tirto.id - Koalisi Pegiat HAM dan Anti Korupsi (KPH AKSI) Yogyakarta mendatangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta, Rabu (16/10/2024). Mereka mengusulkan agar tema antikorupsi dan penggusuran masuk dalam materi debat kandidat Pilkada Kota Yogyakarta 2024.
Tri Wahyu, Koordinator KPH AKSI Yogyakarta, memandang debat kandidat Pilkada Kota Yogyakarta merupakan momentum strategis untuk mengetahui pandangan dan komitmen para calon kepala daerahterkait dua isu tersebut. Utamanya, terkait agenda pemberantasan korupsi dan penegakan HAM di Kota Yogyakarta.
“Memang benar Kota Yogyakarta sedang tidak baik-baik saja karena Pilwalkot Yogyakarta 2011 dan 2017 malah menghasilkan wali kota koruptor,” lontar Tri Wahyu dalam audiensi di kantor KPU Kota Yogyakarta, Rabu.
Wali kota korup yang dimaksud Tri Wahyu adalah Haryadi Suyuti. Ironisnya, dia malah terpilih sampai dua periode sebelum akhirnya terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK RI di rumah dinas Wali Kota Yogyakarta.
“Sekarang, [Haryadi Suyuti] sedang menjadi pesakitan, yaitu terpidana korupsi di LP Sukamiskin terkait kasus korupsi suap izin pembangunan apartemen di Kota Yogyakarta,” ujar Tri Wahyu.
Oleh sebab itulah, kata Tri Wahyu, KPH AKSI melakukan audiensi dengan KPU Kota Yogyakarta. Tujuannya, agar para kandidat wali kota dan wakil wali kota berkomitmen pada pemberantasan korupsi. Selain itu, Tri Wahyu menilai debat nantinya akan lebih kualitatif.
Tri Wahyu mengaku mendapat informasi seputar isu-isu yang akan dibahas dalam debat kandidat Pilkada Kota Yogyakarta 2024 melalui pemberitaan media. Topik-topik tersebut antara lain soal masalah sampah, inklusivitas, UMKM, kesehatan, dan toleransi.
“Menurut kami, ada yang lowong belum masuk materi debat. Kalau dalam tiga kali debat itu sama sekali tidak menghadirkan kasus korupsi Haryadi Suyuti, kayakdebat tidak menginjak bumi, kayakdi langitan. Tidak kontekstual dalam tata kelola pemerintah bersih,” cecar Tri Wahyu.
Isu terkait penggusuran di Kota Yogyakarta juga dinilai penting untuk dibahas. Pasalnya, belakangan ini, penggusuran jadi makin lazim di Kota Istimewa ini.
“Hari-hari ini dan juga saat Haryadi menjabat, banyak terjadi penggusuran di Kota Yogyakarta. Kami menghadirkan kegelisahan yang menimpa masyarakat Kota Yogyakarta hadir dalam debat,” tegas Tri Wahyu.
Menanggapi kritik Tri Wahyu, Ketua KPU Kota Yogyakarta, Noor Harsya Aryo Samudro, menyatakan menerima usulan KPH AKSI. Selanjutnya, usulan akan diproses dalam materi debat paslon Pilkada Kota Yogyakarta.
“Minggu ini, kami merumuskan materi debat yang disusun tim perumus KPU Kota Yogyakarta yang terdiri dari Dekan Fisipol UGM, Rektor UKDW, Wakil Rektor UAD, ekonom Sarjanawiyata, BPS, Bappeda, kaum difabel, Forum Umat Beragama, dan masyarakat sipil lainnya,” beber Harsya.
Harsya turut membeberkan bahwa debat kandidat dalam Pilkada 2024 rencananya akan dilangsungkan pada tanggal 7, 14, dan 21 November 2024 mendatang. Dia juga mengatakan bahwa isu terkait korupsi dan penggusuran masuk dalam isu clean andgood government yang telah disinggung oleh tim perumus.
“Salah satu isu mendasar dalam layanan publik adalah pemerintahan yang bersih dan akuntabel,” tegasnya.
Tanggapan Tim Pendukung Paslon Pilkada Kota Yogyakarta
1. Heroe Poerwadi-Sri Widya Supena
Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPD PAN Kota Yogyakarta, Mohammad Sofyan, menyatakan bahwa pemberantasan korupsi merupakan komitmen yang harus dipegang oleh setiap orang. Dia juga menyatakan bahwa timnya ingin mewujudkan Kota Yogyakarta yang berintegritas.
“Siapa pun harus berkomitmen dalam pemberantasan korupsi, bahkan kami lebih dari itu. Yaitu, ingin mewujudkan Kota Yogyakarta yang berintegritas, baik pemimpinnya, birokrasinya, dan semuanya,” kata Sofyankepada kontributor Tirto, Rabu (16/10/2024).
Selanjutnya, Sofyan menyinggung soal keinginan mewujudkan Pilkada Kota Yogyakarta yang bermartabat dan bersih dari praktik politik uang. Oleh sebab itu, dia menyatakan timnya siap untuk menghadapi debat dengan isu pemberantasan korupsi.
“Kami sejak awal kampanye sudah siap kampanye termasuk debatnya. Di beberapa debat yang digelar oleh lembaga-lembaga, kami juga selalu hadir,” kata dia.
Sementara soal isu penggusuran, koalisi pendukung Heroe-Pena itu menyatakan telah memasukkan isu tersebut dalam program prioritas. Yaitu, penyediaan hunian nyaman bagi masyarakat dan keluarga muda.
2. Hasto Wardoyo-Wawan Harmawan
Wakil Ketua Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan DPC PDIP Kota Yogyakarta, Susanto Dwi Antoro, mengaku optimistis bahwa paslon yang diusung partainya mampu menguasai debat dengan isu pemberantasan korupsi dan penggusuran.
Toro, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa Hasto Wardoyo sudah membuktikan diri sebelum maju dalam Pilkada Kota Yogyakarta 2024. Selama menjadi Bupati Kulon Progo, Hasto bersih dari pemberitaan korupsi.
Bahkan, kata Toro, Hasto pun dipercaya oleh Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Selama mengemban jabatan itu, dia pun bersih dari terpaan isu korupsi.
“Tidak ada catatan beliau [Hasto] masuk dalam kriteria atau catatan korupsi. Hasto memimpin Kulon Progo straight, bersih dari korupsi,” kata Toro saat dihubungi kontributor Tirto.
Demikian pula Wawan Harmawan, Toro bilang. Wawan memiliki latar belakang sebagai Wakil Ketua Kadin DIY dan Bendahara KONI DIY yang juga bersih dari korupsi.
“Wawan dan juga Dokter Hasto sudah kenyang. Dua sosok ini layak memimpin Kota Yogyakarta. Teruji tidak pernah terlibat [korupsi],” ucap Toro.
Toro sempat menyindir paslon lain yang disebutnya memiliki cela lantaran sempat tersandung kasus dugaan korupsi Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Yogyakarta.
“Sosok Beliau berdua (Hasto-Wawan) tidak seperti, mohon maaf, kompetitor yang saya tidak sebut nama. Ada yang menjadi catatan di PMI,” kata Toro.
Terkait dengan isu penggusuran, Toro mengaku dirinya telah mendampingi masyarakat yang mengadu ke DPRD Kota Yogyakarta. Menurutnya, isu ini dapat diselesaikan dengan bijak dengan memahami substansi aspirasi masyarakat. Sehingga, upaya untuk menciptakan Kota Yogyakarta yang layak huni dapat terwujud.
“Skemanya, bisa rusunawa dengan memanfaatkan lahan pemerintah atau Keraton Yogyakarta yang berstatus Sultan Ground,” paparnya.
Toro juga mengatakan bahwa timnya kini tengah melakukan persiapan menghadapi debat kandidat Pilkada Kota Yogyakarta. Beberapa upaya yang dilakukannya adalah melakukan diskusi dengan pemerhati budaya, lingkungan hidup, dan akademisi.
“Persiapan masih berlangsung, ada beberapa dosen memberi masukan,” bebernya.
3. Muhammad Afnan Hadikusumo-Singgih Raharjo
Ketua DPD Golkar Kota Yogyakarta, Agus Mulyono, mengatakan bahwa koalisinya yang mendukung Afnan-Singgih siap membahastopik pemberantasan korupsi dalam debat kandidat Pilkada Kota Yogyakarta 2024.
“Kalau saya setuju saja untuk [materi debat] pemberantasan korupsi sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik,” kata dia saat dihubungi kontributor Tirto, Rabu (16/10/2024).
Sementara untuk topik penggusuran, Agus menekankan pentingnya payung hukum.
“Untuk yang penggusuran, kita perlu payung hukum di atasnya, khususnya UU keistimewaan. Itu sebagai cantelan hukumnya,” kata Agus.
Terkait dengan debat kandidat mendatang, Agus juga menyatakan bahwa timnya kini tengah melakukan persiapan.
“Tentu kita siapkan sebaik mungkin ya,” tandasnya.
Penulis: Siti Fatimah
Editor: Fadrik Aziz Firdausi