tirto.id - Surya Tjandra, mantan Wakil Menteri ATR/BPN dan kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), beberapa hari terakhir menjadi sorotan. Hal itu tidak terlepas dari pilihan politik Surya yang mendukung Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan maju pada Pemilu 2024. Sikap politik Surya ini bertolak belakang dengan PSI, parpol tempatnya bernaung selama ini.
Saat dikonfirmasi Tirto, Jumat (29/7/2022), ia membenarkan soal sikap mendukung Anies tersebut. “Ya, itu kan dari pilihan pribadi saya. Saya kira PSI, kan, partai terbuka, bisa menerima perbedaan, biasa saja sebetulnya. Jadi buat saya bagian dari proses demokratis,” kata dia.
Surya menambahkan, “Nanti, kan, kalau memang dibutuhkan bisa ada diskusi dan tabayun dalam internal PSI.”
Surya mendukung Anies karena memiliki komitmen untuk bekerja dan memimpin negara. Hal itu berdasarkan pada latar belakang Surya sebagai mantan Wakil Menteri ATR/BPN. Surya melihat Anies bisa bekerja ketika ia masih aktif sebagai wamen. Anies pun dinilai menonjol dalam isu agraria dan layak menjadi presiden.
“Memang untuk urusan agraria dan tata ruang Pak Anies menonjol. Dalam konteks itu saya merasa dia bisa didukung dan bisa jadi presiden yang baik kalau nanti kepilih,” kata Surya.
Surya bahkan bersedia sebagai tim kampanye Anies bila diminta. “Kalau emang dianggap bermanfaat dan dibutuhkan, saya pikir kita perlu bantuin. Pak Anies ini perlu tim yang kuat, yang bisa kerja, bisa memberi perspektif. Karena, kan, semakin banyak, nanti akan jadi plural dukungannya,” kata dia.
Pilihan politik Surya ini bukan satu-satunya yang berlawanan dengan sikap partai. Kader PSI lain, Sunny Tanuwidjaja juga memutuskan mundur dari jabatan sekretaris dewan pembina PSI karena memilih mendukung Anies pada 2024. Sikap ini bertentangan dengan PSI yang kerap mengkritik kinerja Anies sebagai gubernur.
“Sunny sudah secara resmi mengundurkan diri dari Sekretaris Dewan Pembina PSI sejak setahun lalu,” kata Wakil Ketua Dewan Pembina DPP PSI, Grace Natalie pada Selasa (28/6/2022).
Grace menambahkan, “Sunny mundur atas keinginannya sendiri, karena beliau menyadari akan memilih jalan politik yang berbeda dengan PSI.”
Sementara terkait pilihan politik Surya, Juru Bicara DPP PSI, Ariyo Bimo masih menunggu sikap resmi parpol. “Bro Surtjan (Surya Tjandra) adalah sahabat kami, dia salah satu kader yang sangat mengerti nilai-nilai yang diperjuangkan PSI. Kita tunggu saja perkembangan berikutnya,” kata dia.
Meski demikian, Ariyo mengungkapkan bahwa partainya membebaskan para kader untuk memilih dalam rangka kebebasan ekspresi dan berpendapat. “Bro Surtjan tentu memiliki kebebasan berpendapat sebagai pribadi,” kata dia.
Fenomena Melawan Sikap Parpol Jelang Pemilu
Fenomena kader yang dikenal publik meninggalkan partai tidak hanya dialami PSI. Dalam catatan Tirto, mantan wakil ketua DPRD DKI, M. Taufik juga rela keluar dari Partai Gerindra demi mendukung Anies Baswedan sebagai bakal capres pada Pemilu 2024. Padahal, Gerindra jelas-jelas akan mengusung Prabowo Subianto sebagai kandidat pada pilpres mendatang.
Apa yang dilakukan Taufik, Surya maupun Sunny juga pernah terjadi pada Pemilu 2019. Kader Partai Demokrat, Ruhut Sitompul misal, memutuskan keluar dari partai berlambang mercy tersebut. Hal itu tidak lepas dari perbedaan sikap politik Ruhut yang mendukung pasangan Jokowi-Maruf Amin, sementara Demokrat mengusung Prabowo-Sandiaga.
Selain Ruhut, pada Pemilu 2019 juga ada kader Partai Golkar, Erwin Aksa. Ia memilih keluar dari partai berlambang pohon beringin demi mendukung pasangan Prabowo-Sandiaga, melawan keputusan Golkar di bawah nakhoda Airlangga Hartarto yang mendukung Jokowi-Maruf.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (OPI), Dedi Kurnia Syah memandang, setidaknya ada dua alasan kader potensial meninggalkan partai mereka. Pertama, beberapa kader ada yang memilih keluar partai karena melihat sosok potensial untuk meningkatkan elektabilitasnya. Hal tersebut diduga terjadi dalam kasus Surya, Sunny maupun Taufik yang mendukung Anies.
