Menhaj Minta Bantuan Kejagung dalam Peralihan Aset dari Kemenag

tirto.id - Kementerian Haji dan Umrah mengakui peralihan aset dari Kementerian Agama menemui kendala. Hingga kini, diketahui memang masa transisi dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji dan Umrah masih berlangsung.

"Sedikit agak sulit (peralihan asetnya), tapi insyaAllah kami sedang berbicara dengan teman-temang dari Kementerian Agama dan insyaAllah dalam waktu dekat akan segera clear semua," ucap Menteri Haji dan Umrah, M. Irfan Yusuf, usai bertemu dengan Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin, Selasa (14/10/2025).

Dia menjelaskan, beberapa yang memang agak sulit adalah mengenai peralihan data. Oleh karenanya, hari ini dilakukan pertemuan dengan Jaksa Agung guna meminta pendampingan.

"Terkait dengan proses peralihan aset-aset dari Kementerian Agama dalam hal ini pindah ke Kementrian Haji, kami juga minta pendampingan agar bahwa aset-aset yang akan kami terima nanti benar-benar aset-aset yang bersih, clear, tidak ada permasalahan di kemudian hari," ujar Irfan.

Menurut Irfan, pihaknya menjamin semaksimal mungkin mencegah terjadinya kebocoran anggaran, khususnya dalam penyelenggaraan haji.

Irfan mengemukakan, kepada seluruh jajarannya telah ditekankan untuk terus berhati-hati dalam penggunaan anggaran. Sebab, potensi kebocoran anggaran selalu mungkin terjadi.

"Karena anggaran di haji itu sekitar Rp17 sampai Rp20 triliun. Saya tekankan kepada teman-teman dari Kementerian Haji, hati-hati kita mengolah dana yang cukup besar. Kalau terjadi kebocoran 1% sudah berarti Rp200 miliar. Kalau 10% berarti Rp2 triliun," kata Irfan.

Sebelumnya diberitakan, Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin, memastikan bahwa pihaknya siap memberikan pendampingan maupun permintaan dari Kementerian Haji dan Umrah. Dia berharap bahwa di kementerian yang terbentuk dengan transisi dari Kementerian Agama ini bisa lebih "bersih".

"Jadi intinya teman-teman bahwa kejaksaan akan mensupport penuh apa yang diharapkan dan Diminta oleh kementerian haji," tutur Burhanuddin.

Burhanuddin menilai, apa yang ada pada penyelenggaraan haji dan umrah sebelumnya harus semakin baik di kementerian ini. Dia pun memastikan Kejaksaan akan membantu proses "bersih-bersih" Kementerian Haji dan Umrah.