Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, menyatakan pihaknya akan membuktikan bahwa proyeksi Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) terkait jumlah pengangguran di Indonesia meningkat tidak tepat. Angka pengangguran RI diperkirakan IMF akan mencapai 5,0 persen di 2025 dan meningkat menjadi 5,1 persen di 2026.
Jumlah tersebut bahkan menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah pengangguran terbanyak kedua di Asia dan hanya sedikit lebih rendah dibanding Cina yang diramal sebesar 5,1 persen di 2025 dan 2026.
"Sekali lagi prediksi boleh saja. Tapi tentu kita akan buktikan bahwa prediksi itu salah," ujar Yassierli di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Rabu (4/6/2025).
Dia mengatakan, berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2025, tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Februari 2025 sebesar 4,76 persen. Posisi ini turun 0,06 persen poin dibandingkan TPT pada Februari 2024.
"Memang tantangannya nanti Agustus ketika kemudian lulusan SMA SMK yang lulus di bulan Juni-Juli itu tantangan," jelas dia.
Meski begitu, Yassierli tetap mewaspadai proyeksi IMF tersebut. Ini juga sekaligus menjadi masukan dan alarm bagi pemerintah ke depan. "Ya kita akan jawab tantangan tersebut dengan lapangan kerja," jelas dia.
Ia mencontohkan, bagaimana program-program prioritas pemerintah dalam hal ini Makan Bergizi Gratis (MBG) menciptakan lapangan kerja baru. "Makan bergizi gratis itu kita kejar. Itu kira-kira pencipta lapangan kerja itu berapa," imbuh dia.
Sebelumnya, untuk mengatasi pertambahan jumlah pengangguran, Yassierli mengaku tengah menyiapkan strategi khusus. Meski dia tidak menyebutkan strategi apa yang akan ampuh untuk menahan lonjakan angka pengangguran atau bahkan menurunkannya.
“Ini (upaya antisipasi) salah satu bahan yang sedang kita siapkan,” tuturnya.
Sementara itu, terkait jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK), lanjut Yassierli, akan memakai data yang bersumber dari data BPJS Ketenagakerjaan dan kemudian akan diintegrasikan dengan data Kemnaker. Dus, nantinya hanya akan ada satu data yang digunakan untuk mengetahui jumlah pengangguran di Tanah Air.
“Mulai bulan Juni, berarti kan mulai sekarang ya. Jadi kita tidak lagi menggunakan data dari laporan dari dinas. Itu hanya sebagai pembanding, nanti kita akan pakai nanti dari JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan). itu lebih clear, lebih jelas kapan dia PHK, kemudian ada di provinsi mana kita bisa lebih jelas,” tukas Yassierli.
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Dwi Aditya Putra