“Bagi kader partai yang terbuka, memilih tokoh dibanding partai ini berorientasi soal kepercayaan publik. Ketika Anies lebih kuat reputasinya di tingkat pemilih, dan partai semakin menurun tingkat kepercayaan publiknya, maka leluasa bagi kader partai membangkang pada partainya demi mendapatkan tempat di barisan tokoh yang lebih bereputasi,” kata Dedi kepada reporter Tirto.
Dalam kasus Anies, Dedi menduga, para kader yang keluar dari partai karena pertimbangan sikap terbuka parpol. Mereka melihat Anies sebagai personal dan tidak memiliki partai besar. Hal ini berbeda dengan Jokowi yang sudah menjadi kader PDIP saat maju pada Pilpres 2014 dan 2019.
Saat itu, Jokowi dinilai punya pelindung politik, sementara Anies tidak sama sekali. Dengan demikian, kata Dedi, para eks kader itu rela meninggalkan partai dan mendukung Anies berbasis murni kesukaan dan keyakinan visi misi politiknya.
Alasan kedua, kata Dedi, adalah upaya untuk mencari keuntungan. Ia menerangkan, politikus ini pindah partai demi melindungi kebutuhan kekuasaan mereka. Mereka pindah partai atau tokoh yang didukung berpeluang menang dalam pesta politik di masa depan.
“Semisal kepindahan mendukung seseorang yang memang sudah jelas posisinya, berada di partai yang besar, berpeluang menang, maka pindah di situasi cenderung oportunis. Mereka yang orientasinya seperti ini besar kemungkinan akan tersingkir," kata Dedi.
Menurut Dedi, fenomena kader keluar partai atau pindah partai, dukung figur non-parpol tidak lazim. Ia beralasan, tidak ada orientasi jelas atau kepastian terusung dalam pemilu secara mandiri. Oleh karena itu, kegiatan mendukung tokoh non-parpol, dengan harapan kandidasi, itu punya sisi humanisme yang lebih baik dibanding mendukung yang jelas-jelas punya jalur politik praktis di parpol.
“Dengan bahasa lain, Anies bisa saja mulai menjelma menjadi tokoh yang punya pengaruh personal kuat, jika kemudian ada momentum pemantik, bukan tidak mungkin Anies secara tiba-tiba memunculkan gerakan sosial politik publik. Jika gerakan itu muncul tiba-tiba, maka partai akan tunduk dan bergeser ke Anies dengan sendirinya,” kata Dedi.
Sementara itu, dosen Komunikasi Politik Universitas Padjajaran, Kunto Adi Wibowo menilai, kepindahan atau keluarnya kader dari partai mereka karena mendukung kandidat hanya karena aspirasi politik mereka tidak diakomodir di partai lama.
“Ini, kan, problem bahwa semua orang punya aspirasi politik dan ketika aspirasi politiknya nggak cocok, ya akhirnya mereka memilih keluar gitu. Kalau menurut saya sesederhana itu,” kata Kunto kepada reporter Tirto.
Akan tetapi, Kunto justru melihat masalah tidak sekadar aspirasi yang tidak diakomodir. Ia menilai, aksi kader keluar karena mendukung figur yang tidak sejalan dengan partai tidak lepas dari kesalahan parpol itu sendiri.
Ia mengingatkan banyak kader partai yang terjun ke politik karena dipinang. Mereka dipinang karena diharapkan membawa suara bagi partai. Hal ini dalam pandangan Kunto tidak tepat, karena partai adalah ruang pendidikan politik.
Di sisi lain, alasan para kader memilih keluar dari partai dan mendukung kandidat tertentu karena punya basis konstituen yang diduga lebih kuat daripada partai tersebut. Para eks kader ini punya bargaining chip kepada partai mereka. Ketika tidak diakomodir, kader-kader ini akan keluar membawa gerbongnya.
Kepindahan tokoh tersebut lantas berdampak pada suara partai. Ia mengingatkan tidak sedikit pemilih lebih melihat tokoh daripada partai politik. Risiko penurunan suara itu lantas menjadi alat tawar kepada pengurus pusat parpol demi suara mereka didengar.
Kepindahan partai sambil membawa konstituen kerap terjadi di daerah, kata Kunto. Beberapa kader dengan basis massa besar pindah dari partai A ke partai B karena faktor ketidaksukaan dengan bupati atau legislatifnya.
Kunto yakin, beberapa kader partai, bahkan kader senior berbeda pandangan dengan arahan partai. Namun mereka memilih untuk diam daripada mundur seperti halnya yang dilakukan Taufik atau Sunny. Akan tetapi, ia memastikan kebanyakan mereka yang keluar sudah berkalkulasi bahwa mereka punya nilai lebih daripada partai.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz
