Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, mengatakan pemerintah daerah (pemda) perlu memberikan perhatian terhadap isu kesehatan jiwa anak dan remaja. Perhatian itu bisa diwujudkan melalui alokasi anggaran di APBD.
“Jadi, kalau ingin kita membuat itu diprogramkan, maka harus dialokasikan uangnya pada saat perencanaan APBD,” kata Tito pada Kamis (5/3/2026).
Dia menyampaikan hal ini dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri Sinkronisasi Koordinasi dan Pengendalian (SKP) Pencegahan dan Penanganan Masalah Kesehatan Jiwa pada Anak dan Remaja yang berlangsung di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Jakarta.
Tito mengakui kemampuan fiskal setiap daerah berbeda. Karena itu, bagi daerah dengan keterbatasan anggaran, pemerintah pusat perlu memberikan intervensi agar program tetap berjalan.
Ia juga menekankan pentingnya memberikan pemahaman kepada para kepala daerah soal urgensi isu kesehatan jiwa anak dan remaja. Untuk itu, Kemendagri berencana menggelar pertemuan secara virtual dengan para kepala daerah. “Nanti kita akan undang, supaya mereka [kepala daerah] wajib hadir,” jelasnya.
Ke depan, lanjut Tito, Kemendagri akan terus mendorong alokasi anggaran daerah untuk kesehatan jiwa anak dan remaja. Kemendagri pun siap merilis surat edaran mengenai peran pemda dalam penanganan isu ini.
Adapun penjelasan mengenai peran pemda tersebut akan melibatkan kementerian maupun lembaga terkait. "Kementerian PPPA mungkin, atau Kementerian Kesehatan, atau Menko, Menko PMK. Apa yang harus mereka lakukan? Karena semua harus rigid programnya, apa yang harus mereka lakukan," jelas Tito.
Selain itu, Tito mengusulkan ada mekanisme penghargaan dan insentif bagi daerah yang berhasil menjalankan program kesehatan jiwa anak-remaja. Langkah tersebut dinilai dapat mendorong pemda lebih serius menangani isu tersebut.
Rakor kali ini dihadiri Menteri Koordinator PMK Pratikno, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, serta Irwasum Polri Komjen Pol. Wahyu Widada.
Pada akhir pertemuan, sembilan menteri yang hadir itu menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
