Mau Akali Batas Jabatan Presiden? Belajarlah dari Putin & Erdogan

tirto.id - “Saya tidak akan mencalonkan diri pada 2008 untuk jabatan presiden Rusia,” tegas Vladimir Putin pada 2005 silam, mengelak tudingan bakal nyapres ketiga kalinya. Kala itu, Putin tengah menjalani periode kepresidenan yang kedua. Mantan agen KGB ini mengawali karier politik di tingkat nasional sebagai perdana menteri pada pemerintahan Boris Yeltsin, presiden pertama Rusia setelah Uni Soviet runtuh. Belum genap setengah tahun Putin mendampingi Yeltsin, sang presiden tiba-tiba mengundurkan diri di pengujung 1999. Putin pun diangkat sebagai Pelaksana Tugas Presiden dan akhirnya memenangkan pilpres tahun 2000 dengan dukungan suara 53 persen.

Terpilihnya Putin sebagai presiden sungguh tak terduga, sampai-sampai sebutan “accidental leader” kerap disematkan kepadanya. Seiring waktu, Putin semakin dicitrakan otokratik. Sejak awal berkuasa, pemerintahannya begitu ketat mengontrol arus informasi dan media khususnya televisi, termasuk merengkuh kantor-kantor berita swasta agar kontennya tidak melenceng dari agenda Kremlin. Pegiat media yang berani mengkritisi kebijakan pemerintah pun dipersekusi sampai meregang nyawa, seperti kasus penembakan Anna Politkovskaya pada 2006, jurnalis Novaya Gazeta yang meliput konflik Chechnya. Reporters Without Borders mencatat sedikitnya 21 kasus pembunuhan jurnalis, yang kematiannya diduga berhubungan dengan investigasi terkait kebijakan-kebijakan Moskow. Selain itu, Putin juga dipandang begitu mengontrol sekaligus permisif terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kasus korupsi dan kejahatan terorganisir lainnya.

Seperti diamati oleh analis politik Strobe Talbott dari Brookings Institution, Putin memang mengesampingkan sejumlah aspek dari “glasnost”—yang diinisiasi Mikhail Gorbachev dan didorong oleh Boris Yeltsin—kebijakan yang memberikan ruang diskusi terbuka dan kritik tentang masa lalu Rusia.

Di sisi lain, Talbott menyatakan terlalu sederhana apabila pemerintahan Putin disimpulkan sebagai kediktatoran, karena semua kebijakan tegas Putin sebenarnya didukung oleh suara mayoritas berdasarkan mandat pemilu dan parlemen. Meminjam istilah dari Fareed Zakaria, Talbott menilai sistem pemerintahan Putin lebih cocok dikategorikan sebagai “demokrasi iliberal” (illiberal democracy). Adapun penulis Paul Starobin lebih suka menyebut Putin “kebetulan otokrat” (The Accidental Autocrat), sebagaimana ia menjuduli artikelnya di The Atlantic pada 2005 untuk mengulas karakter Putin yang kompleks dan sulit dibaca. Jurnalis Masha Gessen dalam buku The Man Without a Face: The Unlikely Rise of Vladimir Putin (2011) mendapati perubahan narasi tentang Rusia di lanskap media Amerika. Awalnya, Rusia sempat dipandang sebagai “negara demokrasi yang tengah berkembang”. Di akhir periode kedua Putin, narasi tentang Rusia telah bergeser jadi negara dengan “tendensi otoriter”.

Selama dua periode pemerintahannya, Putin berhasil mendorong reformasi ekonomi yang berdampak pada pertumbuhan industri dan investasi, disokong oleh tingginya harga minyak dan produksi melimpah gas alam Rusia. Angka kemiskinan pun berhasil ditekan dan indeks kesejahteraan rakyat dilaporkan meningkat. Pada waktu yang sama, sikap Putin yang keras terhadap pemberontak Chechen sukses memperkuat citranya sebagai pemimpin tangguh di mata penggemarnya. Hanya saja, pencapaian ekonomi nasional sempat remuk setelah dihantam krisis keuangan global 2008, bersamaan dengan akhir periode kedua Putin.

