Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta Dewan Ekonomi Nasional (DEN) untuk mendorong penguatan ekosistem obat-obatan, diagnostik, dan vaksin di Indonesia secara menyeluruh dari hulu hingga hilir.
Menurut Menkes Budi, Indonesia dengan populasi 280 juta jiwa harus memiliki kemandirian di sektor kesehatan, terutama untuk mengantisipasi potensi pandemi di masa depan.
Hal ini menurutnya bercermin dari kondisi Pandemi COVID-19 beberapa tahun lalu saat Indonesia kesulitan untuk mendapatkan vaksin dan obat-obatan.
"Negara besar kayak Indonesia, (dengan populasi) 280 juta, kalau ada pandemi lagi harus memiliki ekosistem obat-obatan, diagnostik, dan vaksin yang kuat untuk memenuhi kebutuhan 280 juta. Karena, pada saat pandemi, kita tidak bisa akses ke negara lain karena lockdown pasti diterapkan," ujar Budi di Kantor DEN, Jakarta, Rabu (24/6/2026).
Bagi Budi, pengembangan industri obat-obatan dalam negeri juga perlu didorong dalam rangka mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, sektor kesehatan selama ini belum berkontribusi maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi domestik karena sebagian besar belanja kesehatan masih digunakan untuk produk impor.
"Kami tuh berdua (bersama Luhut Binsar Pandjaitan) sangat percaya bahwa target 8 persen itu harus mati-matian dikejar sesegera mungkin. Karena kalau enggak, kita kehilangan windows of opportunity pada saat puncak bonus demografi kita," ucapnya.
Menkes mengungkapkan belanja kesehatan Indonesia secara historis mencapai di atas 10 persen setiap tahun, bahkan tahun lalu mencapai 16 persen. Namun, belanja besar itu belum tertranslasikan menjadi pertumbuhan ekonomi di sektor kesehatan karena sebagian besar masih impor.
"Jadi, yang enjoy GDP growth dan job growth-nya itu di negara lain. Itu sebabnya kami ingin mendorong agar semua belanja kesehatan kita kalau bisa produknya diproduksi di Indonesia dari ujung ke ujung," jelasnya.
Menkes memberikan contoh rantai produksi parasetamol yang selama ini terputus di Indonesia. Benzena sudah diproduksi di TPPI Chandra Asri dan Pertamina, tetapi hilirisasi menjadi kumin, kemudian fenol, hingga akhirnya parasetamol belum dilakukan di dalam negeri.
“Kalau semua rantai produksi atau hilirisasi ini bisa dibikin di Indonesia, belanja yang 12-13 persen itu bisa ditranslasikan jadi GDP di sektor kesehatan," tambahnya.
Menkes Budi mengakui bahwa saat dirinya menjabat, impor bahan baku obat mencapai lebih dari 90 persen. Kini, angka itu berhasil diturunkan menjadi sekitar 70-80 persen berkat kerja sama dengan BPOM.
“Sekarang, sekitar 70-an lah sampai 80 persen yang kita impor," ungkapnya.
Saat ini, lanjut Budi, sebanyak 35 active pharmaceutical ingredients (API) atau bahan baku obat sudah diproduksi di Indonesia dan akan terus ditingkatkan.
"Kita jangan beli di ujungnya aja, tapi pabriknya ini beli bahan bakunya juga dari Indonesia," tuturnya.
Menkes juga menyoroti lamanya proses perizinan jika industri ingin beralih dari bahan baku impor ke produksi dalam negeri. Ini bisa memakan waktu hingga dua tahun di BPOM dan Kemenkes.
"Nah, itu yang kami juga sekarang rapikan supaya jangan terlampau lamalah. Mau mengubah demi kebaikan kok lama sekali. Itu juga yang kami simplify," kata dia.
Penulis: Nanda Aria
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
