Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, mengatakan bahwa sistem pencatatan khusus untuk memantau angka keracunan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan dirilis oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Dia menyebut data tersebut tetap berasal dari Kemenkes yang akan selalu memperbarui secara berkelanjutan.
“Sudah ada datanya, sudah kami share kepada BGN. Nanti yang mengeluarkan BGN. Tapi datanya kan kami tiap hari sudah masuk,” ujar Budi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (8/10/2025).
Budi menjelaskan laporan yang masuk itu berasal dari fasilitas layanan kesehatan di bawah koordinasi Kemenkes. Saat ini, katanya, prosesnya hanya tinggal melakukan pencocokan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Jadi sekarang tinggal dicocokin SPPG-nya, SPPG yang mana. Kan kami dapat di puskesmasnya kemudian kami udah link ke sekolahnya karena kami screening SPPG-nya dan ini memang utamanya di BGN,” ujar Budi.
Sebagai informasi, Budi Gunadi Sadikin, sebelumnya mengatakan pemerintah akan menggunakan sistem pencatatan khusus untuk memantau angka keracunan pada program MBG.
Dia menyebut, sistem pencatatan ini akan mengandalkan data dari Puskesmas, Dinas Kesehatan, hingga Kementerian Kesehatan. Angka-angka itu, katanya, akan dikonsolidasikan bersama oleh Kemenkes dan Badan Gizi Nasional (BGN).
“Tadi sudah disetujui bahwa kami akan menggunakan angka sistem laporan yang sekarang sudah terjalin untuk keracunan pangan dari Puskesmas, Dinas Kesehatan, dan Kementerian Kesehatan,” ujar Budi dalam konferensi pers Penanggulangan KLB pada Program Prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kantor Kemenkes, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (2/10/2025).
Budi menyebut bahwa sistem ini akan mengadopsi mekanisme pencatatan harian dan mingguan seperti yang digunakan saat pandemi COVID-19. Hal ini juga, katanya, akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan Badan Komunikasi Pemerintah.
“Kami harapkan mungkin nanti kami akan berkoordinasi dengan Badan Komunikasi Pemerintah kalau perlu ada update harian, mingguan, atau bulanan yang seperti dulu kami lakukan pada saat COVID-19 itu kami bisa lakukan,” katanya.
“Bahwa dari sisi angka-angka yang terjadi keracunan yang terjadi kami sudah sepakat menggunakan sistem yang ada sekarang yang sudah dibangun laporannya dari level Puskesmas ke atas,” sambung Budi.
Penulis: Rahma Dwi Safitri
Editor: Bayu Septianto
