naik di kisaran Rp460-470 triliun. "Itu sudah mendekati Rp500 triliun," ucapnya.
Rencana kenaikkan anggaran tersebut dikatakannya semata agar masyarakat dapat benar-benar meningkatkan kapasitas pendidikannya, terutama pendidikan ketrampilan kerja yang berorientasi pada perkembangan teknologi.
"Kami ingin bahwa anggaran itu bisa betul-betul membuat rakyat meningkatkan kapasitas pendidikannya, skillnya, vokasinya, di dalam antisipasi terjadinya perubahan teknologi dan persaingan yang makin ketat," terangnya.
Penulis: Shintaloka Pradita Sicca
Editor: Yuliana Ratnasari
