tirto.id - Calon Presiden (Capres) nomor urut 03 Ganjar Pranowo menyuarakan program KTP Sakti saat berkampanye di Karawang, Jawa Barat, hari ini (15/12/2023). Dia mengatakan, KTP Sakti itu merupakan bentuk mewujudkan sistem satu data Indonesia.
Menurut Ganjar, dengan KTP Sakti masyarakat dapat mengakses berbagai bantuan pemerintah.
“Sehingga jaminan-jaminan selama ini ada dengan berbagai identitas satu persatu, sekarang bisa kita satukan dalam satu KTP dan kita sebut satu KTP Sakti,” ujar Ganjar usai silahturahmi Caleg dan Partai pengusung di Perum Graha Puspa Karangpawitan, Karawang, Jawa Barat, Jumat (15/12/2023).
KTP Sakti ini, kata Ganjar, mempresentasikan sebuah kartu yang bisa mempermudah masyarakat mendapatkan bantuan dengan akselerasi identitas. Dengan begitu, secara administrasi hanya perlu pendataan bagi masyarakat yang masuk dalam kategori membutuhkan.
Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menyebut, KTP Sakti ini mengacu dari KTP elektronik yang sudah diterapkan saat ini. Oleh karena itu, tidak sulit untuk menerapkannya.
“Sebenarnya awal dari KTP elektronik dibuat. Maka tugas kita dan saya mengkonsolidasikan agar rakyat jauh lebih mudah menggunakan identitas tunggalnya,” ungkap Ganjar.
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, seluruh calon legislatif partai berlogo banteng itu akan membantu sosialisasi KTP Sakti. Dia mengklaim, ini terobosan Ganjar yang memang harus direalisasikan saat menjadi presiden.
“Dan kami terus melakukan gerakan turun ke bawah, 30.000 caleg PDI Perjuangan mensosialisasikan terobosan inovasi dari Pak Ganjar dan Prof Mahfud melalui KTP sakti,” kata Hasto di DPP PDIP.
Ditambahkan Hasto, nantinya KTP Sakti juga akan terintegrasikan ke Kartu Indonesia Pintar sampai pemberian Bantuan Sosial, Bantuan Langsung Tunai (BLT), bansos, prakerja, dan PKH. Tentunya, hal itu membuktikan bahwa Ganjar memang benar-benar ingin melakukan transformasi digital demi memudahkan pelayanan publik, dengan memperbaiki basis data, dengan hanya satu data saja.
“Ini menggunakan KTP, dimana melalui suatu digitalitasi, platformnya satu data, sehingga program satu data ini,” tutur Hasto.
Demi mematangkan program itu, kata Hasto, pihaknya telah melakukan Focus Group Discussion. Bahkan, diskusi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Briokrasi (PANRB) Azwar Anas juga sudah pernah dilakukan.
Penulis: Ayu Mumpuni
Editor: Anggun P Situmorang