Berkuasa Lagi Pasca-2008

Awalnya, konstitusi Rusia mengatur jabatan presiden maksimal dua periode berturut-turut. Tidak ada batasan berapa kali seseorang bisa menjadi presiden dalam seumur hidupnya. Artinya, Putin masih bisa nyapres lagi setelah “absen” sementara waktu. Maka dari itu, Putin memutuskan duduk di kursi perdana menteri sembari menunjuk salah satu orang kepercayaannya, Dmitry Medvedev, untuk berperan sebagai presiden sampai 2012.

Medvedev adalah orang pilihan Putin untuk posisi Deputi Utama Perdana Menteri pada 2005. Sebelumnya, Medvedev merupakan kepala staf di Kremlin. Berteman sejak 1990-an, keduanya bertemu ketika bekerja untuk Walikota St. Petersburg, Anatoly Sobchak. Waktu itu, Putin mengangkat Medvedev sebagai penasihat hukum.

Dinamika pemerintahan duet Medvedev-Putin ini kerap mengundang tanda tanya tentang siapa yang sebenarnya berkuasa di Rusia. Pasalnya, otoritas milik presiden terkait kebijakan regional sempat dialihkan kepada kabinet, langkah yang otomatis memperkuat (PDF) posisi Putin sebagai perdana menteri. Putin pun dipandang sebagai pengambil keputusan politik yang dominan, alih-alih berkecimpung di ranah teknis layaknya tugas perdana menteri selama ini. Di Rusia, perdana menteri memang menyandang status sebagai kepala pemerintahan. Akan tetapi, ia tetap dipengaruhi kuat oleh presiden, karena presiden punya kuasa untuk menunjuk dan membubarkan perdana menteri berikut elemen pemerintahannya, sekaligus bisa memimpin rapat-rapat kabinet.

Elite politik Amerika Serikat bahkan sempat menyamakan Medvedev dengan tokoh superheroRobin, partner juniornya Batman—alias Putin. Guyonan lainnya mengumpamakan Medvedev sebagai seorang sopir mobil, namun setirnya dikontrol oleh Putin. Di bawah administrasi Medvedev pula, satu periode jabatan presiden diperpanjang dari empat jadi enam tahun, yang resmi berlaku pada administrasi berikutnya ketika Putin kembali nyapres.

Berturut-turut pada pilpres 2012 dan 2018, Putin sukses mendulang kemenangan. Keberhasilannya pada pemilu terakhir didukung lebih dari 76 persen suara, penanda bahwa dirinya masih populer di kalangan pemilih. Dengan kata lain, sudah empat kali periode Putin bertahta sebagai presiden—totalnya bakal mencapai 20 tahun plus satu masa jabatan sebagai perdana menteri. Berpijak pada logika yang sama, Putin harus absen pada periode 2024-30 agar bisa nyapres pada 2030.

Akan tetapi, menunggu giliran jabatan presiden bukan lagi suatu opsi buat Putin, apalagi jika masa-masa itu dihabiskan sebagai perdana menteri yang kerjanya administratif. Pada 2020 silam, amandemen terhadap konstitusi Rusia pun digelar.

Usulan amandemen ini diangkat oleh Duma (semacam DPR di Rusia) yang menginginkan perpanjangan periode pemerintahan bagi presiden berkuasa. Menanggapi ide tersebut, Putin tak setuju. “Rakyat Rusia harus punya alternatif di setiap pemilu, termasuk pilpres. Semua pemilu harus terbuka dan kompetitif,” ujarnya dalam pidato di hadapan Duma pada Maret 2020.

Di sisi lain, Putin membenarkan perlunya perpanjangan jabatan presiden ketika negara tengah mengalami pergolakan, seperti krisis keuangan, tinginya pengangguran dan kemiskinan. Ia mengambil contoh Amerika Serikat ketika Franklin D. Roosevelt menjabat selama empat periode berturut-turut selama Depresi Besar dan Perang Dunia II. Bagi Putin, dalam situasi ekonomi dan politik yang carut-marut, “stabilitas mungkin lebih penting dan harus dijadikan prioritas”. Akan tetapi, jika kelak “stabilitas dan kedewasaan internal” tercapai—kekacauan sudah teratasi dan negara dapat membentengi dirinya dari berbagai ancaman dari luar—perubahan kekuasaan dinilai sebagai hal yang lebih penting.

