tirto.id - Bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) diiringi kabut asap semakin merebak di sejumlah daerah. Enam provinsi rawan karhutla terdampak paling besar akibat bencana ini.
Kabut asap mulai berdampak pada aktivitas masyarakat di beberapa wilayah Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, serta Kalimantan Selatan. Pemerintah daerah setempat bahkan sempat memberlakukan pembelajaran jarak jauh demi melindungi kesehatan siswa.
Kabut asap pekat di sejumlah daerah rawan karhutla, jelas mengancam kesehatan masyarakat, terutama pada kelompok rentan. Selain itu, sirkulasi ekonomi berpotensi terganggu akibat jerubu yang memenuhi udara.
Sejumlah pihak menagih ketegasan dan komitmen pemerintah mengatasi bencana karhutla. Apalagi pada awal tahun, Presiden Joko Widodo sempat memberikan pernyataan tegas untuk TNI-Polri agar mewaspadai karhutla. Presiden Jokowi menegaskan tak segan-segan mencopot Pangdam dan Kapolda yang gagal mengatasi karhutla.
“Saya ulangi mengenai janji tujuh tahun yang lalu masih berlaku sampai sekarang. Kalau ada kebakaran besar di provinsi yang tanggung jawab Pangdam, Kapolda, Danrem, hati-hati, saya hanya ngomong hati-hati, janjiannya masih berlaku,” kata Jokowi usai menghadiri Rapat Pimpinan TNI dan Polri 2023 yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (8/2/2023).
Dalam dua bulan terakhir, bencana karhutla nyatanya terus berulang. Wilayah Sumatera dan Kalimantan paling langganan didera karhutla. Ditambah, kebakaran lahan juga terus terjadi di sejumlah daerah pegunungan di Jawa.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, sepanjang periode Januari hingga 11 Oktober 2023, telah terjadi 721 bencana karhutla. Kendati demikian, tindakan tegas yang dijanjikan pemerintah belum terbukti dilakukan.
Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Eksekutif Nasional WALHI, Uli Arta Siagian, meminta Presiden Jokowi berkomitmen pada janjinya untuk bertindak tegas dengan mencopot kepolisian dan TNI yang gagal membendung karhutla. Menurutnya, apa yang sudah presiden sampaikan ke publik akan menjadi janji dan komitmennya untuk masyarakat.
“Ketika kemudian Presiden Jokowi sebagai kepala pemerintahan tidak melakukan itu, maka sebenarnya dia tengah membohongi seluruh rakyat Indonesia. Terkhususnya kemudian rakyat di mana mereka sekarang sedang bertarung melawan kabut asap yang semakin hari semakin memburuk,” ujar Uli dihubungi reporter Tirto, Rabu (11/10/2023).
Baru-baru ini, Presiden Jokowi justru meyakini bahwa pengendalian karhutla saat ini sangat baik jika dibandingkan dengan kebakaran hutan pada 2015.
Klaim senada juga disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukan) Mahfud MD, seusai rapat koordinasi khusus tingkat menteri terkait peningkatan upaya penanggulangan karhutla di Gedung Manggala Wanabakti, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jakarta, Senin (9/10/2023).
“Jika dibandingkan dengan El Nino pada 2019 yang lalu yang sangat luas karhutla (terjadi saat itu), pada 2023 ini masih lebih kecil dan lebih terkendali,” ujar Mahfud dalam konferensi pers usai rakorsus.
Uli menilai, sikap membandingkan bencana karhutla ini tidak tepat dan tidak layak dilakukan pemerintah. Seharusnya pemerintah berfokus pada mengapa bisa terjadi perulangan bencana karhutla di tempat yang sama, terutama pada wilayah konsesi.
“Karhutla tetap karhutla dan dia tetap kejadian berulang di beberapa wilayah, berdasarkan analisis WALHI kebakaran tanah dan lahan atau titik hotspot di satu wilayah konsesi perusahaan itu juga sebenarnya terjadi di 2015 dan di 2019, artinya ada perulangan gitu,” tegas Uli.
Ia menambahkan, perulangan kejadian karhutla juga menandakan adanya kejahatan yang berulang. Pemerintah, kata Uli, sama saja melakukan kejahatan jika membiarkan karhutla terus berulang.
“Kalau penanganannya sudah maksimal maka sebenarnya situasinya tidak lagi seburuk ini,” tambah Uli.
Pernyataan Presiden Sekadar Lewat
Juru Kampanye Yayasan Auriga, Hilman Afif menilai, pernyataan Presiden Jokowi ihwal mencopot kepolisian dan TNI yang gagal membendung karhutla hanya sebatas ‘angin surga.’ Pemerintah masih cenderung berfokus pada penanganan dan tidak menyasar antisipasi mencegah terjadinya karhutla.
“Seolah-olah pemerintah memiliki fokus penanganan karhutla, padahal kita bisa lihat bahwa tidak ada penanganan yang berbeda atau bahkan lebih dalam menyoal perencanaan untuk mengantisipasi terjadinya karhutla,” kata Hilman dihubungi reporter Tirto, Rabu (11/9/2023).
Hilman menambahkan, memang bisa jadi karhutla tahun ini tidak seburuk tahun-tahun sebelumnya. Kendati demikian, hal ini tetap bukan kondisi yang diharapkan masyarakat.
