Menkes Minta Proses Renovasi Rumah Nakes Pascabecana Diringkas

tirto.id - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin meminta pemerintah menyederhanakan proses administrasi renovasi 3.268 rumah tenaga kesehatan (nakes) yang terdampak bencana di Sumatra demi mempercepat penyaluran bantuan.

“Ada usulan kalau bisa prosesnya yang 11 dan 12 kali biasanya yang merah itu review. Review bisa lebih dari tiga kali. Bolehkah kita gabungkan agar tadi yang Pak Mendagri bilang ini mobilisasinya cepat. Kami usahakan kalau bisa di halaman selanjutnya prosesnya sedikit sederhana," kata Budi dalam konferensi pers Satgas Pascabencana Sumatra di Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Budi mengungkapkan terdapat 3.268 rumah nakes yang mengalami kerusakan akibat bencana di Sumatra. Sebanyak 1.354 unit di antaranya kini sudah siap diselesaikan proses administrasinya untuk tahap pertama.

Budi mendorong agar skema tinjauan (review) anggaran tidak dilakukan secara berulang atau serial, melainkan secara paralel agar dana segera cair.

Bantuan hunian tersebut akan disalurkan sesuai kategori kerusakan, yakni Rp15 juta untuk rusak ringan, Rp30 juta untuk rusak sedang, dan Rp60 juta untuk rusak berat. Targetnya, para nakes sudah bisa menempati rumahnya kembali sebelum memasuki Ramadhan.

“Masuk, review-nya sekali, beberapa orang sekaligus duduk bareng, set, nanti keluar langsung bisa dicairkan. Sehingga, dengan demikian mengurangi pekerjaannya. Tidak usah serial, tapi bisa dilakukan paralel," ujar Menkes.

Selain hunian, Kemenkes juga berupaya memulihkan fasilitas layanan kesehatan. Terdapat dua Puskesmas yang hancur total, yakni Puskesmas Lokop di Aceh Timur dan Puskesmas Jambur Lak Lak di Aceh Tenggara.

Pembangunan kembali kedua fasilitas ini hampir tuntas dengan dukungan Kementerian Pekerjaan Umum dan donasi swasta.

Terkait dukungan peralatan, Menkes mencatat sebanyak 212 unit ambulans mengalami kerusakan. Hingga kini, 33 unit di antaranya telah mendapatkan bantuan dari donatur.

Budi menegaskan pihaknya tidak tinggal diam menunggu anggaran pemerintah cair dan terus mencari bantuan donasi untuk mempercepat pemulihan yang ditargetkan selesai pada akhir Maret.

"Kami sudah mengajukan usulan anggaran 529 miliar tanggal 20 Januari, suratnya kami kirimkan untuk bisa melakukan rehabilitasi secara penuh," imbuhnya.

Berdasarkan data Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, pelayanan kesehatan di wilayah terdampak tetap berjalan meski beberapa fasilitas mengalami kerusakan berat.

Seluruh fasilitas kesehatan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dilaporkan tetap berfungsi memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat melalui pelayanan di luar gedung maupun pengerahan relawan serta tenaga kesehatan di lapangan.