Meskipun terkesan bertele-tele, Putin mengamini amandemen konstitusi yang memberikan peluang buatnya untuk terus berkuasa. Berdasarkan amandemen terbaru, Presiden Rusia kini hanya boleh menjabat sebanyak dua kali periode, atau maksimal 12 tahun, yang bisa dilakukan berturut-turut maupun berselang. Karena baru berlaku pada administrasi berikutnya, konstitusi ini otomatis memberikan lampu hijau buat Putin untuk maju nyapres pada 2024 dan mungkin pada 2030, apabila ia masih diberkati kesehatan dan didukung oleh banyak pemilih suara. Bukan tidak mungkin, Putin pensiun dari Kremlin ketika usianya 83 tahun.

Walaupun perubahan konstitusi ini sudah diratifikasi oleh parlemen, pemerintah masih merasa perlu menyelenggarakan jajak pendapat atau referendum untuk menciptakan kesan bahwa rakyat mendukung amandemen tersebut. Seperti Greg B. Yudin dari Moscow School of Social and Economic Sciences sampaikan kepada New York Times, jajak pendapat ini tak sepenuhnya sia-sia. Di bawah administrasi Putin, Rusia jadi sangat bergantung pada citra dukungan rakyat, yang dinilai penting untuk melegitimasi kebijakan-kebijakan yang sudah diambil.

Jajak pendapat yang berlangsung pada akhir Juni 2020 itu juga sama mengungkit isu-isu lain, seperti peningkatan kesejahteraan pensiunan dan upah pekerja, dukungan terhadap nilai-nilai keluarga tradisional dan larangan pernikahan sesama jenis, sampai pelestarian bahasa Rusia dan pentingnya hari peringatan korban Perang Dunia II. Lucunya, alih-alih isu tentang perpanjangan masa jabatan Putin, poin-poin itulah yang justru mendominasi kehebohan kampanye terkait jajak pendapat.

Dikutip dari Vox, peneliti think tank Atlantic Council, Maksym Eristavi, mengungkapkan bahwa sebelumnya sudah ramai berbagai bahasan untuk merencanakan skema yang rumit agar Putin tetap bisa berkuasa. Namun, implementasinya dinilai sulit karena tidak didukung oleh momentum atau kesempatan yang pas, sampai akhirnya peluang itu muncul karena pandemi Covid-19 berikut segala krisis dan ketidakstabilan yang ditimbulkannya. “Dia [Putin] sangat ahli dalam menangkap peluang,” ujar Eristavi.

Putin bukan satu-satunya figur yang berhasil mengutak-atik konstitusi terkait jabatan kepresidenan. Perubahan konstitusi 2017 di Turki membuka celah buat Presiden Recep Tayyip Erdogan untuk nyapres melebihi batas maksimal dua periode, apabila mayoritas suara di Majelis Nasional menghendakinya. Selain itu, sejak 2018, Erdogan sudah menghapus sistem pemerintahan perdana menteri sehingga kekuasaan kini sepenuhnya berada di tangan presiden.

Masih pada 2018, Kongres Rakyat Nasional di Cina sepakat untuk tak lagi membatasi periode kepresidenan, sehingga terbuka peluang bagi Presiden Xie Jinping untuk terus berkuasa. Kemudian, pada 2019, parlemen Mesir mengesahkan perubahan konstitusi yang mengizinkan President Abdel Fattah el-Sisi berkuasa sampai 2030.

Berbagai trik yang diupayakan oleh sejumlah pemimpin negara agar tetap biasa berkuasa ini bukanah sesuatu yang unik dalam sejarah politik modern. Seperti ditegaskan oleh peneliti di Kennan Institute, Maxim Trudolyubov, sekian dekade terakhir ini para politisi sudah mencoba mengakali konstitusi agar tetap berkuasa. Caranya dengan memperpanjang masa kerja presiden, menggunakan “placeholder” atau semacam figur pengganti untuk mengisi kekosongan jabatan, sampai mengatur agar masa jabatannya dimulai lagi dari nol. Mengutip temuan ahli ilmu politik Alexander Baturo dalam buku “The Politics of Presidential Term Limits” (2019), sepanjang 1945 sampai 2017, sebanyak 94 presiden—baik yang berasal dari rezim demokratis maupun tidak—sudah menambahkan durasi jabatan kepresidenannya.