tirto.id - Menteri Kesehatan (Menkes) Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa data kunjungan pos pelayanan terpadu (posyandu) menurun 70 persen saat pandemi COVID-19.
“'Posyandu kita di masa pandemi jauh lebih menurun, data yang kita terima penurunamnya sampai 70 persen lebih. Posyandu tidak bisa melakukan aktivitas karena pandemi COVID-19,” kata Budi dikutip dari rilis Kemenkes, Kamis 12 Mei 2022.
Melihat hal ini, Kemenkes berupaya keras untuk meningkatkan jumlah sasaran yang mengunjungi posyandu. Dengan menghadirkan berbagai program-program kesehatan yang menarik serta memberikan info kekinian yang berorientasi pada peningkatan pola hidup bersih dan sehat sebagai investasi kesehatan masa depan.
Salah satu program yang diprioritaskan pemerintah adalah imunisasi. Kemenkes melaporkan ada sekitar 1,7 juta anak Indonesia yang belum mendapatkan imunisasi dasar lengkap pada tahun 2019-2021.
Kemenkes berupaya menutup kesenjangan imunitas di masyarakat dengan mengharmoniskan kegiatan imunisasi tambahan dan imunisasi kejar dengan melaksanakan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) yang dilakukan secara bertahap.
Tahap pertama dilaksanakan pada Mei 2022 bagi seluruh provinsi di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Sedangkan tahap kedua dilaksanakan mulai Agustus 2022 bagi provinsi di Pulau Jawa dan Provinsi Bali.
Untuk menyukseskan program ini, Kemenkes telah menjalin kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan pemerintah daerah (pemda) untuk saling bahu-membahu mendorong orang tua membawa anaknya ke fasyankes guna mendapatkan imunisasi selama pelaksanaan BIAN.
Kemenkes optimistis bahwa dukungan dari seluruh pihak dapat membantu meningkatkan cakupan imunisasi rutin dan imunisasi kejar pada anak.
“Kita sudah bertemu dengan Mendagri [Menteri Dalam Negeri] Tito Karnavian untuk memastikan dukungan dari seluruh pemda untuk mendukung pelaksanaan BIAN 2022,” terang Budi.
Sementara itu, pemerintah bersiap memperluas layanan kesehatan primer dengan mereaktivasi atau mengaktifkan kembali sekitar 300 ribu posyandu di seluruh Indonesia.
Pasalnya, fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang tersedia saat ini jumlahnya masih sangat terbatas, sehingga belum bisa menjangkau seluruh masyarakat.
“Sulit bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk memberikan layanan kesehatan ke 80 ribu desa, 514 kabupaten/kota di 34 provinsi, kalau kita hanya mengandalkan puskesmas yang jumlahnya sekitar 10 ribuan, tidak akan cukup untuk menjangkau seluruh masyarakat,” tutur Budi.
Dengan jumlah unit yang banyak, ditunjang dengan kader kesehatan yang terampil, serta sarana dan prasarana yang baik, dia melihat posyandu memiliki potensi yang sangat besar untuk memperkuat sistem kesehatan di tanah air.
Penulis: Farid Nurhakim
Editor: Fahreza Rizky
