Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, meminta agar pencairan bantuan perbaikan rumah rusak bagi tenaga kesehatan (nakes) di wilayah terdampak bencana Sumatra dipercepat dan dapat dilakukan pada pekan ini. Budi berharap proses renovasi tidak mesti menunggu hingga Februari 2026.
Permintaan tersebut disampaikan Budi kepada Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, Muhammad Tito Karnavian, dalam rapat koordinasi di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (26/1/2026).
“Kalau bisa ini dicairin minggu ini Pak, Pak Menko, Pak Mendagri, ini akan memberikan contoh sehingga yang lainnya akan lari kejar ini. Karena susah sekali saya koordinasinya susah,” kata Budi.
Ia menegaskan percepatan perbaikan rumah nakes penting agar mereka dapat kembali bekerja secara optimal. Menurut Budi, banyak nakes yang terkendala bekerja karena rumahnya masih terendam lumpur dan rusak pascabencana.
“Jadi ini yang kami mau akselerasi dan kami mau dorong ini kalau bisa sebelum puasa Pak. Kita sudah ada by name by address, by photo, by Google Maps location,” ujarnya.
Budi mengakui pendataan rumah nakes di wilayah bencana tidak mudah.
Sebagian tenaga kesehatan tinggal di rumah sewa sebelum bencana, sementara lainnya menempati rumah keluarga, sehingga menyulitkan penetapan status bantuan.
“Memang begitu jalan sudah mulai dibantu juga oleh BNPB, masih ada masalah itu rumahnya rumah sewa, itu kan enggak bisa. Kemudian tadi juga rumah omnya atau siapanya, nah itu yang kami beresin. Ini sudah hampir tiap hari karena susah sekali ini koordinasi datanya, Pak Tito juga sudah kasih contoh kan susah sekali,” bebernya.
Saat ini, Kementerian Kesehatan telah merampungkan pendataan lengkap untuk 607 tenaga kesehatan, termasuk status rumah dan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Secara keseluruhan, jumlah tenaga kesehatan terdampak yang berhasil didata mencapai 3.200 orang.
“Tapi Alhamdulillah 607 sudah selesai Pak. Jadi saya berharap kalau bisa daripada nunggu Februari, boleh enggak Pak Tito minggu ini gitu dikeluarkan. Ini SK-nya sudah masuk SK di bupati-walikota, sudah dicek verifikasi oleh BNPB, sudah diverifikasi oleh Pemda,” kata Budi.
Ia menambahkan, pencairan cepat untuk 607 nakes tersebut diharapkan dapat mendorong daerah lain untuk segera melengkapi data.
“Kalau ini bisa cair minggu ini, enggak usah nunggu Februari, ini akan membuat daerah-daerah yang belum ini, merasa ‘Loh kok dia bisa?’. Karena nakes ini nanti akan bicara satu sama lain. Kalau ini butuh sekali Pak, kalau bisa minggu ini dicairkan yang 607 itu,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Tito Karnavian mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) untuk mempercepat pencairan anggaran perbaikan rumah bagi korban terdampak banjir di Sumatra.
“BNPB memerlukan inpres untuk percepatan pembayaran, inpresnya sudah keluar minggu lalu oleh Bapak Presiden. Tinggal bolanya sekarang adalah uangnya dari Kementerian Keuangan itu untuk masuk ke BNPB,” kata Tito.
Tito menjelaskan mekanisme bantuan perbaikan rumah nakes sama dengan warga terdampak lainnya.
Pendataan dilakukan oleh bupati dan wali kota secara by name by address, kemudian diverifikasi gubernur di tingkat provinsi sebelum diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri.
“Kemudian sudah kami terima, hampir semua sudah diterima, diverifikasi oleh BPKP. Ini Ibu Wini ada di sini, bersama dengan Dukcapil Kemendagri ya supaya tidak ada yang terpeleset gitu karena ada beberapa daerah yang ini namanya double,” ujar Tito.
Setelah proses verifikasi, data akan diserahkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk pencairan bantuan sesuai kategori kerusakan rumah.
Rumah rusak ringan mendapat bantuan Rp15 juta, rusak sedang Rp30 juta, dan rusak berat Rp60 juta atau dibangunkan kembali.
“Ada dua memang skema anggarannya bantuan, bantuan rumah dan bantuan perorangan. Bantuan rumahnya ringan Rp15 juta, Rp30 juta untuk sedang, dan yang berat indeksnya Rp60 juta itu dalam bentuk diganti,” jelas Tito.
Selain itu, warga terdampak juga akan menerima bantuan lain dari Kementerian Sosial berupa uang lauk-pauk Rp15.000 per orang per hari, bantuan perabotan rumah Rp3 juta, serta bantuan stimulan ekonomi Rp5 juta.
“Nah, ini persoalannya adalah kami tanya kepada Pak BNPB, data-data yang sudah masuk, sudah diserahkan kemudian diverifikasi oleh BPKP sebagian besar sudah. Dan nanti sudah diserahkan kepada kami, (kami) serahkan BNPB,” tandas Tito.
Penulis: Mochammad Fajar Nur
Editor: Bayu Septianto
