tirto.id - Slogan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) selama pandemi COVID-19, “tidak ada orang yang aman sampai semua orang aman”, menjadi semakin relevan di kala vaksinasi penduduk lanjut usia (lansia) masih lambat di Indonesia.
Padahal, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam rekomendasi rencana strategisnya menilai bahwa membuka akses vaksin terhadap seluruh populasi, tanpa terlebih dahulu mencapai target cakupan vaksinasi lansia dan kelompok prioritas tinggi lain, akan mengurangi dampak vaksinasi yang seharusnya dapat dijamin dengan pasokan vaksin yang terbatas.
“Kehidupan setiap orang berharga, tanpa memandang usia, gender, pendapatan, status hukum, etnis, atau hal lainnya. Dan itulah mengapa sangat penting bahwa lansia diprioritaskan untuk vaksinasi,” ungkap Direktur-Jenderal WHO, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, dalam pernyataan melalui video di akun Twitter resminya.
Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia mendefinisikan lansia sebagai seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. WHO mendefinisikan pula lansia (older people) sebagai individu berusia 60 tahun ke atas, melansir situs WHO.
Vaksinasi lansia pun amat penting menimbang tingginya risiko kematian lansia terkait COVID-19. WHO menemukan, risiko kematian akibat COVID-19 di Amerika Serikat untuk penduduk berusia 65-74 tahun diperkirakan 90 kali lebih tinggi dibanding penduduk berusia 18-29 tahun. WHO pun mengamati pola ini di negara-negara lain.
Di Indonesia, Satgas COVID-19 pun pada 16 Desember 2020 menyebut bahwa orang-orang berusia 60 tahun ke atas memiliki risiko 19,5 kali lipat lebih tinggi untuk meninggal akibat COVID-19. Sementara itu, pada siaran pers tertanggal 29 Mei 2021, Satgas COVID-19 juga menyatakan bahwa angka kematian pada lansia usia 60 tahun ke atas akibat COVID-19 mencapai 49,4 persen. Persentase tersebut adalah yang tertinggi di antara kelompok usia lainnya.
Strategic Advisory Group of Experts on Immunization (SAGE) WHO pun menempatkan kelompok penduduk berusia lanjut sebagai prioritas setelah tenaga kesehatan, pada fase pertama vaksinasi di berbagai skenario, seperti yang tertulis di rekomendasinya terkait prioritas penggunaan vaksin COVID-19 dalam konteks persediaan vaksin yang terbatas.
Perlu dicatat bahwa implementasi vaksinasi dan pembagian urutan prioritas berdasarkan usia lansia di berbagai negara berbeda-beda. Misalnya, di fase awal vaksinasi, di Inggris, pemerintah memprioritaskan lansia usia 80 tahun ke atas terlebih dahulu, sedangkan di Indonesia, 60 tahun ke atas.
Oleh karena itu, pemerintah Indonesia pada 8 Februari 2021 resmi memulai program vaksinasi lansia dengan prioritas tenaga kesehatan. Kendati demikian, capaian vaksinasi pada lansia masih sangat rendah. Berdasarkan datadashboard Kementerian Kesehatan per 4 Oktober 2021, penyaluran dosis pertama vaksin COVID-19 untuk lansia baru mencapai 6,67 juta orang (30,9 persen dari target populasi vaksin) sementara untuk dosis kedua baru mencapai sekitar 4,45 juta (20,64 persen dari target populasi vaksin) pada rata-rata tingkat nasional. Artinya, pemberian dosis vaksin pertama untuk lansia masih sekitar 10 persen lebih tinggi dari dosis vaksin kedua.
Plt Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Maxi Reni Rondonuwu menyebut dalam siaran pers bahwa salah satu hal kendala masih rendahnya cakupan vaksinasi bagi lansia adalah kemudahan akses ke lokasi vaksinasi. Menurutnya, tidak semua sasaran vaksinasi memiliki kondisi sosial maupun ekonomi yang sama, dan mengalami kendala seperti lokasi vaksinasi yang jauh, ketiadaan pendamping, dan akses transportasi yang sulit.
Senada dengan pernyataan tersebut, laporan Tirto pada 21 Maret 2021 juga menunjukkan bahwa kendala sebagian lansia untuk mendapatkan vaksinasi beragam, mulai dari ketidakjelasan jadwal hingga keterbatasan dalam mengakses pendaftaran vaksinasi secara daring.
Ketua Komnas Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) Hindra Irawan Satari mengatakan dalam siaran pers yang sama bahwa terkadang keluarga juga tidak mengizinkan lansia untuk divaksinasi.
"Karena ternyata [keluarga] memperoleh informasi yang kurang tepat atau pihak yang tidak berwenang terkait imunisasi atau vaksinasi," ujar Hindra.
Padahal, Ketua Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) Sri Rezeki S Hadinegoro menekankan kepada masyarakat agar tidak perlu khawatir bahkan ketakutan karena kelompok lansia justru memiliki KIPI yang sangat rendah sejauh pelaksanaan vaksinasi COVID-19, menukil siaran pers yang sama.
Gejala yang dialami pasca penyuntikan sifatnya ringan dan mudah diatasi.
“Efek samping kedua vaksin ini [Sinovac dan AstraZeneca] cukup ringan, tidak ada yang masuk RS atau sampai meninggal. KIPI pada lansia ini justru sangat sangat sedikit dibandingkan yang dewasa/muda,” ujar Sri.
Menanggapi berbagai masalah di lapangan, Koordinator PMO Komunikasi Publik KPCPEN Arya Sinulingga mengatakan dalam keterangan tertulis yang sama bahwa pemerintah melibatkan semua pihak untuk menyukseskan program vaksinasi nasional, termasuk swasta. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membuka lebih banyak lokasi vaksinasi untuk memudahkan akses bagi lansia.
"Ini tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di sejumlah kota di Indonesia. Ada juga layanan drive thru," kata Arya.
Sementara itu, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus dari WHO juga menekankan pentingnya keadilan vaksin. “Sudah benar bahwa semua pemerintah ingin memprioritaskan vaksinasi tenaga kesehatan mereka sendiri dan lansia terlebih dahulu,” ungkapnya dalam pembukaan rapat ke-148 Dewan Eksekutif WHO.
“Akan tetapi, tidak benar bahwa orang dewasa yang lebih muda dan sehat di negara-negara kaya divaksin sebelum tenaga kesehatan dan lansia di negara-negara miskin. Vaksin akan mencukupi untuk semua orang. Namun, kita saat ini harus bekerja sama sebagai satu keluarga global untuk memprioritaskan mereka yang paling berisiko terkena penyakit parah dan kematian [akibat COVID-19] di semua negara,” lanjut Dr Tedros.
Editor: Farida Susanty