Ia memberi contoh, di Palangkaraya, berdasarkan data Informasi Konsentrasi Partikulat (PM 2.5) oleh BMKG terlihat bahwa kualitas udara di daerah tersebut berada pada level merah (sangat tidak sehat) bahkan pada saat-saat tertentu sampai pada level hitam (berbahaya). Ini terjadi disaat bencana karhutla sedang terjadi di sekitar Palangkaraya, terutama di wilayah ekosistem gambut.
“Apakah kondisi ini yang disebut pemerintah membaik alias tidak seburuk tahun-tahun sebelumnya, di saat sebagian masyarakat tercekik udara buruk karena asap karhutla?” ungkap Hilman.
Upaya yang dilakukan pemerintah saat ini dinilai Hilman belum maksimal. Hal ini disebabkan masih terjadinya karhutla di Sumatera dan Kalimantan, yang bahkan menyasar wilayah Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG).
“Seharusnya berdasarkan PP No 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PP No 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, fungsi lindung seharusnya tetap terjaga tinggi muka airnya, sehingga tidak terjadi kebakaran,” tutur Hilman.
Manajer Kampanye dan Advokasi Pantau Gambut, Wahyu Perdana menilai, kabut yang asap cukup masif terjadi di Sumatera dan Kalimantan, menjadi indikasi kuat karhutla terjadi di ekosistem gambut. Wahyu menilai masih ada pengabaian dalam melindungi ekosistem gambut.
“Sesuai mandat regulasi, tinggi muka air tanah di ekosistem gambut maksimal adalah 40 cm. Secara alamiah, ekosistem gambut adalah basah, sehingga jika gambut masih basah maka sangat tidak mungkin terjadi karhutla,” ujar Wahyu dihubungi reporter Tirto, Rabu (11/10/2023).
Sepanjang September 2023, Pantau Gambut menemukan 47.760 titik panas yang tersebar di area KHG seluruh Indonesia. Angka ini menjadi jumlah titik panas terbanyak di tahun 2023 dan lebih dari tiga kali lipat temuan titik panas dibandingkan bulan Agustus dengan jumlah 14.437 titik panas.
“Temuan titik panas paling banyak ditemukan di fungsi lindung ekosistem gambut dengan jumlah 24.650 titik panas atau setara 52 persen dari temuan total titik panas di ekosistem gambut,” jelas Wahyu.
Terkait ucapan Presiden Jokowi soal pencopotan kepolisian dan TNI, ia menilai hal ini tidak bisa menjadi ukuran keseriusan pemerintah dalam penanganan karhutla. Ia menanti implementasi dan tindakan nyata pemerintah melalui kebijakan yang tepat.
“Jika pemerintah cukup serius melihat masalah ini, harusnya ada tindakan korektif terhadap kebijakan seperti pemutihan sawit dalam kawasan hutan,” tambahnya.
Senior Forest Campaigner Greenpeace Southeast Asia, Asep Komarudin menilai, presiden tidak perlu mengumbar ancaman dengan memecat kepolisian dan TNI yang gagal menangani karhutla. Asep menilai penanganan karhutla seharusnya multi-pendekatan dan multi-kelembagaan.
“Jika ingin dipecat, ya pecat saja jika memang tidak kompeten, jadi jangan diumbar ke publik sudah gitu tidak terealisasi,” kata Asep dihubungi reporter Tirto, Rabu (11/10/2023).
Selain penanganan dengan upaya pemadaman karhutla, kata Asep, juga memerlukan upaya pada pencegahan dan penegakan hukum. Pencegahan hukum ini dinilainya tidak bisa hanya berhenti pada penyegelan perusahaan yang melanggar, namun perlu tindak lanjut agar kejadian karhutla tidak berulang.
Upaya Pemerintah
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto menyatakan, pihaknya bersama kementerian dan lembaga lain, telah melakukan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) hingga hampir 300 kali sejak April, di beberapa wilayah prioritas karhutla.
“Kalau lihat datanya, Riau itu tanggal 7 sampai 12 Oktober sempat hujan. Kemudian Jambi, alhamdulillah sudah turun hujan di 6 Oktober 2023,” kata Suharyanto dalam rakorsus penanganan karhutla di KLHK, Senin (9/10/2023).
Suharyanto berharap, TMC yang dilakukan dapat mempercepat pemadaman karhutla di beberapa wilayah. Ia juga mengimbau kepada pemangku kebijakan di daerah dapat mengajukan kebutuhan terkait penanganan karhutla di wilayah masing-masing.
“Para kepala daerah, pangdam, kapolda, kalau memang masih memerlukan, juga bisa segera mengajukan sesuai dengan perkembangan kondisi di lapangan,” paparnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri KLHK, Alue Dohong mendorong kab/kota/provinsi untuk segera menetapkan status siaga darurat yang ditindaklanjuti dengan penetapan Satgas dan Pembentukan Posko Pengendalian karhutla bagi daerah yang sudah mengalami peningkatan jumlah hot spot dan kejadian karhutla.
Ia juga menekankan upaya penegakan hukum dengan memberikan peringatan dan segel pada area lahan terbakar. Data saat ini, telah terdapat 35 area yang disegel terkait karhutla. KLHK sendiri, melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK, sejak Januari hingga 5 Oktober 2023 telah mengeluarkan sebanyak 220 surat peringatan kepada perusahaan.
Penulis: Mochammad Fajar Nur
Editor: Abdul Aziz
