tirto.id - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan Provinsi Aceh masih membutuhkan perhatian khusus setelah banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi pada penghujung November 2025. Hingga kini, delapan kabupaten/kota di Aceh masih menjadi fokus penanganan pemerintah.
Pernyataan tersebut disampaikan Tito dalam rapat koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatra di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (26/1/2026).
Ia menjelaskan, dari total 18 kabupaten/kota terdampak di Aceh, baru satu daerah yang dinyatakan pulih sepenuhnya. Sementara itu, sembilan kabupaten/kota lainnya tercatat sudah mendekati kondisi normal.
Tito menyebut wilayah dataran tinggi Aceh masih menjadi perhatian utama, khususnya Kabupaten Bener Meriah, Gayo Lues, dan Aceh Tengah. Di daerah-daerah tersebut, masih terdapat ruas jalan dan jembatan yang terputus akibat longsor.
“Jalan nasional sudah masuk. Kalau tidak memakai jembatan sementara, dia memakai jalan alternatif,” kata Tito.
Kondisi tersebut berdampak pada distribusi logistik masyarakat, terutama di wilayah dataran tinggi. Menurut Tito, warga tetap harus menyalurkan hasil produksi pertanian meski berada dalam situasi pascabencana.
“Di daerah highland, mereka harus mengeluarkan produk mereka karena mereka ada produk kopi, produk cabai. Itu terus (diproduksi), meskipun sudah bencana kan tetap panen,” ujarnya.
Sementara itu, wilayah dataran rendah Aceh juga masih menghadapi persoalan, terutama endapan lumpur. Daerah yang disebut masih terdampak antara lain Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, dan Pidie Jaya.
“Ini endapan lumpur yang jadi problem utama. Endapan lumpur yang masuk ke mana-mana,” tutur Tito.
Khusus Aceh Tamiang, Tito menyebut kondisi wilayah tersebut yang sebelumnya lumpuh total kini sudah mulai berangsur aktif dan bersih kembali.
Kondisi Sumatra Barat: 5 dari 16 Daerah Terdampak Banjir Sudah Kembali Normal
Dalam rapat yang sama, Tito juga memaparkan perkembangan penanganan bencana di Sumatera Barat. Dari 19 kabupaten/kota di provinsi tersebut, sebanyak 16 wilayah terdampak banjir bandang dan tanah longsor.
“Itu lima sudah kembali normal,” kata Tito.
Lima daerah yang telah kembali pulih yakni Kabupaten Solok Selatan, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh, dan Kabupaten Pesisir Selatan.
Selain itu, enam kabupaten/kota di Sumatera Barat tercatat sudah mendekati normal, yaitu Kota Solok, Kepulauan Mentawai, Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan Kabupaten Pasaman Barat.

Kondisi Sumatra Utara: Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara Perlu Perhatian Khusus
Tito juga menyampaikan kondisi di Sumatera Utara. Dari 18 kabupaten/kota terdampak, lima daerah telah kembali normal, yakni Kota Medan, Kabupaten Nias, Kabupaten Langkat, Kabupaten Asahan, dan Kabupaten Batu Bara.
Namun, sebanyak 11 kabupaten/kota lainnya masih berada dalam tahap pemulihan. Dua daerah yang memerlukan perhatian khusus adalah Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara.
“Ada yang memerlukan atensi khusus meskipun tidak menafikan tentunya yang lain, yaitu Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara,” ujarnya.

Tito menambahkan, hambatan pemulihan masih terjadi pada sejumlah ruas jalan provinsi di Tapanuli Selatan. Selain itu, sedimentasi di Sungai Batang Tor dan Sungai Garoga juga menjadi perhatian utama pemerintah.
“Itu tumpukan sedimentasi masih sangat-sangat banyak di sana. Kalau kita lihat yang perlu atensi sungai itu adalah Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, itu yang paling utama,” kata Tito.
Penulis: Mochammad Fajar Nur
Editor: Alfons Yoshio Hartanto
Masuk tirto.id
































